Diplomasi Kesehatan Indonesia Patut Diacungi Jempol

Sudah lebih dari 2 tahun Covid-19 menjadi pandemi global. Telah begitu banyak peran Pemerintah Indonesia dalam memerangi pandemi. Di awal tahun 2020, Pemerintah berusaha menekan jumlah kasus di dalam negeri melalui kebijakan pembatasan mobilitas secara nasional melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di tahun 2020 dan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sejak awal tahun 2021, juga berusaha mendapatkan vaksin, ventilator, maupun alat Kesehatan lainnya yang kita butuhkan melalui jalur diplomasi. Tentunya tidak mudah ya, karena saat itu jumlah produsen dan produksi vaksin masih sangat terbatas begitu juga ketersediaan ventilator di saat puncak lonjakan kasus varian Delta Covid-19. Ternyata Diplomasi Kesehatan Indonesia patut diacungi jempol!!!

Diplomasi Kesehatan

Mungkin masih banyak yang belum familiar dengan istilah “Diplomasi Kesehatan.” Apa sih maksudnya? Diplomasi Kesehatan merupakan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan telah menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Perolehan vaksin Covid-19 Indonesia sejauh ini merupakan salah satu buah dari upaya keras Diplomasi Kesehatan Indonesia yang terus menyuarakan akses vaksin yang setara di berbagai forum internasional dan dukungan semua pihak.

Infografis Tujuan Diplomasi Kesehatan Indonesia. (Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI)

Tujuan Diplomasi Kesehatan Indonesia antara lain adalah menyuarakan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara sebagaimana diperjuangkan melalui peran co-chair COVAX AMC Engagement Group, meningkatkan kemandirian industri kesehatan nasional dengan menjadi hub produksi vaksin dan obat-obatan di kawasan, termasuk pengembangan riset dan jejaring manufaktur vaksin melalui kerja sama dengan produsen vaksin global, serta penguatan arsitektur kesehatan Dunia dan peran sentral WHO dalam mengoordinasikan aksi global di bidang kesehatan.

Presiden Joko Widodo selalu sampaikan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan dunia dalam berbagai forum internasional. (Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI)

Presiden Joko Widodo dalam berbagai forum multilateral selalu menyampaikan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan dunia guna menjamin kesiapan dalam menghadapi ancaman pandemi di masa depan. Arahan Presiden tersebut juga dapat dilihat nyata dalam posisi Indonesia di forum internasional antara lain dalam pada negosiasi Pandemic Treaty yang baru dalam kerangka Badan Kesahatan Dunia atau World Health Organization (WHO) yang Indonesia berpartisipasi secara aktif, selain itu, pada G-20, hal tersebut menjadi salah satu prioritas presidensi Indonesia.

3 Prioritas Kepemimpinan Indonesia di G20. (Dok. Kementerian Luar Negeri RI)

Lalu, kira-kira apa saja prestasi Diplomasi Kesehatan Indonesia?

Diplomasi Kesehatan dan Vaksin Covid-19

Sumbangan ventilator dari negara sahabat, salah satunya dari Amerika Serikat membantu menekan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia, 30 Agustus 2020. (Dok. Kementerian Luar Negeri RI)

Di awal pandemi di tahun 2020, sangat sulit untuk mendapatkan vaksin. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir sempat sampaikan bahwa tidak ada produsen yang merespon permintaan Indonesia. Sedangkan, Vaksin Merah Putih buatan dalam negeri masih memerlukan uji coba lebih lanjut. Namun, dengan pendekatan dan negosiasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, Diplomasi Kesehatan Indonesia terbukti berhasil. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI berhasil melobi Tiongkok dan Inggris untuk mendapatkan vaksin. Ya, memang salah satu indikasi keberhasilan Diplomasi Kesehatan Indonesia dapat dilihat dari banyaknya vaksin yang didapatkan Indonesia baik secara mandiri (dengan membeli vaksin ke (negara) produsen) maupun melalui donasi baik secara bilateral dari negara sahabat dan juga multilateral melalui Organisasi Internasional.

Situasi Ministerial Coordination Group on COVID-19 (MCGC), 9 Juni 2020. (Dok. Kementerian Luar Negeri RI)

Vaksin Covid-19 di Indonesia didapat dari mana dan apa saja?

Berdasarkan Informasi yang dirangkum dari berbagai sumber, sampai dengan tanggal 9 Februari 2022 Pemerintah Indonesia telah berhasil mengamankan sebanyak lebih dari 500 juta dosis vaksin. Kira-kira ada yang bisa tebak, vaksin yang mana yang paling banyak? Berikut rincian vaksinnya:

➔ Sinovac : 295.512.280 dosis

➔ AstraZeneca : 104.731.390 dosis

➔ Pfizer : 59.753.955 dosis

➔ Moderna : 21.779.460 dosis

➔ Novavax/Covovax : 9.000.000 dosis

➔ Sinopharm : 8.450.000 dosis

➔ J&J : 824.000 dosis

Wah, banyak juga vaksin yang sudah kita dapatkan… Oh iya, ternyata vaksin yang didapatkan sebagian besar didapatkan secara gratis lho.. Indonesia menerima donasi vaksin sebanyak lebih dari 120 juta dosis dengan rincian melalui skema Multilateral, yaitu dari COVAX Facility sejumlah 93.639.355 dosis, dan melalui skema dose-sharing bilateral dengan negara sahabat sejumlah 26.723.480 dosis. Luar biasa, ya?! Kira-kira, negara mana saja ya yang paling banyak berikan bantuan vaksin ke Indonesia? Dan berapa banyak jumlahnya? Berikut data perolehan vaksin dari 5 negara sahabat yang paling banyak memberikan donasi bagi Indonesia per 9 Februari 2022

