Hadiri Konsultasi Publik KPK RI, Pangan Publik Indonesia Siap Berkolaborasi

Gambar. Dokumen Humas KPK RI; Dari sebelah kiri Inspektorat KPK, Presiden Pangan Publik Indonesia, Creator Media Sosial KPK, PIC Perpustakaan KPK

Sabtu, 11 November 2023. Pangan Publik Indonesia ialah organisasi komunitas pemuda yang anggotanya memiliki latar belakang kebanyakan ilmu teknologi pangan, ilmu gizi, serta didukung dengan studi keilmuan lainnya, tersebar di 30 daerah kabupaten-kota se Indonesia dengan sekretariat pusat berada di Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lahirnya organisasi komunitas ini sejak 29 November 2019, yang mana pada bulan ini akan memperingati hari jadi ke 4 tahun Pangan Publik Indonesia. Organisasi memiliki departemen yang mendukung cita – cita / harapan yang dibangun guna berkontribusi dalam setiap aktivitasnya, seperti Departemen PPSDM (Pengembangan, Pemberdayaan Sumberdaya Manusia), Departemen ITE (Informasi, Teknologi & Elektronik), Departemen KLBH (Kajian Lembaga & Bantuan Hukum), Departemen UMI (Usaha Mandiri & Investasi), Departemen PKPD (Pendidikan, Kemasyarakatan & Pengembangan Desa). Organisasi pemuda ini selain beraktivitas dalam peranan sosial, pengembangan profesi hingga praktisi ilmu, tak luput pula memperhatikan aspek politik dan hukum yang berkembang dalam pengaruh kondisi pangan konsumsi bagi masyarakat. Perihal pangan konsumsi bukan hanya sebatas dari perkebunan, produksi olahan, yang beberapa alur distribusi dilalui hingga sampai ditangan konsumen, tapi perlu dilakukan pengamatan terhadap kebijakan hukum yang diterapkan, akankah berdampak baik dalam kategori pangan yang aman, sehat, utuh, halal dan terjangkau bagi masyarakat.

Salahsatu efektifitas ketahanan pangan yang harus diperhatikan ialah memastikan tidak adanya praktek korupsi, karena akan berpengaruh dalam jaminan stok, distribusi/pasokan, stabilitas harga dan kualitas pangan. Menurut Wakil ketua KPK Nurul Ghufron (14/9/2022) ketika menjadi pembicara pada gelaran sosialisasi pencegahan anti korupsi dan gratifikasi di kalangan pegawai Badan Pangan Nasional, mengatakan bahwa salah satu rawan korupsi ialah sektor pangan, khususnya dalam kegiatan ekspor dan impor, yang berdampak rusaknya harga hasil panen, menjadikan masyarakat apatis menanam, harga anjlok. Serta dari impor butuh suap untuk mengeluarkan izin, apalagi disaat panen raya.

Bersamaan ini (30/10/2023) Organisasi Pangan Publik Indonesia menjadi peserta kegiatan Forum Konsultasi Publik KPK RI, yang mana ini pertama kali diadakan secara khusus dalam rangka memperbaiki pelayanan informasi publik KPK. Selama kegiatan berlangsung, beberapa rangkaiannya berisi tentang sosialisasi layanan informasi publik KPK, diskusi bersama kementerian keuangan, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam hal peningkatan pelayanan publik prima. Dalam kegiatan forum konsultasi publik, KPK memberikan survei sederhana pada peserta terhadap penilaian pelayanan publik yang ada, yang menghasilkan pelayanan informasi publik (PIP) mendapat peringkat tertinggi karena paling sering digunakan, disusul pelayanan gratifikasi dan pelayanan pendaftaran pelaporan LHKPN. Dengan uraiannya sebanyak 83,3 persen peserta memberikan feedback pelayanan publik KPK mudah diakses, serta 8,3 persen sebaliknya dengan kategori pelayanan publik sulit diakses.

Diakhir kegiatan forum, Budimansyah Nasution, S.TP Presiden Pangan Publik Indonesia berkesempatan berbicara dan menyampaikan pendapatnya bahwa “peningkatan pelayanan informasi publik menjadi prima pada sebuah instansi pemerintah sangatlah penting, bersamaan fast feedback yang diharapkan pemohon (masyarakat) baik itu secara via telpon/email hingga formal berbentuk surat jawaban khususnya bagi organisasi. Dibalik dari berbagai dinamika yang terjadi, kami tetap mendukung akan adanya Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia dalam kinerja meniadakan korupsi sesuai slogannya berani jujur hebat, serta selalu memperbaiki kekurangan yang ada dan mengembangkan potensi budaya anti korupsi. Terakhir, sebagai keluarga studi ilmu teknologi pangan Indonesia kami siap berkontribusi menjadi penerus pahlawan anti korupsi”.

#PanganPublik #AntiKorupsi #KpkRI