Perbaiki Masa Depan, Pangan Publik Indonesia Gagas Food Culture for Life Healthy

Foto Presiden Pangan Publik Indonesia kunjungan ke Gedung DPD RI (sumber: Dokumentasi pribadi/Kredit foto)

Organisasi Pangan Publik Indonesia melalui pengurus pusatnya tengah menginisiasi langkah penting dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pertemuan yang semula dijadwalkan pada 25 Agustus 2025 itu ditunda akibat situasi aksi demonstrasi masyarakat di sekitar kompleks DPR/MPR RI. Meski begitu, agenda yang dirancang tetap relevan dan bernilai strategis: membahas problematika pangan sehat, kesehatan remaja, pendidikan gizi, serta isu ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan masa depan generasi muda. Keterlibatan alumni teknologi pangan, ilmu gizi, kesehatan masyarakat, dan disiplin ilmu pendukung lain di dalam forum ini menegaskan komitmen komunitas untuk menghadirkan solusi berbasis pengetahuan sekaligus menyalurkan aspirasi publik ke ruang kebijakan nasional.

Di balik penundaan pertemuan, terdapat latar belakang serius yang melatarbelakangi urgensi audiensi ini. Fenomena meningkatnya konsumsi makanan ultra-proses, rendahnya pengetahuan gizi di kalangan siswa, serta minimnya kesadaran terhadap keberlanjutan pangan telah menimbulkan ancaman nyata berupa obesitas, diabetes, stunting, dan anemia. Tidak hanya itu, tingginya angka food waste, lemahnya pemahaman urban farming, dan terbatasnya literasi data pangan menghambat lahirnya generasi peduli pangan sehat dan berkelanjutan. Masalah-masalah tersebut membutuhkan intervensi sedini mungkin di lingkungan pendidikan, agar anak-anak dan remaja dapat tumbuh dengan pola konsumsi sehat serta kesiapan gizi yang memadai untuk masa depan.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, lahirlah gagasan Food Culture for Life Healthy (FCLH) yang menjadi salah satu program unggulan Pangan Publik Indonesia. Program ini meliputi kelas interaktif gizi dan pangan sehat, demo inovasi pangan lokal sebagai substitusi makanan ultra-proses, kelas nutrisi pranikah khusus SMA, serta cek sehat remaja melalui pemeriksaan sederhana BB/TB, tekanan darah, dan hemoglobin. Inovasi tersebut dirancang tidak hanya untuk memberi edukasi teoritis, tetapi juga menghadirkan praktik nyata yang relevan dengan kehidupan siswa, dari isi piring sehat hingga pemanfaatan bahan pangan lokal seperti singkong, pisang, tempe, dan sayuran. Dengan pendekatan yang sederhana dan interaktif, diharapkan siswa lebih mudah menginternalisasi pentingnya gizi seimbang dan gaya hidup sehat.

Gagasan ini sejalan dengan regulasi nasional seperti UU Sisdiknas, UU Kesehatan, UU Pangan, Perpres 72/2021 tentang Stunting, Permendikbud 82/2015, serta Instruksi Presiden tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Kerangka regulasi tersebut menegaskan bahwa pendidikan gizi dan kesehatan di sekolah bukan sekadar pilihan, tetapi mandat yang harus dijalankan secara sistematis. Dalam konteks inilah, peran DPD RI sangat krusial untuk mengawal dan menyuarakan program FCLH agar masuk dalam agenda kebijakan daerah maupun nasional. Dukungan kelembagaan, fasilitasi regulasi, hingga pengawalan anggaran lintas sektor dibutuhkan agar program dapat diimplementasikan secara luas dan berkelanjutan.

Presiden Pangan Publik Indonesia, Budimansyah Nasution, menegaskan bahwa meski audiensi dengan DPD RI tertunda, semangat perjuangan tidak surut. “Pertemuan ini dirancang untuk menyampaikan realita problematika pangan dan kesehatan sekaligus mengusulkan langkah-langkah nyata yang bisa diambil bersama. Kami akan terus mendorong agar aspirasi ini tidak hanya berhenti di forum, tetapi benar-benar melahirkan kebijakan dan aksi nyata di lapangan,” ujarnya. Komunitas menegaskan akan melanjutkan upaya audiensi ke Kementerian Kesehatan RI, Badan Gizi Nasional, BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, hingga Komisi IX DPR RI. Dengan kolaborasi multi-sektor, rencana besar Pangan Publik Indonesia diharapkan menjadi perhatian nasional dan mampu membawa perubahan nyata bagi generasi mendatang.