Konten Media Partner

Sindiran Aktivis ke Muhammadiyah & NU: Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang

27 Juli 2024 16:02 WIB
·
waktu baca 2 menit
Spanduk sindiran massa aksi untuk Muhammadiyah dan NU. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja
zoom-in-whitePerbesar
Spanduk sindiran massa aksi untuk Muhammadiyah dan NU. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sejumlah aktivis sosial di Jogja yang tergabung dalam Forum Cik Ditiro menggelar aksi untuk mendesak Muhammadiyah menolak tawaran konsesi tambang.
ADVERTISEMENT
Aksi digelar di depan Gedung Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta pada Sabtu (27/7). Hal itu karena pada saat bersamaan PP Muhammadiyah sedang menggelar konsolidasi nasional di kampus UNISA Yogya.
Massa aksi itu membawa sejumlah spanduk yang berisi desakan kepada Muhammadiyah untuk menolak tambang.
Salah satu spanduk berisi sindiran kepada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan narasi ‘Dipisahkan Qunut Disatukan Tambang’. Dalam poster yang sama juga terdapat karikatur wajah Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir bersebelahan dengan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.
Aksi sejumlah massa mendesak Muhammadiyah menolak konsesi tambang dari pemerintah, Sabtu (27/7). Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja
Selain spanduk itu, ada juga spanduk lain yang bertuliskan ‘Petaka Tambang Transisi Pembantaian’; ‘Muhammadiyah Ingat Kyai Ahmad Dahlan Bukan Jokowi & Bahlil’; ‘Muhammadiyah Kita Sayang Tolak Konsesi Tambang Sekarang’; ‘Muhammadiyahku Sayang Muhammadiyahku Malang’; ada juga spanduk yang bertuliskan potongan ayat Al-Quran Surat Arrum ayat 41 dan Al-A’raf ayat 56.
ADVERTISEMENT
Inisiator Forum Cik Ditiro, Masduki, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan aksi simbolik yang bertujuan untuk mengingatkan PP Muhammadiyah terkait dengan konsesi tambang.
“Kita mengingatkan, khususnya Muhammadiyah yang dua hari ini akan berkumpul, untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga akal sehat. Bahwa ormas itu tugasnya adalah menjadi masyarakat sipil, menjadi organisasi yang mengontrol negara, pemerintah, dan berpihak pada kepentingan warga negara,” kata Masduki, Sabtu (27/7).