Sultan HB X Tegas Tolak PKL Kembali ke Sealasar Malioboro: Dudu Duwekke

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. Foto: Dok. Istimewa

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan bahwa pedagang kaki lima (PKL) tidak dimungkinkan untuk kembali ke selasar atau lorong Malioboro. Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi aksi demonstrasi PKL Teras Malioboro 2 di Kantor Gubernur DIY, Rabu (11/9) siang.

Di hari dan jam bersamaan, ada dua massa aksi yang berdemo di Kantor Gubernur DIY. Satu kelompok PKL mendukung rencana relokasi, sedangkan kelompok satunya menolak.

PKL yang menolak relokasi menuntut mereka dilibatkan dalam rencana relokasi. Mereka bahkan mengancam akan kembali berjualan di selasar atau lorong Malioboro.

Namun, Sultan menegaskan bahwa mereka tidak dimungkinkan untuk kembali berjualan di selasar Malioboro.

“Kalau mereka menuntut untuk kembali ke selasar ya nggak mungkin. Terserah dia. Selasar dudu duweke (selasar bukan milik mereka) kok. Tempat relokasi yang disiapkan,” tegas Sultan HB X, Rabu (11/9).

Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya dua aksi di Kantor Gubernur tersebut. Di saat bersamaan, dia sedang melakukan tugas dinas di RS Queen Latifa, Sleman, untuk meresmikan salah satu gedung milik rumah sakit tersebut.

Massa aksi mendukung relokasi Teras Malioboro 2. Foto: Dian Rahmawan/Pandangan Jogja

Sebagai informasi, ada dua aksi demonstrasi di Kantor Gubernur DIY di waktu bersamaan. Satu kelompok mendukung rencana relokasi, kelompok lain menolak.

Salah satu pedagang yang mendukung relokasi, Aris, mengatakan bahwa saat ini mereka sudah merasa dimanusiakan setelah direlokasi dari lorong atau selasar Malioboro.

“Yang dulu pedagang di pedestrian, di lorong, karena sekarang ada penataan, makanya kita itu sudah dimanusiakan, diangkat derajatnya sama Sultan, kita ditempatkan, dikasih tempat yang layak,” ujar Aris, Rabu (11/9).

Ia mengatakan bahwa saat jualan di lorong mereka tidak memiliki legalitas. Namun, setelah direlokasi mereka jadi memiliki legalitas untuk berjualan. Ia juga menyampaikan jika rencana relokasi tahap 2 ini sebenarnya sudah disosialisasikan sejak lama.

“Dari dulu memang sudah disosialisasikan, bahwa di situ (Teras Malioboro 2) tempatnya sifatnya transisi, sementara, itu dari awal sudah disosialisasikan,” ujarnya.

Demo PKL Teras Malioboro 2 menolak untuk direlokasi. Foto: Dian Rahmawan/Pandangan Jogja

Sementara kelompok PKL yang menolak relokasi adalah Paguyuban Tri Dharma.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, kelompok PKL yang menolak relokasi Supriyati, mengatakan bahwa ada sekitar 500 PKL Teras Malioboro yang mengikuti aksi tersebut. Mereka menuntut proses relokasi yang partisipatif dan menyejahterakan.

Jika hal itu tidak dipenuhi pemerintah, mereka mengancam untuk kembali berdagang di Selasar Malioboro dan membawa masalah tersebut ke UNESCO.

“Kalau tidak digubris, akan kami bawa ke UNESCO dan Komnas HAM,” kata Supriyati di lokasi aksi, Rabu (11/9).

Mereka juga mengancam akan kembali berjualan ke selasar atau lorong Malioboro juga tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah.