Mengenal Anwar Hafid, Tokoh Sulteng yang Humanis

Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. Foto: Istimewa

Drs. H. Anwar Hafid, M.Si, adalah mantan Bupati Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Pria kelahiran 14 Agustus 1969 di Wosu, Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Sulteng, ini menjabat Bupati Morowali selama dua periode, mulai 2007 hingga 2018.

Kala menjabat Bupati Morowali di periode pertama, anak dari pasangan H. Abdul Hafid dan Hj. Misrah yang menikahi Hj. Nirwanti Bahasoan, S.P. ini, belum genap berusia 40 tahun. Sehingga, Anwar Hafid mendapat julukan bupati termuda.

Sebelum menjadi bupati, Anwar Hafid pernah menjabat sebagai Asisten Bagian Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

***

MOROWALI adalah sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Poso di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kabupaten Morowali beribukota di Bungku, Kecamatan Bungku Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten muda ini memiliki berbagai potensi cukup besar, baik di sektor perkebunan, pertanian, kelautan, perikanan maupun pariwisata.

Sektor yang paling potensial di Morowali adalah pertambangan. Tidak mengherankan jika banyak orang menyebut kabupaten ini sebagai tanah 1001 tambang. Jenis tambang di Morowali, di antaranya nikel, marmer, minyak bumi, dan kromit. Selain pertambangan, daerah kaya hasil "sentuhan tangan" Anwar Hafid ini juga terdapat banyak perkebunan sawit.

Anwar Hafid yang juga adalah Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah, dikenal sebagai figur yang merakyat. Tak heran jika Anwar yang mendapatkan gelar magisternya di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih untuk kedua kalinya menjadi bupati setelah periode pertamanya pada tahun 2007-2012 lalu.

Bupati Pertama Terapkan Kuliah Gratis

Selama menjabat bupati pada periode pertama (2007-2012), Anwar Hafid yang merupakan alumni Fakultas MIPA UMI ini berhasil melakukan banyak perubahan di Morowali. Hal yang paling menonjol di periode pertama kekuasaannya adalah digulirkannya program Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis.

Program Pendidikan Gratis yang digulirkan Anwar dimaksudkan memberikan kesempatan kepada segenap lapisan warga Morowali mengenyam pendidikan formal, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Saat itu, Morowali menjadi satu-satunya kabupaten yang menerapkan pendidikan gratis hingga SMA.

Di periode kepemimpinannya yang kedua (2013-2017), program Pendidikan dan Kesehatan Gratis masih tetap bergulir. Bahkan, khusus di sektor pendidikan, kini putera-puteri Morowali bisa kuliah dengan mudah. Pasalnya, terobosan fenomenal kembali diluncurkan oleh H. Anwar Hafid di periodenya yang kedua, yaitu Kuliah Gratis.

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali telah menganggarkan melalui APBD yang dialokasikan untuk bantuan dana pendidikan strata satu (sarjana) bagi putera-puteri Morowali. Hal ini tentunya bertujuan untuk memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) anak-anak daerah. Dengan adanya program tersebut, tentunya semua pihak berharap bahwa tidak akan ada lagi anak-anak Morowali yang tidak kuliah hanya karena terhambat persoalan ekonomi. Karena, Pemerintah Kabupaten Morowali telah menyiapkan dana untuk membantu biaya perkuliahan. Program ini termasuk satu-satunya di Indonesia.

Program kuliah gratis ini bukannya tanpa rintangan. Harus diakui bahwa tidak semua rencana dapat berjalan dengan mulus. Mulai dari persoalan pendataan, serta kendala-kendala lainnya, menjadi penghambat bagi program ini di awal peluncurannya pada tahun 2013. Namun, tentunya itu adalah hal biasa yang pasti terjadi. Bahwa, segala sesuatu akan terasa rumit pada awal-awalnya, namun ketika sudah mulai berjalan, pelan-pelan akan menjadi ringan.

Program Kuliah Gratis adalah sesuatu yang mulia, perwujudan dari tanggung jawab negara terhadap warganya, seperti diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pendidikan. Hanya saja kemudian, program ini perlu pengawasan yang ketat dari semua elemen yang ada agar benar-benar berjalan seperti seharusnya. Sebab, sebagus apa pun sebuah rencana, jika pelaksanaannya tidak profesional maka hasilnya akan melenceng dari rencana, bahkan bisa-bisa merugikan daerah serta negara.

