Soeharto Tak Disebut Sama Sekali di Keppres tentang Serangan Umum 1 Maret

Jenderal Soeharto semasa berpangkat letkot turut terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret. Foto: AFP

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakkan Kedaulatan Negara. Keppres itu menetapkan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai tanda penegakkan kedaulatan negara dari agresi militer Belanda pasca kemerdekaan Indonesia.

Saat itu, Indonesia sedang berada di situasi yang kritis, Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia terus mengincar untuk menaklukkan Yogyakarta sebagai ibukota negara.

Untuk melancarkan aksinya, Belanda juga terus melakukan propaganda ke dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah tidak ada, sehingga mereka berhak untuk menduduki kembali Indonesia.

Namun dalam Serangan Umum 1 Maret itu, TNI berhasil memaksa Belanda mundur hanya dalam waktu 6 jam, hal itu sekaligus mematahkan propaganda Belanda dan menunjukkan bahwa TNI masih eksis.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) membacakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara di Tetenger Serangan Oemoem 1 Maret 1949, Keben Keraton Yogyakarta, Selasa (1/3). Foto: kumparan/Arfiansyah Panji Purnandaru

Dalam Keppres tersebut, dicantumkan nama tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Namun, ada satu nama yang tidak ditulis dalam Keppres tersebut, yakni Soeharto. Padahal, selama puluhan tahun nama Soeharto selalu menonjol dalam sejarah Serangan Umum 1 Maret yang diajarkan di bangku-bangku sekolah.

Dalam poin c Keppres tersebut, beberapa tokoh penting dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret disebutkan dengan gamblang, seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Panglima Besar Jenderal Soedirman, Presiden Soekarno, serta Wakil Presiden Muhammad Hatta.

“Bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” tulis poin c pada Keppres tersebut.

Komunitas Djokjakarta 1945 melakukan drama teaterikal perang di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Selasa (1/3/2022). Foto: Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO

Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Margana, mengatakan bahwa Keppres tersebut merupakan upaya penulisan kembali Serangan Umum 1 Maret 1949 yang selama ini mengesampingkan peran tokoh-tokoh utama bangsa, seperti Soekarno, Hatta, Soedirman, dan Sri Sultan HB IX. Menurutnya, tokoh utama yang menggagas dan menginisiasi serangan umum ini memang HB IX, bukan Soeharto.

“Memang (HB IX yang paling berperan),” ujar Sri Margana saat dihubungi, Selasa (1/3).

Soeharto memang punya peran dalam peristiwa itu, namun levelnya hanya berupa pelaksana yang diberi mandat sebagai pemimpin serangan umum. Sementara tokoh utama yang menggagas serangan umum ini adalah HB IX, yang selama ini justru namanya tenggelam oleh nama besar Soeharto.

“Di masa lalu peran Soeharto dilebih-lebihkan melebihi peran tokoh yang lain,” ujarnya.