Pengertian Demokrasi Liberal, Ciri-ciri, dan Contohnya di Indonesia

Pengertian Demokrasi Liberal. Foto: Unsplash

Indonesia telah banyak menganut berbagai sistem demokrasi, salah satunya demokrasi liberal. Namun, apa pengertian demokrasi liberal?

Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang banyak digunakan oleh negara Eropa modern. Yuk, simak penjelasan selengkapnya di bawah ini.

Memahami Arti Demokrasi Liberal

Memahami Arti Demokrasi Liberal. Foto: Unsplash

Dikutip dari buku Cakap Berdemokrasi Ala Generasi Milenial Buku Pengayaan Materi Pelajaran PKN oleh Nuryanto (2018), pengertian demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, bisa diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.

Demokrasi liberal sangat menghargai kebebasan rakyat, berpolitik, dan individualisme. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan setiap warga negara derajat dan hak yang sama.

Robert Dahl, seorang ilmuwan politik asal Amerika, menyatakan bahwa terdapat dua konsep penting dalam demokrasi liberal, yaitu kontestasi dan partisipasi.

Baca Juga: Perbedaan Demokrasi Pancasila, Terpimpin, dan Liberal

Ciri-ciri Demokrasi Liberal

Ciri-ciri Demokrasi Liberal. Foto: Unsplash

Demokrasi liberal memiliki ciri yang membedakannya dengan sistem politik lain. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut.

Contoh Penerapannya di Indonesia

Contoh Penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia. Foto: Unsplash

Pada Oktober 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X bulan Oktober 1945, yang menyatakan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuknya MPR/DPR melakukan tugas legislatif.

Artinya, KNIP menjadi lembaga yang sederajat dengan lembaga kepresidenan. KNIP yang dipimpin Sutan Sjahrir mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Maklumat Pemerintah 13 November 1945 tentang pendirian partai-partai politik dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang pemberlakuan Kabinet Parlementer.

Dengan adanya maklumat tersebut, Indonesia menjalankan sistem pemerintahan parlementer. Selama periode ini, ada tujuh kabinet dalam sistem demokrasi parlementer, yaitu:

1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

Pada masa kabinet Natsir, Indonesia berhasil bergabung dengan PBB, melakukan perundingan pertama dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat, dan menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)

Pada Kabinet Sukiman terbentuk dari koalisi Masyumi dan PNI, tetapi berakhir karena adanya tanda tangan persetujuan bantuan ekonomi persenjataan dari Amerika Serikat yang bertentangan dengan prinsip dasar politik Indonesia.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)

Kabinet Wilopo dibentuk setelah gagalnya formatur sebelumnya, dan menjalankan program dalam negeri seperti pemilu, meningkatkan kemakmuran, pendidikan, dan pemulihan keamanan.

Kabinet ini juga berusaha menyelesaikan masalah dengan Belanda, pengembalian Irian Barat, dan menjalankan politik bebas aktif. Namun, kabinet Wilopo berakhir karena mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia.

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet ini dikenal sebagai kabinet Ali Wongso. Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dan mempersiapkan pemilihan umum untuk anggota parlemen.

Kabinet ini berakhir ketika NU mencabut dukungan dan menteri dari kabinet, sehingga terjadi keretakan hingga kabinet dikembalikan kepada presiden.

5. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)

Keberhasilan kabinet ini termasuk dalam menyelenggarakan pemilihan umum pertama secara demokratis pada tanggal 29 September dan 15 Desember 1955.

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957)

Program kabinet Ali Sastroamijoyo II berjuang untuk mengembalikan Irian Barat dan membatalkan Konferensi Meja Bundar (KMB). Perjanjian ini dianggap memberikan keuntungan lebih besar kepada Belanda daripada Indonesia.

7. Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

Kabinet Djuanda adalah kabinet terakhir dari sistem demokrasi parlementer di Indonesia. Kabinet ini terkenal karena perannya dalam perjuangan pembebasan Irian Barat dan kondisi ekonomi yang memburuk.

Salah satu pencapaian kabinet Djuanda adalah menetapkan batas wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut. Batas ini diukur dengan menghubungkan titik terluar dari setiap pulau.

(DEL)