DPRD: Kunci DIY Tak Jadi Provinsi Miskin Perbanyak Bantuan Makanan, Bukan Uang
·waktu baca 3 menit
PerbesarDaerah Istimewa Yogyakarta (DIY) jadi provinsi paling miskin di Pulau Jawa berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) awal tahun ini. Dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 463,63 ribu jiwa, persentase penduduk miskin di DIY mencapai 11,49 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 9,57 persen.
Rendahnya konsumsi kalori jadi penyebab utama tingginya garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu dilihat dari komposisi Garis Kemiskinan Makanan pada September 2022 berdasarkan catatan BPS mencapai angka 72,25 persen. Sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan hanya sebesar 27,75 persen saja.
Meski Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di DIY sudah disalurkan kepada sekitar 380 ribu kepala keluarga, namun ternyata jumlah itu belum memberikan dampak signifikan terhadap angka kemiskinan di DIY. Padahal, jumlah itu sudah sekitar dua kali lipat dari KK yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) DIY sekitar 160 ribu KK.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena nilai bantuan makanan yang diberikan kepada keluarga miskin di DIY masih terlalu rendah. jika dihitung, ternyata besaran bantuan pangan tersebut hanya sekitar Rp 200 ribu per KK per bulan, sehingga belum bisa mengangkat warga miskin yang ekstrem ke atas garis kemiskinan.
“Sesuai data BPS garis kemiskinan DIY per-KK adalah Rp 2,3 juta, sedangkan bantuan makanannya baru Rp 200 ribu per KK bahan mentah, sehingga belum mampu mengangkat 11,49 persen warga miskin ekstrem ke atas garis kemiskinan,” kata Huda Tri Yudiana, Rabu (18/1).
Dari catatan BPS, Huda mengatakan bahwa sangat jelas penyebab utama kemiskinan di DIY adalah kurangnya pemenuhan kalori makanan pada warga miskin.
“Sehingga solusinya perlu fokus pada pemenuhan kalori makanan pada warga miskin,” kata dia.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, Pemda DIY menurut dia harus fokus menambah bantuan kalori makanan pada warga miskin ekstrem. Bantuan mesti diberikan bukan dalam bentuk uang cash, melainkan berupa sembako yang dikerja samakan dengan warung-warung lokal di tiap dusun dengan fokus warga miskin ekstrem agar mentas dari garis kemiskinan.
“Besarannya juga mesti cukup signifikan agar bisa mengangkat ke atas garis kemiskinan. Kelompok-kelompok disabilitas berat, orang tua telantar, dan warga yang sudah tidak bisa usaha mandiri mesti mendapatkan prioritas,” lanjutnya.
Pemenuhan kalori makanan ini juga perlu memprioritaskan warga miskin yang ekstrem atau sangat miskin. Selain itu, daerah termiskin terutama Kulon Progo dan Gunungkidul menurut Huda juga harus mendapat prioritas penanganan.
“Jadi penanganan kemiskinan perlu fokus pada dua hal menurut saya, pertama memenuhi kalori makanan warga miskin, terutama yang ekstrem dan kedua lokasi di wilayah yang memiliki persentase kemiskinan tinggi,” lanjutnya.
Untuk menjalankan program ini, maka dibutuhkan keterlibatan berbagai level pemerintahan dan anggaran, baik dari APBD DIY, kabupaten/kota, maupun dari Dana Keistimewaan. Huda yakin dengan bantuan pemenuhan kalori tersebut angka kemiskinan di DIY dapat segera diturunkan drastis dan anggaran yang digelontorkan tidak akan sia-sia.
“Karena sejatinya dengan alokasi ini kita sedang melaksanakan amanat UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara,” tegas Huda Tri Yudiana.