Pengertian UUD, Fungsi, dan Strukturnya

Ilustrasi Pengertian UUD. Foto: Unsplash.com/Inake Del olmo

Undang-Undang Dasar (UUD) adalah sebuah dokumen hukum yang menjadi pilar konstitusi suatu negara dan menjadi payung bagi pembentukan hukum maupun pemerintahan. UUD berperan sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu.

Struktur UUD mencerminkan tatanan negara yang demokratis dan menganut prinsip supremasi hukum. Agar lebih jelas, artikel ini akan mengulas pengertian UUD dan perannya dalam pembentukan hukum serta tatanan pemerintahan.

Pengertian UUD

Ilustrasi Pengertian UUD. Foto: Unsplash.com/Clay Banks

Undang-Undang Dasar (UUD) adalah suatu konstitusi negara yang berisi seperangkat norma-norma dasar yang mengatur tata cara berlakunya hukum di negara tersebut.

UUD menjadi dasar bagi pembentukan hukum, aturan, serta tatanan pemerintahan dalam suatu negara. UUD merinci berbagai prinsip dan nilai yang menjadi dasar bagi pemerintahan dan hak-hak rakyat.

UUD juga dapat dipahami sebagai landasan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan di suatu negara, mulai dari pembentukan pemerintahan hingga perlindungan hak-hak individu.

Baca Juga: Pengertian Norma Hukum, Sifat, dan Contohnya

Fungsi UUD dalam Sebuah Negara

Ilustrasi Pengertian UUD. Foto: Unsplash.com/Chris Lawton

UUD berperan dalam suatu negara. Berikut peran penting UUD:

1. Menentukan Prinsip Dasar Negara

UUD menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mendasari negara tersebut. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai, ideologi, serta tujuan yang ingin dicapai negara. Misalnya, UUD Indonesia mengandung prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi panduan bagi pemerintah dan rakyat.

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UUD mencerminkan identitas dan tujuan negara, serta menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan.

2. Mengatur Pembentukan Pemerintahan

UUD mengatur struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini mencakup pembentukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

3. Melindungi Hak-hak Individu

UUD melindungi hak-hak dasar individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak hidup, hak bekerja, dan lain sebagainya. UUD memberikan kerangka hukum yang menjamin hak-hak ini untuk semua warga negara.

Perlindungan hak-hak individu adalah salah satu aspek paling penting dalam UUD yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Struktur UUD

Ilustrasi Pengertian UUD. Foto: Unsplash.com/Debby Hudson

Struktur UUD bervariasi antara negara-negara, tetapi ada beberapa elemen umum yang biasanya terdapat dalam setiap UUD. Dalam konteks UUD Indonesia, UUD 1945 memiliki struktur yang terdiri dari:

Pembukaan (Preambule)

Pembukaan UUD memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan konstitusi Indonesia. Pembukaan ini juga mencerminkan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia.

Bab I: Ketentuan Umum

Bab I mengatur ketentuan-ketentuan umum, termasuk prinsip kedaulatan rakyat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan bahasa resmi.

Bab II: Presiden dan Wakil Presiden

Bab II mengatur presiden dan wakil presiden, serta pelantikan presiden.

Bab III: Lembaga-lembaga Negara

Bab III mengatur lembaga-lembaga negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bab IV: Pemerintahan Daerah

Bab IV mengatur pemerintahan daerah dan otonomi daerah.

Bab V: Kekuasaan Kehakiman

Bab V mengatur kekuasaan kehakiman.

Struktur ini mencerminkan tatanan negara Indonesia yang demokratis dan menganut prinsip supremasi hukum.