Sambut Baik Kampanye di Kampus, Wakil Rektor UGM: Sayonara Hoaks dan Provokasi

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito. Foto: Widi RH Pradana/Pandangan Jogja

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan lembaga pendidikan seperti kampus sampai sekolah menjadi lokasi kampanye bagi peserta Pemilu 2024.

Dengan dibolehkannya kampus menjadi tempat kampanye, maka kampus bisa langsung menguji dan membuktikan kapasitas setiap kandidat yang menjadi peserta pemilu.

Ketika dilakukan di dalam forum yang diadakan oleh kampus, maka kampanye yang dijalankan akan menjadi lebih ilmiah. Hal ini juga akan meminimalisir persebaran hoaks dan provokasi seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya.

“Sayonara hoaks dan provokasi. Selamat tinggal itu semua,” kata Arie Sujito pada Selasa (29/8).

“Kita bukan sekadar jargon, kita harus ada data, adu perspektif, ungkap rekam jejaknya,” lanjutnya.

Ilustrasi kampanye pemilu. Foto: ANTAR FOTO/Ujang Zaelani

Selama ini, hoaks dan provokasi menurutnya sangat sulit untuk dimusnahkan, terlebih pada masa-masa pemilu. Dengan keputusan ini, kampus menjadi punya ruang yang lebih banyak untuk mengambil peran dalam membersihkan hoaks dan provokasi yang kerap tidak terkendali itu.

“Cobalah kampus ikut membersihkan itu, kekumuhan ruang politik di media ini harus kita bersihkan. Kampus harus tertantang membersihkan ruang supaya tidak kumuh akibat dari hoaks, hate speech, dan sebagainya,” lanjutnya.

Dengan keputusan ini, dia berharap kampus tidak lagi menjadi eksklusif dan bisa menampilkan politik dengan cara yang baru dan lebih segar. Misalnya dengan menguji para capres, apakah setiap pernyataannya didasari pada data dan nalar yang kuat, atau hanya sebatas pencitraan semata.

“Kampus jangan cukup hanya berteori, ia juga harus diuji secara praksis dan sebaliknya politik praktis harus diimbangi oleh politik konsep,” kata dia.

Toh selama ini terkadang kampus menurut Arie juga ikut berpolitik, namun diam-diam karena dilarang aturan. Hal itu justru menciptakan sebuah ketegangan di dalam kampus. Di sisi lain, publik juga sudah muak dengan politik model hura-hura.

Berpolitik diam-diam misalnya ada banyak sekali seperti pemilihan rektor, keterhubungan orang-orang partai dengan kampus, ternyata diam-diam juga menjadi bagian itu,” ujarnya.

Karena itu, keputusan MK ini menurut Arie perlu disyukuri karena memungkinkan menghadirkan politik Indonesia yang lebih sehat.

“Harus disyukuri keputusan MK ini. Dulu sebagian PTN diundang oleh KPU dan Dirjen Dikti, saya dan Rektor UGM datang, di situ ditawarkan dan kami siap ada kampanye di kampus,” tegas Arie Sudjito.