Pengamat Hukum: Pengesahan RUU Perampasan Aset Jadi PR Terbesar Prabowo-Gibran

Pengamat hukum, Hardjuno Wiwoho. Foto: Dok. Pribadi

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memiliki Pekerjaan Rumah (PR) terbesar dalam 100 hari pertama pemerintahan mereka, yakni, pengesahan RUU (Rancangan Undang-undang) Perampasan Aset.

Penilaian tersebut dikemukakan oleh pengamat hukum Hardjuno Wiwoho, kandidat doktor pada Program Studi Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, dalam rilis pers, Jumat (26/4).

“Jadi PR utama karena RUU tersebut memiliki potensi besar untuk memerangi korupsi. Tanpanya, upaya pemberantasan korupsi yang saya kira kita semua bisa bilang mandek sejak reformasi bergulir pada 1998,” katanya.

Pertengahan April ini, Presiden Joko Widodo pun juga menyoroti pentingnya perampasan aset dan pengembalian dana negara meski RUU ini sudah diserahkan ke DPR pada Mei 2023. Menurut Hardjijo, proses pengesahan RUU ini memang tidak mudah karena dinamika politik yang kompleks.

“Maka penting bagi Prabowo-Gibran untuk bisa mendorong pengesahannya di DPR sekaligus bisa sebagai basis legitimasi pemerintahan mereka ke depan,” tandas Hardjuno.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Debat Pilpres Pamungkas di JCC Senayan. Foto: Dok. Istimewa

Dalam situasi keuangan negara yang sulit, terutama dengan dinamika geopolitik dan keamanan global, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi krusial bagi Prabowo-Gibran untuk merealisasikan janji-janji politiknya, seperti program makan siang gratis untuk siswa sekolah.

Melalui UU ini, aset hasil kejahatan dan aset yang digunakan dalam tindak pidana dapat dirampas tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku di pengadilan.

“UU Perampasan asset ini menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi. Dan dari hasil perampasan asset ini, bisa dipakai untuk mendanai program pemerintah, termasuk program makan siang gratis,” tandasnya.