Konten dari Pengguna

Pemerintahan yang Berkuasa di Indonesia Selama Perang Napoleon, Ini Sejarahnya

P

Pojok Informasi

Membagikan informasi dari berbagai topik.

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Pojok Informasi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi Selama perang napoleon pemerintah yang berkuasa di Indonesia adalah. Foto: Unsplash/RECEP TİRYAKİ
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Selama perang napoleon pemerintah yang berkuasa di Indonesia adalah. Foto: Unsplash/RECEP TİRYAKİ

Selama perang napoleon pemerintah yang berkuasa di Indonesia adalah bagian dari perubahan kekuasaan kolonial yang terjadi akibat persaingan negara-negara Eropa pada awal abad ke-19.

Perang Napoleon tidak hanya memengaruhi keadaan politik di Eropa, tetapi juga membawa dampak besar bagi wilayah Nusantara yang saat itu berada di bawah kekuasaan Belanda. Ketika Belanda berada dalam pengaruh Prancis, pemerintahan kolonial di Indonesia turut mengalami perubahan arah kebijakan.

Situasi tersebut membuat Indonesia menjadi wilayah strategis yang diperebutkan, terutama karena Inggris berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan Asia. Perubahan kekuasaan ini menjadi bagian penting dalam sejarah kolonial Indonesia.

Selama Perang Napoleon, Pemerintah yang Berkuasa di Indonesia adalah Belanda

Ilustrasi Selama perang napoleon pemerintah yang berkuasa di Indonesia adalah. Foto: Unsplash/Dominik Sostmann

Selama perang napoleon pemerintah yang berkuasa di Indonesia adalah pemerintahan kolonial Belanda yang berada di bawah pengaruh Prancis, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Inggris setelah berhasil mengambil alih kekuasaan pada 1811.

Mengutip dari buku Materi Kelas 11 SMA Sejarah Indonesia oleh Susiani, Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia pada 1808–1811. Ia diangkat dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.

Pada masa pemerintahannya, Daendels memusatkan perhatian pada pertahanan dan ketentaraan. Ia melatih penduduk Indonesia untuk memperkuat angkatan perang serta membangun tangsi, benteng, pabrik mesiu, dan rumah sakit tentara.

Salah satu kebijakan yang paling dikenal adalah pembangunan Jalan Raya Pos dari Anyer di Jawa Barat hingga Panarukan di Jawa Timur. Pembangunan tersebut bertujuan mendukung pertahanan dan memperlancar komunikasi antardaerah.

Namun, pengerjaannya menggunakan sistem kerja paksa atau kerja rodi yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat.

Pada 1811, Daendels dipanggil kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jan Willem Janssens. Akan tetapi, pemerintahan Janssens tidak berlangsung lama karena Inggris berhasil menguasai Jawa.

Janssens akhirnya menyerah kepada Inggris melalui Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Setelah kemenangan tersebut, Inggris mengambil alih pemerintahan kolonial di Indonesia.

Thomas Stamford Raffles kemudian ditunjuk sebagai penguasa Inggris di Jawa dan menjalankan pemerintahan pada periode 1811–1816.

Perubahan kekuasaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari konflik Napoleon di Eropa. Belanda berada di bawah pengaruh Prancis, sehingga wilayah koloninya di Nusantara ikut menjadi bagian dari persaingan antara Prancis dan Inggris.

Setelah kekalahan Napoleon, pengembalian wilayah jajahan Belanda dibahas melalui Konvensi London 1814. Inggris kemudian menyerahkan kembali kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda pada 1816.

Dengan demikian, periode tersebut memperlihatkan pergantian pemerintahan dari Belanda yang dipengaruhi Prancis menuju pemerintahan Inggris, sebelum akhirnya Belanda kembali berkuasa.(Yolan)

Baca juga: Hari Sumpah Pemuda Tanggal Merah atau Tidak? Ini Ketentuan Liburnya