Pada suatu kesempatan, Anwar Hafid kepada wartawan menjelaskan bagaimana dia saat baru saja menjabat Bupati Morowali, langsung menggratiskan pendidikan dan layanan kesehatan bagi rakyat Morowali.

“Tanggal 23 Desember 2007 saya dilantik. Tanggal 1 Januari 2008, saya berdiri di hadapan rakyat Morowali, saya menyatakan hari ini tidak boleh ada lagi rakyat Morowali yang bersekolah dengan dipungut biaya. Hari itu juga saya sampaikan ke masyarakat kalau ada yang sakit jangan ada yang membayar untuk pengobatannya," ujarnya.

Alasan Anwar Hafid menerapkan kebijakan tersebut karena merasa berutang budi kepada rakyat yang telah memilihnya tanpa politik transaksional.

"Rakyat memilih saya jadi Bupati Morowali tidak dengan uang," ujarnya.

Tapi, berapa banyak hari ini pemimpin, ketika terpilih, dia tidak mau lagi peduli kepada rakyatnya. Dia tidak peduli berapa banyak orang yang putus sekolah, dia tidak peduli kalau banyak orang yang terkapar mati di rumahnya tidak bisa berbuat karena tidak punya uang.

"Kenapa mereka tidak punya nurani? Karena, mereka telah menghabiskan uang untuk menjadi pemimpin," kata Anwar Hafid.

Data BPS IPM Kabupaten Morowali, Tahun 2013-2017. Foto: Dok. BPS Morowali

Seiring bergulirnya program Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis, secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Morowali dalam data BPS mengalami kemajuan selama periode 2013 hingga 2017. Seperti yang terlihat pada tabel, IPM Kabupaten Morowali meningkat dari 66,86 pada tahun 2013 menjadi 70,41 pada tahun 2017. Selama periode tersebut, IPM Morowali mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014-2015, yaitu sebesar 1,78 persen, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2015-2016, yaitu sebesar 0,82 persen. Selama periode 2013-2017, baru pada tahun 2017 IPM Morowali memasuki klasifikasi “tinggi”, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya masih berstatus “sedang”.

Bila dibandingkan dengan kondisi angka IPM se-Provinsi Sulawesi Tengah, IPM Morowali masih lebih tinggi nilainya pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Sama halnya dengan Morowali, angka IPM Sulawesi Tengah terus mengalami kemajuan periode tahun 2013 hingga 2017. IPM Sulawesi Tengah meningkat dari 65,79 pada tahun 2013 menjadi 68,11 pada tahun 2017. Pada periode 2015-2016, IPM Sulawesi Tengah tumbuh 0,71 persen.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah, angka IPM Morowali tahun 2017 menduduki posisi ke dua dari tiga belas Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti yang terlihat pada tabel.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2013 hingga 2017, HLS di Morowali telah meningkat sebesar 1,44 tahun, sementara RLS meningkat 0,86 tahun. Selama periode 2013-2017, pertumbuhan HLS yang tertinggi terjadi pada tahun 2013-2014, yaitu sebesar 6,97 persen, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2016-2017, yaitu sebesar 0,16 persen. Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2017, HLS di Morowali telah mencapai 12,77 tahun, berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1 (Diploma).

Sementara itu, RLS di Morowali pada tahun 2017 tercatat 8,73 tahun. Kenyataan tersebut menunjukkan hingga tahun 2017, rata-rata penduduk Morowali berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas II). Selama periode 2013-2017, pertumbuhan RLS yang tertinggi terjadi pada tahun 2014-2015, yaitu sebesar 5,14 persen, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2013-2014, yaitu sebesar 1,27 persen. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia (SDM) Morowali yang lebih baik.

Data BPS IPM Kabupaten Morowali, Tahun 2013-2017. Foto: Dok. BPS Morowali

Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk, terutama pada kelompok usia produktif memiliki RLS dan HLS lebih tinggi dan semakin meningkat. Dengan kata lain, penduduk usia produktif di Kabupaten Morowali memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan semakin meningkat.

