Dua Tahun Prabowo-Gibran: Kerja Nyata, Harapan Baru, dan Fondasi Indonesia Maju
Tulisan dari Pangiutan Lubis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPrabowo-Gibran Dua Tahun: Ketika Pembangunan Menyentuh Kebutuhan Rakyat
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana arah pembangunan Indonesia mulai diterjemahkan ke dalam program yang menyentuh kehidupan masyarakat. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan ini membawa agenda besar melalui Asta Cita, dengan penekanan pada penguatan sumber daya manusia, ketahanan pangan, kemandirian energi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Memasuki 20 Oktober 2026, sejumlah program prioritas telah berkembang menjadi agenda nasional dengan jangkauan yang semakin luas. Tantangan Indonesia memang belum selesai, tetapi dua tahun pertama ini memperlihatkan upaya pemerintah membangun fondasi pembangunan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang paling menonjol adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan laporan ANTARA pada 18 Oktober 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 57 juta penerima manfaat hingga 30 September 2026, mulai dari anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Skala tersebut menunjukkan besarnya upaya pemerintah menempatkan pemenuhan gizi sebagai bagian dari pembangunan manusia. MBG tidak semata-mata berkaitan dengan makanan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan anak, memperbaiki kualitas konsumsi pangan, dan memperkuat fondasi generasi Indonesia mendatang. Jika dilaksanakan dengan standar gizi, keamanan pangan, serta pengawasan yang konsisten, program ini berpotensi menjadi salah satu kebijakan sosial paling strategis dalam pembangunan nasional.
Capaian penting lainnya terlihat pada sektor pangan. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri. GARUDA TV, mengutip data capaian pemerintah per 12 Oktober 2026, melaporkan produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton sepanjang 2025, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan bahwa delapan komoditas pangan telah mencapai swasembada. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan risiko gangguan rantai pasok global, penguatan produksi domestik menjadi langkah strategis. Ketahanan pangan bukan hanya persoalan harga beras di pasar, melainkan juga bagian dari ketahanan nasional karena menyangkut stabilitas sosial, daya tahan ekonomi, dan kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga memperluas sejumlah program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Laporan capaian pemerintah yang diberitakan detikNews pada 20 Oktober 2026 menyebut pembangunan 265 Sekolah Rakyat, renovasi 30 ribu sekolah, serta distribusi ratusan ribu layar interaktif untuk mendukung pembelajaran. Pada sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis dilaporkan telah menjangkau lebih dari 108 juta peserta, sementara pemerintah mencatat pembangunan 22 rumah sakit baru. Angka-angka tersebut menggambarkan besarnya perhatian terhadap akses layanan dasar. Pendidikan yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sehat merupakan modal penting untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan pemerataan kualitas layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil, perbatasan, dan kawasan tertinggal.
Dari perspektif ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur desa, penguatan koperasi, dan perluasan kesempatan kerja menjadi agenda yang tidak kalah penting. GARUDA TV melaporkan bahwa 3.702 jembatan desa telah rampung dibangun melalui keterlibatan TNI dan Polri. Infrastruktur semacam ini mungkin tidak selalu menjadi sorotan sebesar proyek nasional berskala besar, tetapi manfaatnya dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat: akses menuju sekolah menjadi lebih mudah, distribusi hasil pertanian lebih lancar, dan hubungan antarkawasan semakin terbuka. Sementara itu, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program pemerintah dapat membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM. Apabila dikelola secara transparan dan berkelanjutan, kebijakan tersebut dapat membantu menggerakkan ekonomi dari bawah, bukan hanya bertumpu pada pertumbuhan di pusat-pusat perkotaan.
Dalam bidang energi dan hubungan internasional, arah menuju kemandirian juga memiliki arti strategis. Pemerintah mendorong penggunaan biodiesel B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik. Agenda hilirisasi juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia agar tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Di tengah persaingan kekuatan besar dan ketidakpastian pasar global, kemampuan menjaga pasokan energi, memperkuat industri nasional, dan menarik investasi produktif menjadi bagian penting dari ketahanan ekonomi. Diplomasi Indonesia perlu mendukung agenda tersebut melalui kerja sama yang saling menguntungkan, diversifikasi mitra strategis, dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memperbesar kemampuan Indonesia menentukan kepentingan nasionalnya sendiri.
Pada akhirnya, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran layak dilihat sebagai periode pembangunan fondasi sekaligus pembuktian program prioritas. MBG, penguatan pangan, perluasan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur desa, serta agenda kemandirian energi menunjukkan upaya pemerintah menjawab persoalan mendasar bangsa. Namun, keberhasilan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, jumlah fasilitas, atau banyaknya penerima manfaat. Ukuran terpenting adalah apakah anak-anak memperoleh gizi yang lebih baik, sekolah semakin berkualitas, harga kebutuhan pokok terjangkau, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat benar-benar meningkat. Dengan pengawasan yang kuat, tata kelola yang bersih, serta evaluasi berbasis hasil, capaian dua tahun pertama dapat menjadi pijakan bagi pembangunan yang lebih merata. Kerja nyata pemerintah pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan: negara semakin kuat, rakyat semakin sejahtera, dan Indonesia semakin mandiri dalam menentukan masa depannya.