Memahami Pengertian Good Governance dan Prinsip-prinsipnya

Good governance adalah sebuah konsep yang yang digunakan dalam pengelolaan organisas dan pemerintahan. Foto: Pexels.com

Good governance adalah sebuah konsep yang yang digunakan dalam pengelolaan organisasi dan pemerintahan. Lantas, apa pengertian good governance?

Istilah ini mencakup prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang bertujuan untuk memastikan penggunaan yang baik dan adil atas kekuasaan, sumber daya, dan otoritas yang dimiliki oleh suatu entitas.

Pada artikel ini, kita akan memahami lebih lanjut mengenai good governance. Berikut penjelasannya!

Apa Pengertian Good Governance?

Pengertian good governance adalah penggunaan atau pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan adminstratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Foto: Pexels.com

Good governance atau tata kelola yang baik adalah konsep yang penting dalam konteks manajemen organisasi dan pemerintahan yang efektif.

Istilah ini merujuk pada cara di mana kekuasaan dan otoritas dijalankan dalam suatu lembaga atau negara untuk mencapai tujuan yang adil dan efisien, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Menurut Indah Nuraina Achmad, SH, MM. dalam buku Mengenal Karakteristik Good Governance, pengertian good governance adalah penggunaan atau pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan.

Good governance melibatkan prinsip-prinsip dan praktik yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah atau organisasi mengelola sumber daya mereka dengan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi yang inklusif.

Prinsip-prinsip Good Governance

Transparansi adalah prinsip yang mendasar dalam good governance. Foto: Pexels.com

Berikut adalah beberapa prinsip penerapan good governance:

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang mendasar dalam good governance.

Pemerintah atau organisasi harus beroperasi secara terbuka, menjaga aksesibilitas informasi publik, dan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan kegiatan mereka dapat dipantau oleh masyarakat.

Informasi yang relevan harus tersedia secara jelas dan mudah diakses.

2. Partisipasi

Partisipasi melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemerintah dan organisasi harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat.

Keterlibatan warga dapat dilakukan melalui dialog, konsultasi, forum publik, dan berbagai metode partisipatif lainnya.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti pemerintah atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan menjelaskan bagaimana keputusan diambil.

Mekanisme akuntabilitas yang efektif, seperti audit independen dan sistem pengaduan, perlu diterapkan untuk memastikan keberlanjutan good governance.

4. Keadilan

Keadilan melibatkan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Good governance menekankan perlunya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mengatasi diskriminasi.

Keadilan juga melibatkan pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

5. Efektivitas dan Efisiensi

Good governance berfokus pada pencapaian hasil yang efektif dan efisien. Pemerintah atau organisasi harus menggunakan sumber daya yang ada dengan bijaksana dan mengelola proses mereka dengan cara yang menghasilkan hasil yang diharapkan.

Sistem administrasi yang baik, manajemen yang efisien, dan pemantauan yang tepat adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

6. Hukum dan Ketertiban

Prinsip hukum dan ketertiban adalah dasar good governance yang penting. Pemerintah dan organisasi harus beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan konsisten.

Masyarakat harus mempercayai bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan setara bagi semua individu.

Good governance bukanlah konsep yang statis, tetapi sebuah upaya berkelanjutan untuk memperbaiki sistem dan praktik yang ada.

Penerapan prinsip-prinsip ini memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu-individu sebagai anggota masyarakat.

Dengan menerapkan good governance, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

(SAI)