Tantangan Pemerintah Daerah ke depan adalah tetap mengupayakan lebih program bantuan pendidikan selain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digelontorkan oleh pusat dalam upaya bagaimana memperkecil ketertinggalan dari nilai referensi dan diposisikan dengan daerah lainnya dan juga dalam rangka menyukseskan pencanangan wajib belajar 12 tahun.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penulisan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Morowali tahun 2017/2018 adalah sebagai berikut.

a. Sebagai indikator tunggal IPM dapat mencerminkan aspek-aspek pembangunan yang lebih luas. Indikator ini dianggap cukup baik dalam menggambarkan aspek sosial maupun aspek ekonomi yang telah dicapai oleh suatu daerah. Seperti telah dikemukakan oleh Mc. Alpin (1982), IPM dapat digunakan untuk melihat posisi tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah berupa output peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan pilihan dan kemampuan dasar manusia.

b. IPM saat ini sudah menggunakan metode baru yang baik dan lebih unggul untuk keterbandingan serta sesuai dengan metodologi UNDP. Meskipun nilai IPM yang dihasilkan menjadi lebih kecil secara angka bila dibandingkan dengan metode lama.

c. Telah terjadi perbaikan kualitas manusia di Kabupaten Morowali digambarkan oleh perubahan positif nilai IPM dalam kurun waktu 2013 - 2017. Pada tahun 2013 sebesar 66,86 (sedang) meningkat menjadi 70,41 (tinggi) pada tahun 2017. Nilai IPM Morowali berada di atas nilai IPM provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017.

d. Angka harapan hidup Kabupaten Morowali tahun 2013 sebesar 68,05 meningkat tahun 2017 menjadi 68,07. Angka ini di atas angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Tengah pada kategori yang sama, yaitu “sedang” atau setara 67,32 pada tahun 2017.

e. Dimensi Pendidikan Kabupaten Morowali mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas nyata pendidikan di Kabupaten Morowali, seperti HLS meningkat dari 11,33 tahun pada 2013 menjadi 12,77 tahun pada 2017. Demikian pula RLS meningkat dari 7,87 tahun pada 2013 menjadi 8,73 tahun pada 2017. Angka HLS Morowali Utara tahun 2017 masih di bawah nilai provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan untuk RLS nilainya di atas provinsi Sulawesi Tengah.

f. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Morowali maupun Sulawesi Tengah terjadi peningkatan dari tahun 2013-2017. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten Morowali meningkat dari 9.989.000 rupiah tahun 2013 menjadi 11.012.000 rupiah pada tahun 2017, dan besaran nilainya di atas angka Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekolah Jalan Kaki

Selama bersekolah di SMA Negeri 1 Poso, Anwar Hafid tinggal di rumah sang paman di Moengko Baru, Kecamatan Poso Kota.

“Kalau tanggal muda, tanggal 1 sampai 10, saya waktu itu masih naik taksi. Setelah itu, tanggal 10 ke atas, saya naik DN 11, atau jalan kaki. Dari Moengko Baru menyusuri Kayamanya, lalu memotong pasar, tembus ke SMA 1,” kata Anwar Hafid mengenang suka dukanya saat masih duduk di bangku SMA.

Anwar juga berkisah tentang penugasannya sebagai Kepala Desa di pelosok Palopo, Sulawesi Selatan, desa di atas gunung yang hanya bisa dijangkau jalan kaki dan naik kuda. “Tujuh tahun saya tidak pulang- pulang,” ujarnya.

Maju di Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah

Kini, menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah tahun 2020, baliho dan billboard bergambar Anwar Hafid sudah menyebar di berbagai pelosok wilayah Sulawesi Tengah. Fenomena merebaknya baliho dan billboard menandakan masyarakat menginginkan Anwar Hafid kembali memimpin untuk wilayah lebih luas lagi dibandingkan daerah yang dipimpin sebelumnya, yaitu dari menjadi Bupati Morowali meningkat menjadi Gubernur Sulawesi Tengah.

Bagi Anwar Hafid, politik adalah jalan pengabdian bagi rakyat, di mana kekuasaan dikelola untuk diabdikan bagi kesejahteraan rakyat.