Pakar UGM: Jokowi Akomodasi Kepentingan Parpol Pendukung di Reshuffle Kabinet

Suasana saat presiden Jokowi makan siang bersama ketua parpol di Istana Merdeka, Rabu (15/6/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo dinilai sebagai bentuk untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung pemerintah untuk masuk kabinet. Hal itu disampaikan pakar komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies (IPS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad,

”Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata, karena pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN di situ tentu ada akomodasi politik. Belum lagi wamen (wakil menteri) dari PSI, PBB, dan PDIP,” kata Nyarwi, dalam pesan tertulis, Kamis (16/6).

Pada Rabu (15/3), Presiden Jokowi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN, anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan politikus PDIP Jhon Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Selain Zulkifli Hasan, menurut Nyarwi, tiga orang wamen yang dilantik oleh Jokowi merupakan bagian dari representasi dari partai politik pendukung pemerintah. Jokowi tetap mengakomodasi PSI dan PBB kendati dua partai itu tidak memiliki anggota legislatif di parlemen.

“Masuknya Afriansyah Noor bagian dari PBB. Bukan PAN saja yang diakomodasi, tetapi partai lain yang tidak memiliki kursi di DPR atau parlemen,” ucapnya.

Namun pergantian menteri ATR/BPN Sofyan Djalil ke Hadi Thahjanto menurut Nyarwi, juga makin menegaskan bahwa Presiden memperkuat para menteri yang selama ini dekat dengan dirinya. “Pak Hadi termasuk sudah lama dekat dengan Presiden Jokowi. Artinya Presiden memperkuat barisan orang-orang yang selama ini sudah dekat,” jelasnya.

Pakar UGM Nyarwi Ahmad (https://dikom.fisipol.ugm.ac.id/lecturer/)

Selain akomodasi politik, Jokowi juga berupaya memperbaiki kinerja Kemendag yang selama ini dinilai belum berhasil dalam mengatasi persoalan kenaikan dan kelangkaan harga minyak goreng.

Pergantian Menteri Perdagangan pun seakan sebagai jawaban pemerintah atas kritik masyarakat terhadap lemahnya kinerja Kemendag itu. Apalagi ditemukan kasus korupsi di internal Kemendag soal izin penerbitan ekspor CPO.

Namun Nyarwi memberi catatan atas langkah Jokowi itu. “Posisi Mendag digantikan dari kalangan politisi belum tentu juga ada jaminan efektivitas. Meski ada sisi positifnya dari dukungan politik bisa digunakan dalam pengelolaan perdagangan, tapi kepentingan politik dalam kementerian perdagangan makin menguat,” paparnya.

Adapun pengangkatan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN memiliki tugas untuk melakukan percepatan reformasi agraria yang selama ini kerap disertai konflik pertanahan. Padahal pertanahan dan tata ruang ini sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia sekarang ini.

“Artinya peran Pak Hadi dari latar militer Angkatan Udara punya perspektif lain dalam memperkuat ketahanan pangan dan posisi geopolitik Indonesia di tengah krisis perang Rusia dan Ukraina serta menguatnya ekspansi China dalam konflik perbatasan di Laut China Selatan,” katanya. (Akh)