Komisi A DPRD DIY: APBD Terpangkas, Pemda Perlu Libatkan Swasta Lewat CSR

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto. Foto: Dok. Istimewa

DPRD DIY mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembangunan. Dorongan ini muncul setelah pemerintah pusat memangkas anggaran daerah, termasuk Dana Keistimewaan (Danais) sebesar Rp200 miliar dan pemotongan dana lain lebih dari Rp 65 miliar.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyampaikan hal tersebut dalam dialog Srawung DPRD DIY pada Sabtu (19/7). Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus mencari sumber pendanaan alternatif agar program-program prioritas tetap bisa dijalankan.

“Alhamdulillah, DPRD DIY baru saja menyelesaikan penetapan APBD Perubahan 2025. Sementara rancangan KUA PPAS 2026 segera dikonsultasikan ke Kemendagri mengingat hingga hari ini belum terbit pedoman penyusunan APBD Tahun 2026. Sesuai instruksi Presiden RI, anggaran 2025, kita tahu ada pemotongan dana keistimewaan sebanyak Rp 200 miliar danais. Juga ada pemotongan dana lainnya lebih dari Rp 65 miliar,” kata Eko Suwanto.

Ia mencontohkan beberapa program pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis dan pembangunan Sekolah Rakyat yang membutuhkan dukungan anggaran daerah. Kebutuhan lahan hingga 5 hektare untuk Sekolah Rakyat menjadi tantangan tersendiri di tengah kondisi fiskal yang menurun.

“Pemda DIY tentu perlu cari anggaran dari swasta untuk menopang anggaran pembangunan daerah yang ditugaskan pusat seperti makan bergizi gratis lalu tanggung jawab realisasikan sekolah rakyat yang butuh lahan 5 hektare,” ujar Eko, yang juga alumni Magister Ekonomi Pembangunan UGM itu.

Eko menilai partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah masih tergolong kecil. Oleh karena itu, ia mendorong Pemda DIY aktif berdiskusi dengan kalangan dunia usaha agar potensi tersebut bisa digali lebih jauh.

“Diskusi bersama pemda perlu untuk cari anggaran swasta, untuk menopang anggaran yang ditugaskan oleh pusat. Partisipasi swasta, sejatinya sudah ada tapi masih kecil, potensi dana swasta butuh digali. Pemotongan berdampak signifikan, melatih pemda cari sumber lain kala dana dipotong,” katanya.

Ia juga menyoroti praktik kepemimpinan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo sebagai contoh konkret pelibatan masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam pembangunan. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, sejumlah program sosial seperti bedah rumah tetap bisa dijalankan dengan dukungan CSR dan Baznas.

Menurutnya, BUMN dan perusahaan nasional juga dapat ambil bagian dalam pembangunan melalui skema serupa.

“Program dan kegiatan bisa berjalan, saat ada partisipasi masyarakat. Bagaimana juga BUMN, perusahaan nasional bisa berperan serta dalam pembangunan daerah. Ini senafas dengan implementasi ideologi Pancasila dan konstitusi,” pungkasnya.