Pemda DIY Serahkan Laporan ke BPK, Anggaran Besar untuk Pendidikan & Kesehatan

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, serahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan DIY. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja

Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, serahkan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, hari ini, Senin (17/2).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, Wiyos Santoso, mengatakan ada sektor-sektor tertentu menyerap sebagian besar anggaran daerah, khususnya pendidikan dan kesehatan.

"Tentunya yang itu yang bersifat wajib, yaitu belanja pegawai sekitar di bawah 30 persen. Terus kemudian pendidikan itu di atas 25 persen, kesehatan di atas 10 persen itu kan pasti sudah terpenuhi semuanya,” kata Wiyos ditemui Pandangan Jogja di Gedung BPK DIY usai acara, Senin (17/2).

Namun, bagaimana dengan pemborosan anggaran? Menurutnya, pemborosan dalam pengelolaan anggaran tidak bisa langsung ditentukan, sebab harus melalui hasil analisis dan laporan hasil audit.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, Wiyos Santoso. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja

Dalam penyusunan APBD juga sudah ada proses standardisasi dan analisis biaya yang mengurangi potensi pemborosan. "Pemborosan itu kan kita nggak bisa mengatakan itu boros atau tidak secara langsung ya. Yang penting kan kita lihat pemanfaatan anggaran itu output-nya apa. Terus ada dampak impact-nya terhadap masyarakat atau terhadap suatu pekerjaan tidak," ujarnya.

"Dalam penyusunan APBD itu kan sudah proses standardisasi. Ada analisis standar biaya juga, tentunya kalau kita mengikuti itu sebenarnya kita sudah minimalisir terkait dengan pemborosan," jelasnya.

Meski demikian, diakuinya ada sejumlah temuan dalam prosesnya. Namun, temuan tersebut tidak selalu berkaitan dengan pemborosan yang disengaja. "Ya kalau temuan itu pasti ada, tapi kan bersifat administrasi. Pasti ada kalau temuan, nggak mungkin kita bersih dari temuan," ujarnya.

“Nanti kan baru diperiksa setelah kita laporkan. Nanti sebulan kalau nggak salah itu mereka (BPK) harus menyampaikan hasilnya,” kata Wiyos.