Ketika Layar Mengambil Kehadiran

Aktivis Sosial dan Alumni Ilmu Politik UM Sumbar
ยทwaktu baca 4 menit
Tulisan dari Paimal Andri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pada awal Juli lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan. Prinsip utamanya ditegaskan berulang kali: pembatasan, bukan pelarangan. Telepon seluler, jam tangan pintar, dan perangkat sejenis tetap boleh dipakai untuk kepentingan darurat, medis, aksesibilitas murid berkebutuhan khusus, transportasi, atau atas arahan langsung guru. Selebihnya, setiap sekolah dipersilakan menyusun sendiri prosedur penyimpanan dan penggunaannya. Pertanyaannya, cukupkah kebijakan yang begitu hati-hati ini untuk menjawab persoalan yang sesungguhnya cukup mendesak?
Kekhawatiran di balik surat edaran ini bukan mengada-ada, dan sampai di sini tidak ada yang keliru. Sebagai guru, saya menyaksikan sendiri bagaimana gawai mengubah wajah ruang kelas : perhatian murid yang terpecah, keseriusan belajar yang terbelah, hingga kasus perundungan siber yang dulu tak pernah saya bayangkan akan masuk ke urusan sekolah. Meskipun banyak sekolah masih membutuhkan sumber materi melalui internet, karena kekurangan buku, dibandingkan dengan risiko yang dimunculkan, rasanya akan lebih baik gawai dilarang masuk kelas pada waktu belajar. Niat pemerintah membatasi gawai di sekolah bertumpu pada kekhawatiran yang nyata, bukan gejala moral semata.
Keberanian separuh hati
Yang jadi soal bukan niatnya, melainkan keberanian pelaksanaannya. Surat edaran memberi ruang begitu lebar bagi setiap sekolah untuk menafsirkan sendiri seberapa ketat pembatasan itu diterapkan, tanpa standar minimal yang mengikat secara nasional. Sekolah yang punya kepala sekolah tegas dan orang tua yang mendukung mungkin akan menerapkannya dengan sungguh-sungguh. Sekolah lain, terutama di daerah dengan pengawasan lebih longgar, bisa saja menjadikan surat edaran ini sekadar imbauan yang berhenti di map arsip.
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pembatasan yang setengah hati cenderung berujung pada pelaksanaan yang timpang. Prancis, misalnya, sejak 2018 justru melangkah lebih jauh: melarang sepenuhnya penggunaan telepon seluler di seluruh lingkungan taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama, bukan sekadar membatasi. Pada masa awal, penerapannya memang tidak merata antarsekolah, tapi begitu pemerintah pusat menegakkannya sebagai aturan yang mengikat, dukungan guru dan orang tua justru menguat seiring waktu.
Belanda mengambil langkah serupa mulai Januari 2024, melarang gawai digunakan selama jam pelajaran di seluruh jenjang sekolah dasar dan menengah, dengan pengecualian terbatas untuk kebutuhan medis. Hasilnya diukur secara serius: survei pemerintah terhadap ratusan sekolah menengah menemukan bahwa tiga perempat sekolah melaporkan peningkatan konsentrasi belajar, dan sekitar dua pertiganya melaporkan iklim sosial yang membaik, Murid-murid kembali mengobrol dan berinteraksi saat jam istirahat. Kuncinya bukan sekadar imbauan bijak untuk menggunakan gawai, melainkan aturan yang jelas dan konsisten diterapkan di semua sekolah.
Rumah yang masih diam
Surat edaran kita sebenarnya menyadari bahwa sekolah bukan satu-satunya arena. Ada anjuran bagi orangtua menerapkan "prinsip 3S" di rumah screen time, screen zone, dan screen break. Ini langkah yang tepat secara prinsip, sebab kebiasaan bergantung pada gawai jarang lahir di ruang kelas; ia dibentuk di ruang tamu, di meja makan dan di kamar tidur di rumah.
Tapi anjuran tanpa mekanisme pendukung mudah menguap. Guru bisa mengatur ruang kelas, namun kontrol orang tua di rumah sangat menentukan keberhasilan aturan ini. Jika keluarga enggan mengetahui perkembangan anak, termasuk tidak acuh terhadap cara anak belajar, apalagi ada kecenderungan pembiaran anak bermain gawai dibandingkan dengan belajar, maka pembatasan di sekolah hanya akan menjadi sebatas menjalankan mekanisme aturan formal tanpa memberi pengaturan yang serius terhadap siswa.
Pembatasan yang layak disebut kebijakan bukanlah pembatasan yang berhenti pada imbauan, melainkan pembatasan yang berani menetapkan standar yang jelas, terukur, serta menegakkannya secara konsisten. Dan sekolah yang benar-benar melindungi murid dari gawai bukan sekolah yang sekadar melarang di kelas, melainkan sekolah yang turut mengajak dan melibatkan orang tua untuk membangun kebiasaan baru di rumah. Maka, relevansi pengaturan penggunaan gawai terhadap siswa akan menentukan kualitas pendidikan ke depan, sebab pengaruh gawai dari sisi negatif terhadap seorang siswa sudah sangat mengkhawatirkan ; malam begadang karena asyik bermain game dan waktu belajar mereka malah mengantuk dan tidur di kelas.
Pada akhirnya, persoalan gawai bukan sekadar tentang melarang atau membatasi, tetapi tentang bagaimana kita mengembalikan perhatian anak kepada belajar, berinteraksi, dan hadir sepenuhnya dalam kehidupan. Teknologi tidak perlu dimusuhi, tetapi penggunaannya harus dikendalikan dengan bijak melalui kerja bersama antara sekolah dan keluarga. Sebab pendidikan akan kehilangan maknanya jika kita hanya melahirkan generasi yang mahir menggunakan layar, tetapi perlahan kehilangan kemampuan untuk membaca, berpikir, berbicara, dan merasakan dunia di luar layar. Jangan sampai layar yang seharusnya menjadi alat bantu justru menjadi ruang tempat anak-anak kehilangan masa depannya.
