Ketua Komisi A DPRD DIY: DPR Perlu Pakai Hak Menyatakan Pendapat Makzulkan Gibran

Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto. Foto: Dok. Istimewa

Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, meminta DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal. MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA dari luar negeri Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal demi hukum. Surat itu diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Eko menyebut putusan MA tersebut menegaskan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026. Menurut Eko, MK dalam putusan itu tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA.

“Putusan MK dan MA sudah cukup menjadi dasar pengambilan keputusan politik. DPR RI dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Pilihan lain ya silakan legowo mundur saja dengan melepas seluruh fasilitas yang diberikan negara. Ini setidaknya bisa mengakhiri krisis kepercayaan rakyat,” kata Eko, Selasa (10/11).

Eko juga menyinggung proses pencalonan Gibran. Ia merujuk pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang berujung pada sanksi pelanggaran etika berat terhadap Anwar Usman. Anwar Usman saat itu menjabat Ketua MK dan diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).

“Kita catat juga Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berujung pada sanksi pelanggaran etika berat terhadap mantan Ketua MK Anwar Usman, hingga polemik keabsahan berkas dan ijazah pendidikan yang terus menuai kritik masyarakat,” kata Eko.

Eko menilai putusan MA, yang menurutnya dibacakan pada akhir Oktober 2026, perlu segera direspons DPR RI. Ia meminta DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA.

“DPR perlu menggunakan kewenangan konstitusionalnya dengan menjalankan Hak Menyatakan Pendapat makzulkan Gibran menindaklanjuti Putusan MK dan MA. Ibarat naik kereta api, semua wajib memiliki tiket. Jika ada seseorang yang tidak memiliki tiket kereta api namun naik kereta api, pasti diturunkan,” kata Eko.

Eko juga mengajak masyarakat membaca perjuangan para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta.

“Pemimpin masa lalu melahirkan teladan nyata melalui latar belakang pendidikan yang kuat, jelas, serta integritas moral yang kukuh demi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” kata Eko.