Eko Suwanto Minta Pemda DIY Tambah Anggaran Pelatihan dan Mitigasi Bencana
PerbesarKetua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto meminta Pemerintah Daerah (Pemda) DIY meningkatkan anggaran penanggulangan bencana, terutama untuk memperkuat pelatihan dan simulasi mitigasi bencana di tingkat kelurahan dan kalurahan.
Dorongan tersebut disampaikan Eko dalam konferensi pers pada Senin (7/9/2026). Ia menyoroti rancangan anggaran penanggulangan bencana DIY 2027 yang secara keseluruhan mencapai sekitar Rp18,3 miliar.
“DIY memiliki keindahan alam dan budaya, namun di sisi lain wilayah ini juga menyimpan berbagai potensi ancaman bencana yang nyata. Di antaranya adalah Gunung Merapi yang saat ini statusnya siaga (level III), potensi megathrust di Pantai Selatan, ancaman potensi gempa, serta berbagai ancaman akibat hidrometeorologi,” ujar Eko Suwanto dikutip dari rilis resminya, Senin (7/9).
“DIY punya Gunung Merapi hingga Sesar Opak, Pemda punya kewajiban tumbuhkan ketangguhan masyarakat melalui pelatihan, simulasi dan dukungan peralatan yang memadai,” tegasnya.
Berdasarkan kajian Komisi A DPRD DIY, rancangan anggaran tersebut terdiri atas program penunjang urusan pemerintahan daerah sekitar Rp15,2 miliar, program penanggulangan bencana Rp2 miliar, program pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta non-kebakaran Rp405,5 juta, serta program penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan Rp690 juta.
Eko menyoroti sejumlah alokasi yang berkaitan langsung dengan kesiapsiagaan masyarakat. Program penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana untuk target 2027 disebut hanya mencakup 25 keluarga dengan anggaran Rp690.909.000. Sementara program penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana ditargetkan untuk 500 orang dengan anggaran Rp537.810.150.
Menurut Eko, peningkatan kapasitas masyarakat perlu menjadi bagian dari prioritas anggaran penanggulangan bencana. Pelatihan dan simulasi, kata dia, perlu dilakukan dengan berbasis di kelurahan dan kalurahan agar melibatkan unsur masyarakat serta perangkat kewilayahan secara langsung.
“Pertana Anggaran penanggulangan bencana harus ditingkatkan dengan memprioritaskan dukungan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana yang berbasis di kelurahan dan kalurahan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memudahkan koordinasi langsung dengan lurah, pamong, destana/tantana, KSP, Satlinmas, serta elemen masyarakat dan media,” kata Eko Suwanto .
Eko juga mendorong keterlibatan jurnalis dalam simulasi kebencanaan agar aspek peliputan dan kebutuhan logistik ketika terjadi bencana dapat dipahami sejak awal.
Selain peningkatan kapasitas masyarakat, Eko meminta Pemda DIY memperkuat penegakan perda tata ruang untuk mengurangi risiko bencana. Ia menyoroti potensi risiko dari pembangunan di kawasan rawan, termasuk pembangunan hotel di pinggir pantai dan berkurangnya kawasan resapan akibat alih fungsi lahan.
Eko juga meminta perguruan tinggi dilibatkan dalam edukasi kebencanaan, salah satunya melalui KKN tematik kebencanaan. Sektor swasta dan dunia usaha juga didorong memastikan tempat usaha memiliki standar ketangguhan dalam menghadapi bencana.
“Langkah-langkah preventif ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemda DIY demi mewujudkan masyarakat dan kawasan yang siaga, tangguh, serta siap menghadapi segala risiko bencana di masa depan,” kata Eko Suwanto.