➔ Amerika Serikat : 28.821.355 dosis

➔ Jerman : 14.164.660 dosis

➔ Australia : 8.395.000 dosis

➔ Jepang : 6.875.080 dosis

➔ Perancis : 6.331.340 dosis

Pengiriman Vaksin Covovax dari salah satu negara sahabat, India, untuk menanggulangi Covid-19, 1 Desember 2021. (Dok. Kementerian Luar Negeri RI)

Oh iya.. Kita juga patut berbangga lho.. Pada akhir tahun 2021, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang telah memenuhi target WHO untuk memberikan vaksinasi penuh pada 40% penduduknya. Ternyata hal tersebut tidak mudah, karena hingga 2021, tercatat ada sebanyak 98 negara belum mencapai target vaksinasi 40% populasi dan sebanyak 41 negara bahkan belum melakukan vaksinasi terhadap 10% populasinya. Lalu apa target berikutnya bagi Indonesia? Berikutnya, targetnya adalah untuk mencapai vaksinasi penuh bagi 70% penduduk. Selain itu, Indonesia menjadi negara dengan urutan ke-5 dengan penyuntikan dosis vaksin terbanyak dengan jumlah lebih dari 401 juta dosis vaksin (Sumber: New York Times per 13 Mei 2022). Seluruh vaksin yang kita gunakan jugatelah mendapatkan Emergency Use Listing (EUL) dari WHO.

Diplomasi Kesehatan dan Peran Kementerian Luar Negeri RI

Lalu apa saja peran Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan jajaran Kementerian Luar Negeri RI dalam Diplomasi Kesehatan? Selain terus berdiplomasi dalam forum multilateral, bilateral, dan kawasan, mengupayakan pasokan vaksin Covid-19 untuk Indonesia, dan memfasilitasi pengiriman pasokan tersebut; selama tahun 2022 ini Kementerian Luar Negeri RI juga terus mendukung upaya kemandirian kesehatan nasional. Fasilitasi yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan vaksin multiplatform, antara lain untuk platform protein rekombinan (Bio Farma dengan Baylor College of Medicine dan PT. JBio dengan Anhui Zhifei), dan platform mRNA (PT Etana - Walvax Biogen Tiongkok), pengembangan bahan baku obat (BBO), antara lain penjajakan untuk memperoleh lisensi teknologi BBO parasetamol dari Tiongkok;

2. Pengembangan hub vaksin di kawasan, yang tengah dijajaki dengan berbagai pihak terkait seperti Tiongkok, Perancis dan WHO;

3. Investasi berupa joint venture di sektor kesehatan, serta

4. Pengembangan obat-obatan COVID-19 dan non-COVID untuk pasar non-tradisional.

Indonesia ditunjuk sebagai Tech Recipient dalam Program Pengembangan Vaksin mRNA oleh WHO, 23 Februari 2022. (Dok. Kementerian Luar Negeri RI)

What’s Next?!

Nah, masih ingat kan dengan salah satu tujuan dari Diplomasi Kesehatan Indonesia di atas? Kita ingin meningkatkan kemandirian industri kesehatan nasional dengan menjadi hub produksi vaksin dan obat-obatan di kawasan serta mengembangkan riset dan jejaring manufaktur vaksin melalui kerja sama dengan produsen vaksin global. Nah.. Ternyata itu bukan hanya cita-cita dan angan-angan belaka ya.. Hal ini terbukti dengan PT. Kimia Farma Tbk. yang telah berhasil memperoleh sublisensi BBO dan obat jadi dari Medicine Patent Pool (MPP), sebuah organisasi nirlaba yang membantu memfasilitasi pengembangan obat-obatan. Kerjasama sublisensi dengan MPP merupakan terobosan baru bagi industri farmasi di Indonesia, dan menjadi langkah penting untuk meningkatkan akses ke BBO dan obat jadi berlisensi yang notabene masih sangat mahal dan sulit diakses oleh negara berpendapatan menengah atau rendah.

Sub-lisensi apa ya yang sudah kita peroleh? Ternyata, kita berhasil memperoleh sub-lisensi Molnupiravir! Molnupiravir adalah obat antiviral Covid-19 yang merupakan lisensi dari perusahaan Merck, Sharp, and Dohme (MSD). Pssstt… Ternyata, lisensi ini hanya diberikan ke 27 manufaktur negara berkembang, dan hanya ada 9 negara yang memperoleh ijin untuk produksinya lho... Produksi Molnupiravir ini rencananya akan memenuhi kebutuhan di 105 negara tujuan, termasuk untuk pemenuhan di dalam negeri. Kita patut berbangga ya atas keberhasilan Diplomasi Kesehatan Indonesia!

Oh iya, selamat ya Indonesia, kita sudah berhasil menurunkan angka kasus harian Covid-19. Pemerintah juga sudah sudah melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Tapi ingat, selalu waspada dan wajib pakai masker di ruangan tertutup dan transportasi publik. Salam sehat!

Infografis Pelonggaran Kebijakan Pemakaian Masker di Indonesia. (Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI)