Negara Tak Boleh Kalah dengan Teroris MIT Poso

Ilustrasi latihan penanggulangan terorisme, Foto: pixabay

Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) diduga terlibat langsung dalam pembunuhan secara sadis empat petani di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kelompok ini diduga sudah lama bercokol di dalam hutan dan selalu melakukan aksi sadis kepada masyarakat yang tak bersalah, namun kehadirannya juga tidak pernah ada titik penyelesaian.

Pengamat Teroris, Ari Fahry, kepada media ini, Jumat (14/5), menilai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan keberadaan teroris MIT Poso sebenarnya yang harus didesak adalah negara. Desakan tersebut terutama pada komitmen terhadap operasi Satgas Madago Raya.

“Harus ada target. Apakah operasinya tiga atau enam bulan. Masyarakat sudah jenuh. Sudah bertani tapi kehidupannya diliputi ketakutan. Belum lagi masyarakat akan jadi korban teroris dan bisa menjadi korban salah tembak oleh polisi,” kata Ari.

Ari Fahry yang menyelesaikan studi akhir magisternya soal teroris di Sulteng ini, bertanya-tanya, sampai kapan persoalan itu berlarut-larut. Entah warga sipil mana lagi yang harus menjadi korban maupun aparat sendiri.

“Makannya, kalau ada narasi-narasi yang mengatakan kita tidak boleh kalah dengan teroris, faktanya kita sudah kalah dengan teroris. Jadi kenapa masalah ini berlarut-larut dan tidak selesai,” ujarnya.

Satgas Madago Raya sudah tiga kali mengganti nama. Yang pertama Operasi Camar, kedua Tinombala lalu Satgas Madago Raya. Tiga nama yang sama, namun persoalan teroris di Poso sudah terjadi bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian.

Telah banyak anggaran yang dikeluarkan. Sudah berapa warga sipil ikut mati sia-sia karena operasi tersebut. Para aparatnya dibekali dengan fasilitas negara, seperti helikopter, alat penyadapan, dan persenjataan.

Fasilitas satgas tentu lebih baik dari para terduga tersebut tetapi untuk melumpuhkan warga sipil yang bersenjata ini yang kabarnya tinggal beranggotakan sembilan orang, sampai sekarang belum ada kabarnya.

“Lalu tiba-tiba operasi ini berganti nama menjadi Satgas Madago Raya dari sebelumnya Operasi Tinombala. Alasan dibalik penggantian nama ini sekaligus hasil evaluasinya dengan operasi sebelumnya apakah ada?” katanya.

Pengamat Teroris, Ari Fahry. Foto: Istimewa

Menurut Ari, masyarakat berhak mengetahui alasan-alasan dibalik itu. Terutama soal hasil evaluasi. Apakah operasi tersebut punya kelebihan, kekurangan yang harus ditambah atau perlu diperbaiki. Sayang sekali, masyarakat tidak pernah tahu.

“Karena masalah ini makin berlarut-larut. Bukan tidak mungkin, persoalan ini juga telah menciptakan konflik baru,” tambahnya.

Akan ada beberapa warga yang mencoba mengasosiasikan kelompok-kelompok ini dengan orang-orang yang kebetulan cara berpakaiannya juga mirip. Misalnya, berjanggut. Ini problem baru yang akan tercipta. Jika sudah terjadi, maka selesailah sudah.

“Harapan, kami polisi harus serius menangani ini. Karena bila ini berlama-lama, aparat kita akan kehilangan kepercayaan di masyarakat. Kita tentu tidak mengharapkan hal itu terjadi,” ujarnya.

Di sisi lain, pihak aparat juga perlu menjawab pernyataan-pernyataan yang menganggap bahwa operasi itu adalah proyek keamanan. Perlu juga dijawab mengapa sampai operasi tersebut berlangsung lama sampai terkesan tidak ada penyelesaiannya.

Sementara itu, Prof Muhammad Khairil, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Tadulako (Untad) yang juga memiliki penelitian di bidang terorisme menyikapi persoalan tersebut dengan tetap memberikan apresiasi kepada aparat yang punya keinginan untuk memberantas kasus itu.

“Tentu dalam perjalanannya tidak ada yang sempurna itu pasti. Ada saja kekurangan dari setiap penanganan dan tindak pencegahan. Seperti terjadi salah tangkap, salah tembak. Manusia tidak ada yang sempurna,” ujar dia.

Pendekatan negara berbasis hukum, maka siapa pun yang salah termasuk ketika terjadi salah tembak dan lain-lain harus dikembalikan ke ranah hukum.

Aparat dengan baju dan kewenangan yang dimiliki, bukan berarti bertindak seolah-olah tanpa batas dan tanpa atap aturan. Harus ada koridor aturan-aturan yang berlaku.

“Ini kan penanganan Poso sudah punya riak-riak potensi konflik sosial. Dari perjalanan panjang kasus terorisme kita berharap ada titik akhir untuk menyudahi semua proses ini baik aparat dan orang-orang terbukti harus diproses secepatnya,” kata Khairil.

Prof Muhammad Khairil, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Tadulako (Untad). Foto: Istimewa

Supaya Poso bisa membuka lembaran baru dan tidak lagi identik dengan konflik. Caranya bangun kesadaran, sinergi antara pemerintah, aparat dan masyarakat agar bahu-membahu menyelesaikan persoalan tersebut supaya tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi.

Sedangkan Advokat dan Mantan Koordinator KontraS, Edmond Leonardo Siahaan menilai ini adalah momen DPR RI dan DPRD Provinsi untuk mengevaluasi kinerja Satgas Madago Raya yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (ABPN).

“Tahun ini dimulai pembahasan perubahan APBN di DPR RI, saya pikir ini saatnya mereka mengevaluasi kinerja Satgas. Sebab itu bagian tugas DPR RI dalam bidang pengawasan anggaran,” kata Edmond.

Sedangkan DPRD Provinsi, harapannya melakukan hearing dengan anggota Satgas atas kenyataan yang terjadi saat ini. Hearing adalah salah tugas DPR sebagai bagian dari perintah Undang-Undang.

“Sebab siapa lagi yang berhak mengawasi jika fungsi pengawasan itu ada di DPR. Saya kira hearing bisa dilakukan atas nama kewilayahan administrasi yang menyinggung soal kenapa masih ada petani yang mati di Poso,” tambahnya.

Satgas Tinombala yang kini berubah menjadi Satgas Madago Raya itu menurutnya hanya berubah nama. Begitu pun dengan jumlah personel dan orang-orang yang terlibat tidak ada bedanya dengan yang terdahulu. Di satu sisi persoalan dari hadirnya Satgas tersebut adalah penempatan yang tidak maksimal.

“Saya kira DPR RI dan DPRD Provinsi harus melihat fakta ini. Mereka jangan diam donk. Mereka harus lihat dari 3000 personel yang ada, selalu ada petani yang dibunuh dan dibantai,” tuturnya.

Negara harus hadir memberikan jaminan keamanan keselamatan terutama pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara negara menurutnya seperti dipermainkan oleh sekelompok teroris.

“Bagaimana bisa sekelompok kecil ini bisa mempermainkan ribuan personel? Itu ada yang salah menurut saya. Makanya saya kecewa kenapa DPR tidak pernah bersuara apalagi menjalankan fungsinya,” tutup Edmond.