Pengertian Kekuasaan Eksekutif Menurut John Locke

Pengertian kekuasaan eksekutif menurut John Locke. Foto: Unsplash/Katie Moum

Pengertian kekuasaan eksekutif menurut John Locke akan dibahas dalam artikel ini. John Locke adalah seorang filsuf dan pemikir politik Inggris pada abad ke-17.

Ia memainkan peran penting dalam pembentukan konsep pemerintahan yang terbatas dan ide-ide tentang pembagian kekuasaan.

Locke mengemukakan pandangannya terhadap kekuasaan eksekutif dalam karyanya yang terkenal, "Two Treatises of Government." Artikel ini akan jelaskan pengertian kekuasaan eksekutif menurut John Locke.

Pengertian Kekuasaan Eksekutif Menurut John Locke

Kekuasaan eksekutif adalah cabang dari kekuasaan pemerintahan. Foto: Unsplash/Hansjörg Keller

Menurut Locke, kekuasaan eksekutif adalah salah satu cabang dari kekuasaan pemerintahan dan memiliki tanggung jawab pelaksanaan hukum-hukum yang dibuat oleh legislatif.

Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam kekuasaan eksekutif menurut John Locke:

1. Pemerintahan yang Terbatas

John Locke percaya bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbatas. Dalam karyanya yang terkenal, "Two Treatises of Government," Locke menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah seharusnya dibatasi oleh hukum dan dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Kekuasaan eksekutif, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, harus beroperasi di bawah hukum dan tidak boleh melampaui batas-batas yang ditetapkan.

2. Hukum Alam dan Hak Asasi Manusia

Pandangan Locke didasarkan pada keyakinannya akan hukum alam (natural law) dan hak asasi manusia. Hukum alam, menurut Locke, menciptakan dasar moral yang mengatur perilaku manusia.

Hak asasi manusia, yang termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan properti, harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.

3. Pembagian Kekuasaan

Ada tiga bentuk kekuasaan utama. Foto: Unsplash/Marco Oriolesi

Locke juga memperkenalkan konsep pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Ia mengidentifikasi tiga bentuk kekuasaan utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif.

Kekuasaan eksekutif, menurut Locke, bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan menjaga keamanan serta kepentingan negara.

4. Aksesibilitas dan Tanggung Jawab

Salah satu aspek kunci kekuasaan eksekutif menurut Locke adalah aksesibilitas dan tanggung jawab. Penguasa harus dapat diakses oleh rakyat dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Jika penguasa melanggar hak-hak rakyat atau bertindak di luar batas-batas hukum, rakyat memiliki hak untuk menuntut dan bahkan memberontak.

5. Konsep Pemerintahan yang Terbatas

Menurut Locke, kekuasaan eksekutif, meskipun penting, harus diatur agar tidak menyalahgunakan hak-hak rakyat.

Locke menekankan perlunya pemerintahan yang terbatas, dan dalam "Two Treatises of Government," ia menyatakan, "Ketika kekuasaan eksekutif tumpul dan lemah, tidak ada daya untuk menyiksa orang baik."

Pemikiran John Locke tentang kekuasaan eksekutif menyoroti pentingnya pemerintahan yang terbatas, hak asasi manusia, dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat.

Konsep-konsep ini, yang dia kembangkan pada abad ke-17, tetap relevan dalam pembentukan prinsip-prinsip pemerintahan modern yang menghormati dan melindungi hak-hak individu.

(SOF)

Baca juga: Sistem Pembagian Kekuasaan yang Berlaku di Indonesia