Pemkab Sleman Jelaskan Kunker Bupati dan 54 Pejabat ke Babel yang Dikritik JCW

Kantor Bupati Sleman. Foto: Pemkab Sleman

Bupati Sleman dan sejumlah pejabat serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bangka Belitung sejak Selasa (5/12) kemarin sampai Jumat (8/12) besok.

Total, pejabat dan pegawai Pemkab Sleman yang mengikuti kunjungan kerja tersebut mencapai 55 orang yang terdiri dari Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo; mantan Bupati Sleman yang kini menjabat sebagai Ketua Dekranasda Sleman, Sri Purnomo yang juga suami Kustini, seluruh kepala dinas, direktur rumah sakit, hingga penewu atau camat.

Agenda kunjungan kerja ini dikritik oleh Jogja Corruption Watch (JCW) karena dinilai sebagai kegiatan pemborosan anggaran jelang tutup buku akhir tahun, mengingat banyaknya pejabat yang ikut kunjungan tersebut. JCW bahkan berencana meminta fatwa ke KPK terkait apakah hal tersebut patut dilakukan atau tidak.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Aji Wulantara, mengatakan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka studi banding tentang cara penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Bangka Belitung.

“Kenapa kok banyak mengajak pimpinan OPD? Karena memang laporan pertanggung jawaban Bupati itu menjadi taruhan kinerja Bupati yang sudah biasa dilaksanakan setiap tahun,” kata Aji saat dihubungi Pandangan Jogja, Kamis (7/12).

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Aji Wulantara. Foto: Dok. Istimewa

Dengan diajaknya hampir semua pimpinan OPD dalam kunjungan kerja tersebut, harapannya kualitas LPPD yang disusun Pemkab Sleman akan terus meningkat, mengingat akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Pimpinan OPD ini diajak untuk menyaksikan langsung bagaimana penyusunan LPPD di Bangka Belitung, karena sebelumnya kan LPPD disusun oleh staf sehingga kurang optimal,” jelasnya.

Dipilihnya Pemkab Bangka Belitung sebagai tujuan kunjungan kerja karena mereka dinilai memiliki sistem penyusunan LPPD yang bagus. Sementara itu, Kabupaten Sleman belum memiliki sistem yang paten sehingga dari tahun ke tahun nilainya pasang surut, tidak stabil seperti Bangka Belitung.

“Artinya ketika kita mengajak secara langsung pimpinan perangkat daerah, itu mereka akan mendengarkan langsung pengalaman yang dilakukan oleh Bupati Belitung dalam rangka untuk mengefektifkan penyusunan LPPD,” ujarnya.

Adapun anggaran yang digunakan untuk kunjungan kerja tersebut menurutnya berasal dari urunan masing-masing instansi. Anggaran perjalanan dinas yang dimiliki oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah tersebut digunakan untuk mengikuti kunjungan kerja ke Bangka Belitung.

“Yang mau ikut ya ikut, jadi tidak dipaksakan mereka ikut. Mereka bayar sendiri dengan anggaran perjalanan dinas mereka sendiri, jadi tidak dari satu mata anggaran,” kata Aji Wulantara.