Asal Mula Negara Secara Klasik dan Penjelasan Negara yang Tidak Memiliki Wilayah

Ilustrasi Asal Mula Negara Secara Klasik dan Penjelasan Negara yang Tidak Memiliki Wilayah. Unsplash.com/Rizki Oceano

Jelaskan asal mula negara secara klasik, dan bagaimana menurut pendapat saudara, mengenai negara yang tidak memiliki wilayah! Instruksi ini banyak ditemui pelajar dalam berbagai pembahasan materi pendidikan kewarganegaraan.

Dalam topik ini, pelajar diajak memahami asal usul suatu negara dan bagaimana relevansinya dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar bisa menjawab perintah atau pertanyaan serupa di atas.

Penjelasan Asal Mula Negara Secara Klasik dan Pendapat Negara yang Tidak Memiliki Wilayah

Ilustrasi Asal Mula Negara Secara Klasik dan Penjelasan Negara yang Tidak Memiliki Wilayah. Unsplash.com/Gabriel Amorim

Jelaskan asal mula negara secara klasik, dan bagaimana menurut pendapat saudara, mengenai negara yang tidak memiliki wilayah? Penjelasan di bawah ini dikutip dari lmsspada.kemdiktisaintek.go.id, materi Pendidikan Kewarganegaraan yang disampaikan Dra. Devy Stany Walukow, M.Hum, M.Si.

Teori tentang asal mula negara secara klasik adalah usaha spekulatif-filosofis yang berusaha mengkritisi sejarah berdirinya negara sampai ke akar-akarnya.

Usaha ini bertujuan memperluas khazanah keilmuan para pelajar tentang teori-teori yang mendasari konsep suatu negara, kemudian direfklesikan dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asal Mula Negara Secara Klasik Sesuai Teori Perjanjian Sosial

Ilustrasi Asal Mula Negara Secara Klasik dan Penjelasan Negara yang Tidak Memiliki Wilayah. Unsplash.com/Vitaly Gariev

Teori ini menjelaskan bahwa negara didirikan atas dasar kesepakatan dan diwujudkan dalam suatu perjanjian oleh para pendirinya. Beberapa tokoh teori ini yaitu:

1. Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778)

Kebebasan manusia melekat dalam hakiki manusia sendiri. Oleh sebab itu, memberikan pendapat bahwa seorang manusia bebas memilih untuk membuat kontrak satu sama lain.

Karena itu, mereka berpikir bahwa kehidupan manusia di bawah pemerintahan suatu negara lebih baik daripada tidak ada negara. Kemudian negara yang dibuat melalui kontrak sosial harus mengabdi pada kedaulatan rakyat (people's sovereignty).

2. John Locke (1632 - 1704)

Locke sangat menolak otoritarian karena manusia memiliki kepercayaan diri. Manusia yakin akan kemampuan akalnya untuk memecahkan semua persoalan legitimasi fungsi institusi yang membawa manusia pada kesejahteraan rohani dan jasmani.

Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, maka harus dibuat perjanjian satu sama lain untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum alam.

Asal Mula Negara Secara Klasik Sesuai Teori Ketuhanan

Ilustrasi Asal Mula Negara Secara Klasik dan Penjelasan Negara yang Tidak Memiliki Wilayah. Unsplash.com/Tingey Injury Law Firm

Teori ini menyatakan keberadaan negara merupakan kehendak Tuhan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha kuasa “by the grace of God…”, sehingga yang memegang kekuasaan atas negara adalah Allah yang menciptakannya.

Jadi, bentuk kekuasaan tertinggi bersumber dari Allah dan memberikannya kepada raja atau presiden sebagai wakil Allah. Beberapa tokoh dalam teori ini yaitu:

1. Augustinus (354-430)

Augustinus membedakan negara dalam dua pengertian, yaitu civitas dei (negara Tuhan) dan civitas terrena atau civitas diaboli (negara duniawi). Augustinus dalam bukunya "City of God" mengatakan Paus adalah orang yang dapat mewakili Tuhan di dunia dan suatu negara.

2. Thomas Aquinas (1225-1274)

Thomas Aquinas melihat negara terbentuk karena keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki dua sifat dasar, yakni animal social (makhluk sosial) atau animal politicum (makhluk politik).

Sejak awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai negara kesatuan dan berbentuk republik. Hal ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945.

Sebagai negara republik dengan menganut sistem trias politika, maka sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sudah jelas sebagai negara demokrasi. Demokrasi yang dianut Indonesia sesuai sila ke 4 Pancasila, kedaulatan rakyat dan mengenal sistem perwakilan.

Teori perjanjian sosial dan teori ketuhanan di atas menjelaskan asal mula negara secara klasik, dan penjelasan negara yang tidak memiliki wilayah secara hukum internasional tidak sah. Sebab wilayah (teritorial) adalah unsur konstitutif suatu negara untuk berdiri. (Win)

Baca juga: Kerajaan Islam Pertama di Indonesia adalah Apa? Ini Penjelasannya