BGN Kaji Coret Siswa SMA dari Penerima Manfaat MBG: Apalagi yang High Class

Konferensi Pers Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang beserta Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono perihal tata kelola baru dan efisiensi anggaran BGN, di Kantor Pusat Badan Gizi Nasional, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut tengah mengkaji penyesuaian ulang penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kemungkinan mengeluarkan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari daftar penerima. Khususnya, kelompok dengan kategori ekonomi lebih mampu atau “high class”.

Arum mengatakan hal ini dilakukan seiring evaluasi terhadap efektivitas penyaluran anggaran serta kebutuhan intervensi gizi yang lebih terarah.

“Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa itu proses yang biasa ya. Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) itu untuk penerima manfaat 81,5 juta, itu 2027,” kata Arum usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Ia menjelaskan, pemerintah masih akan melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk refocusing penerima manfaat program.

“Namun tadi ketika kami sampaikan bahwa di dalam 2026 ini kan bulan Juni ya. Nah, Juli sampai akhir 2026 kami pun akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan,” ujarnya.

Salah satu fokus utama, kata dia, adalah penajaman kembali sasaran penerima manfaat agar intervensi gizi lebih efektif.

“Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain yang intinya adalah memang secara teknis menurut Kementerian Kesehatan intervensi kesehatan gizi sebaiknya dilakukan,” kata Arum.

“Misalnya teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal, lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya. Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat,” sambungnya.

Ia menyebutkan, sejumlah skema efisiensi masih terus dihitung, termasuk kemungkinan pengurangan jumlah penerima manfaat.

“Nah, beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi,” ujarnya.

Arum pun menyinggung contoh kelompok penerima yang dinilai perlu dievaluasi, termasuk siswa SMA dari kelompok ekonomi menengah atas.

“Contoh, misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya. Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi,” kata dia.

Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) hari pertama di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Senin (6/1/2024). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Ia menyebut, langkah tersebut berpotensi mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat, namun tidak menghilangkan esensi program intervensi gizi pemerintah.

“Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah, itu yang terus kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Arumsari menegaskan, refocusing dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran dengan dampak anggaran yang lebih efisien.

“Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun. Itu yang keluar ke penerima manfaat,” katanya.

Ia menambahkan, dampak penyesuaian tersebut juga akan berimbas pada penataan ulang dapur penyedia makanan.

“Nah, bahwa kemudian dampaknya ada penata ulang dapur itu kan dampaknya. Nah, tapi bukan itu tujuannya. Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang,” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi juga mencakup kualitas dan standar operasional dapur agar sesuai ketentuan teknis penyediaan makanan bergizi.

“Termasuk masalah kualitas dapur karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik dan sebagainya lah. Itu nanti adalah salah satu dampak dari refocusing,” kata Arum.