Ini Hambatan Wujudkan Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia

CISDI Center for Indonesia Strategic Development Initiatives
CISDI adalah sebuah think tank independen yang berfokus pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan untuk pencapaian SDGs Goal 3. Salah satu programnya, Pencerah Nusantara adalah gerakan pemuda yang bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan primer di daerah terpencil di Indonesia. Dikelola oleh CISD
Konten dari Pengguna
28 Februari 2020 11:41 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari CISDI Center for Indonesia Strategic Development Initiatives tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Kehadiran pelayanan kesehatan primer yang layak dan bermutu diperlukan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. (Sumber Gambar: pexels.com)
zoom-in-whitePerbesar
Kehadiran pelayanan kesehatan primer yang layak dan bermutu diperlukan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. (Sumber Gambar: pexels.com)
ADVERTISEMENT
Pelayanan kesehatan primer yang layak, bermutu, dan berkeadilan finansial merupakan faktor penting mewujudkan kesehatan masyarakat di suatu negara. Menurut WHO, pelayanan kesehatan primer adalah segala bentuk pendekatan pelayanan kesehatan yang didasarkan oleh kebutuhan hak individu, keluarga, maupun komunitas.
ADVERTISEMENT
Sayangnya, di Indonesia baik pemerintah maupun masyarakat hanya memahami pelayanan kesehatan primer sebagai kehadiran puskesmas semata. Padahal, puskesmas hanyalah satu dari beragam jenis pelayanan kesehatan primer.
Di samping puskesmas, terdapat juga poskesdes, klinik swasta, dan bidan praktik mandiri yang terhitung juga sebagai unit pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer kerap disebut sebagai kontak pertama pemerintah dengan masyarakat dalam menangani persoalan kesehatan individu, komunitas, maupun masyarakat.
Karena mengingat kehadirannya yang sangat penting, berikut terlampir beberapa catatan kami mengenai hambatan mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang baik di Indonesia.
Masih Dianggap Puskesmas
Pelayanan kesehatan primer tidak hanya berwujud puskesmas, tetapi juga institusi atau program kesehatan lainnya. (Sumber Gambar: pexels.com)
Perwujudan pelayanan kesehatan primer yang baik masih kerap dianggap sebagai kehadiran puskesmas semata. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa puskesmas adalah tempat untuk menyembuhkan penyakit. Padahal, puskesmas seharusnya juga memiliki fungsi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara proporsional.
ADVERTISEMENT
Dikarenakan hal itu, puskesmas sebagai bagian dari pelayanan kesehatan primer perlu mendapatkan alokasi dana yang lebih untuk mengembangkan riset dan kapasitas tenaga kesehatan. Menurut Direktur Program CISDI Egi Abdul Wahid, pemerintah bisa mengikuti langkah Thailand yang menyediakan peningkatan kapasitas khusus untuk pegawai pelayanan kesehatan primer.
“Di Thailand seorang perawat memerlukan pelatihan sekitar 6 bulan untuk bekerja di puskesmas. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah Thailand untuk mengembangkan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan primer,” ujarnya.
Alokasi Dana
Tingginya celah alokasi dana antara pusat dengan daerah kerap jadi tantangan mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang bermutu dan konsisten. (Sumber Gambar: pexels.com)
Masalah lain yang kerap dihadapi oleh puskesmas adalah tingginya celah alokasi dana antara pelayanan kesehatan primer di daerah terpencil dengan di kota besar. Dikarenakan alokasi dana yang sedikit, pelayanan kesehatan primer di daerah-daerah terpencil masih kerap menjadi medium alokasi pendapatan daerah sehingga mengurangi minat masyarakat untuk mengunjungi pelayanan kesehatan primer.
ADVERTISEMENT
Padahal, berbagai masalah kesehatan yang kerap terjadi, seperti literasi kesehatan yang minim dan keterbatasan akses terhadap sumber gizi justru merupakan masalah yang sering ditemui di banyak daerah terpencil.
Di sisi lain, persoalan yang dihadapi di wilayah-wilayah besar pun cenderung sama. Provinsi DKI Jakarta hingga hari ini memiliki 289 puskesmas di kelurahan dengan 107 di antaranya telah terakreditasi. Meski demikian, dapat dipastikan beban kerja tenaga kesehatan menjadi bertumpuk dikarenakan volume ribuan pasien yang hadir setiap harinya.
Egi berpendapat bahwa solusi paling moderat untuk mengatasi persoalan ketimpangan dan alokasi dana adalah dengan mengikuti rekomendasi WHO yang menyarankan setiap negara untuk menyisihkan setidaknya 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pelayanan kesehatan primer.
ADVERTISEMENT
Peluang Kerja Sama
Upaya pengembangan pelayanan kesehatan primer bisa berlangsung dengan kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta. (Sumber Gambar: pexels.com)
Upaya pengembangan pelayanan kesehatan primer tidak dapat berjalan dari kehadiran pemerintah seorang. Komitmen dan semangat kerja sama dengan pihak swasta juga sangat diperlukan.
Egi menambahkan bahwa opsi pemerintah melibatkan pihak swasta dalam pengembangan pelayanan kesehatan primer bisa menjadi pilihan kemitraan yang baik.
“Di Jakarta klinik pratama swasta sudah sangat banyak. Momentum ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang kerja sama antara pihak pemerintah dengan swasta.”
Baca artikel selengkapnya di sini!