Efisiensi Digital sebagai Alternatif di Tengah Penghematan 50% Perjalanan Dinas?

Ilustrasi Efisiensi Digital. Sumber: ChatGPT Image Generator

Kebijakan Penghematan Belanja Perjalanan Dinas K/L

Menjelang sebulan pemerintahan Prabowo-Gibran satu per satu kebijakan dan langkah baru mulai muncul. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo langsung tancap gas untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung visi misinya sebagai presiden. Setelah sebelumnya menandatangi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kini Presiden ke-8 itu meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk memastikan pelaksanaan efisiensi belanja perjalanan dinas di Kementerian/Lembaga melalui Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024

Surat Edaran Menteri Keuangan pada poin 2 menekankan Kementerian/Lembaga untuk melakukan penghematan minimal 50% (lima puluh persen) dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA Tahun Anggaran 2024. Kebijakan yang diambil di awal pemerintahan orang nomor 1 di Indonesia ini sebagai respons atas tekanan fiskal dan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga defisit anggaran agar tetap terkendali. Disisi lain langkah ini justru memunculkan tantangan baru dalam efektivitas pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi serta bagaimana pelaksanaan implementasi program instansi kepada pemangku kepentingan lintas wilayah yang sebelumnya mengandalkan perjalanan dinas.

Alternatif Pengganti Perjalanan Dinas Dalam Kolaborasi dan Koordinasi Lintas Wilayah

Surat Edaran Menteri Keuangan menghimbau agar melakukan pembatasan 50% dari total sisa anggaran perjalanan dinas pada setiap kementerian dan lembaga melalui mekanisme revisi anggaran.

Awal tahun 2020 (masa pandemi covid-19) mengharuskan terjadinya transformasi digital di pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi melalui penggunaan platform pertemuan secara daring. Efisiensi digital dalam pemerintahan memiliki berbagai manfaat signifikan. Salah satunya adalah penghematan biaya dan waktu yang biasanya dihabiskan untuk perjalanan dinas, termasuk transportasi, akomodasi, dan perencanaan logistik.

Platform seperti Google Meet, Zoom Meeting, atau Microsoft Teams, menjadikan forum pertemuan yang melibatkan peserta lintas wilayah dapat dilakukan secara online (dalam jaringan) tanpa harus melakukan mobilitas dan interaksi secara fisik. Disamping itu, efisiensi digital melalui penggunaan teknologi digital berupa layanan penyimpanan file secara daring atau online juga mempermudah dokumentasi. Catatan rapat, rekaman pertemuan, hingga laporan kegiatan dapat disimpan serta diakses dengan mudah melalui platform daring, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas antar. Hal ini selaras dengan rencana modernisasi birokrasi dalam pengingkatan efisiensi dan akuntabilitas.

Tantangan Efisiensi Digital Dalam Menggantikan Perjalanan Dinas

Penggunaan teknologi digital sebagai alternatif pengurangan pelaksanaan perjalanan dinas pastinya menimbulkan banyak tantangan. Salah satu tantangannya adalah minimnya infrastruktur teknologi di beberapa kementerian atau lembaga. Akses jaringan internet berkecepatan tinggi maupun ketersediaan perangkat keras yang kompatibel belum tentu dimiliki oleh semua unit kerja di instansinya masing-masing. Disamping itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang belum memiliki keterampilan teknologi yang memadai untuk memanfaatkan alat digital secara optimal juga menjadi tantangan berikutnya. Tantangan ini diperberat oleh resistensi budaya kerja yang cenderung lebih konservatif, di mana sebagian pihak merasa lebih nyaman jika berinteraksi secara fisik bertatap muka dibandingkan secara virtual. Selain itu, masalah keamanan data juga menjadi tantangan besar. Penggunaan platform digital yang tidak terlindungi dengan baik dapat meningkatkan risiko kebocoran informasi sensitif milik pemerintah dalam hal ini data milik kementerian atau lembaga.

Strategi Mengoptimalkan Efisiensi Digital

Langkah pemerintah dalam memastikan efisiensi anggaran perjalanan dinas kementerian lembaga dilakukan guna mendukung program prioritas presiden ke depannya. Jika nantinya total anggaran untuk pelaksanaan perjalanan dinas di kementerian dan lembaga akan rutin dilakukan penghematan/pembatasan, dapat memperbesarkan kemungkinan efisiensi digital untuk dilakukan sebagai alternatif penggantinya. Artinya kegiatan koordinasi, kolaborasi, hingga implementasi program akan memerlukan strategi baru dalam rencana pelaksanaannya.

Sejumlah strategi dalam mengatasi tantangan-tantangan dalam efisiensi digital sebagai alternatif pengganti perjalanan dinas perlu diadopsi oleh pemerintah maupun kementerian dan lembaga yang terdampak penghematan anggaran, untuk memastikan kegiatan koordinasi, kolaborasi, dan implementasi program yang dilakukan memberikan nilai yang sama jika kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara fisik melalui perjalanan dinas. Strategi pertama adalah investasi pada pelatihan SDM sebagai prioritas utama untuk memastikan bahwa semua pegawai memiliki keterampilan teknologi yang relevan. Program pelatihan ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak konferensi daring hingga pengolahan data digital. Kedua, pemerintah harus memastikan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai di setiap kementerian dan lembaga. Akses internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai adalah kebutuhan mendasar untuk mendukung transformasi digital. Ketiga, pengembangan platform internal yang aman dan terintegrasi juga penting untuk meminimalkan risiko kebocoran data-data yang sensitif. Platform ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga, seperti sistem manajemen proyek atau alat komunikasi daring. Terakhir, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan ini, termasuk memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Dengan upaya-upaya ini, teknologi digital dapat dimanfaatkan secara maksimal, tidak hanya untuk menggantikan perjalanan dinas, tetapi juga untuk mendukung modernisasi birokrasi secara menyeluruh.