Atasi Corona, AS Gelontorkan Bantuan Rp. 32.600 Triliun untuk Warganya

Ilustrasi triliunan dollar. Foto : Pixabay

Setelah melewati perdebatan panjang dan sengit, senat dan pemerintah AS akhirnya mencapai kesepakatan untuk meluncurkan bantuan terbesar sepanjang masa, yakni Rp 2 triliun dolar atau sekitar Rp 32.600 triliun untuk kurs hari ini. Bantuan ini ditujukan untuk meredam krisis ekonomi akibat pandemi virus corona atau COVID-19 dan menjadi bantuan terbesar yang dikeluarkan pemerintah AS sepanjang sejarah berdirinya republik itu. Sebagai perbandingan, APBN Indonesia pada 2020 hanya berjumlah Rp. 2500 triliun artinya bantuan AS ini senilai dengan hampir 15 kali APBN Indonesia.

Dilansir Nowthisnews.com, paket bantuan itu bertujuan untuk mendorong perekonomian dan memberikan bantuan langsung kepada warga AS karena jutaan bisnis serta pekerja yang sedang menghadapi ketidakpastian.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan bahwa Demokrat dan Partai Republik telah mencapai kesepakatan pada Kamis (26/3)) dini hari WIB.

“Setelah berhari-hari melakukan diskusi yang intensif, Senat telah mencapai kesepakatan bipartisan mengenai paket bantuan bersejarah untuk pandemi ini,” Mitch McConnell yang juga merupakan salah seorang negosiator kunci.

Setiap orang dewasa di AS akan mendapatkan bantuan sebesar 1.200 dolar atau lebih dari Rp 19 juta. AS juga akan memberikan bantuan sebesar 500 dolar atau setara Rp 8 juta untuk setiap anak. Adapun yang akan mendapatkan bantuan itu adalah orang dengan penghasilan kurang dari 75.000 dolar (RP. 1,2 miliar) setahun, atau rumah tangga dengan penghasilan kurang dari 150.000 dolar per tahun (Rp. 2,4 miliar setahun).

Mengutip DW, kubu Demokrat mengatakan bahwa paket itu juga akan membantu untuk menggantikan gaji para pekerja yang telah kehilangan mata pencahariannya selama empat bulan dimana sebelumnya telah diusulkan penggantian gaji hanya diberikan selama tiga bulan. Tak hanya itu, para pekerja swasta seperti sopir taksi dan pengangguran juga akan mendapatkan tunjangan tambahan sebesar 600 dolar per minggu.

"Ini memastikan bahwa semua pekerja dilindungi, apakah mereka bekerja untuk bisnis kecil, menengah atau besar, bersama dengan wiraswasta dan pekerja dalam sektor pertunjukan," kata Pimpinan Minoritas Demokrat, Chuck Schumer seperti dilaporkan DW.

Bantuan untuk Usaha Kecil

AS juga akan menggelontorkan bantuan sebesar 367 miliar dolar bagi tiap usaha kecil supaya tetap bisa menggaji para pekerjanya yang terpaksa tinggal di rumah.

Salah satu masalah terakhir yang sempat mengganjal adalah bantuan senilai 500 miliar dolar untuk pinjaman yang dijamin dan disubsidi bagi industri yang lebih besar. Kesepatan yang dicapai termasuk juga bantuan signifikan bagi sektor kesehatan. Pinjaman sebesar 500 miliar dolar yang disubsidi juga disediakan untuk membantu industri-industri besar yang terdampak pandemi ini.

“Ini bukan momen perayaan, tapi salah satu keharusan,” kata Schumer. "Untuk semua orang Amerika saya katakan, 'bantuan sedang dalam perjalanan,” lanjutnya.

Masih dari Nowthisnews.com, sebelum kesepakatan ini terjadi, berita tentang kemungkinan tercapainya kesepakatan ini telah menguatkan pasar saham di Wall Street. Semua indeks saham penting menunjukkan lonjakan yang signifikan.

Suntikan bantuan ini bahkan jauh lebih besar ketimbang bantuan yang digelontorkan untuk menyelamatkan krisis perbankan pada 2008 yang hanya mencapai 800 miliar dolar AS.

Jalannya Sidang Senat

Sebelumnya, Senator McConnell memperkenalkan RUU tersebut pertama kali pada 19 Maret, dan sejak itu serangkaian negosiasi berjalan dengan dramatis. Awalnya RUU itu akan disahkan pada Senin, namun gagal karena kedua pihak tak menemui kesepakatan.

UU ini merupakan UU ketiga yang disahkan oleh kongres dalam rangka penanganan pandemi virus corona. UU pertama disahkan pada 6 Maret yang intinya memberikan bantuan kepada Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit sebesar 8,3 miliar dolar AS (Rp. 1200 triliun). Sementara UU kedua disahkan pada 18 Maret yang berisi perpanjangan cuti sakit, pengujian virus corona gratis, serta memberikan dorongan kepada penambang untuk asuransi pengngguran dan kupon makanan.

Washington Post melaporkan, UU bantuan ini telah memastikan bahwa pinjaman yang disubsidi tidak bisa jatuh ke perusahaan yang dikendalikan oleh Presiden Trump, pejabat pemerintahan, serta anggota kongres. Artinya, perusahaan properti milik Trump, termasuk hotel yang terkena dampak pandemi ini tidak dapat meminta bantuan wajib pajak.

Di masa-masa akhir kesepakatan, Demokrat juga mengusulkan untuk pembentukan dewan pengawas dan Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Pemulihan Pandemi untuk meneliti keputusan pinjaman dan mengawasi setiap kecurangan.

“Setiap dokumen pinjaman akan dibuka untuk umum dan disediakan untuk Kongres dengan sangat cepat, sehingga kita dapat melihat ke mana uang itu pergi, apa persyaratannya, dan apakah adil bagi rakyat Amerika,” kata Schumer seperti dilansir Washington Post. (Widi Erha Pradana / YK-1)