Top Down adalah: Ini Penjabarannya dalam Ilmu Manajemen
Membagikan informasi dari berbagai topik.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Pojok Informasi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTop down adalah apa? Istilah ini bisa ditemukan dalam ilmu manajemen. Secara umum, top-down dapat dipahami sebagai suatu pendekatan atau metode penyelesaian masalah.
Pendekatan ini dilakukan dalam pengelolaan organisasi. Keputusan, kebijakan, arahan, dan strategi ditetapkan oleh pihak yang berada pada tingkat paling atas. Kemudian hasil keputusan diteruskan kepada tingkatan di bawahnya untuk dilaksanakan.
Dari pola tersebut, pola komunikasi dan pengambilan keputusan bergerak dari pimpinan, kemudian menuju bawahan atau dari tingkat pusat menuju ke tingkat pelaksana.
Top Down adalah Penetapan Aturan, Menyusun Strategi, dan Instruksi
Dalam pendekatan ilmu manajemen, top down adalah kondisi dimana pimpinan memiliki peran besar dalam menentukan tujuan, menetapkan aturan, menyusun strategi, dan memberikan instruksi.
Sementara bawahannya akan lebih banyak berperan dalam menerjemahkan keputusan tersebut ke dalam tindakan operasional.
Pendekatan top-down berfungsi penting dalam organisasi besar yang memiliki banyak tingkatan. Keputusan dari pusat membuat organisasi memiliki arah, standar, dan tujuan yang seragam.
Contohnya dalam perusahaan direktur menetapkan target dan strategi perusahaan. Kemudian manajer menerjemahkannya menjadi program kerja, supervisor membagi pekerjaan, dan para karyawan yang melaksanakan tugas ini.
Pola ini dapat membuat koordinasi lebih mudah karena setiap bagian berpegang pada acuan yang sama.
Dalam dunia pemerintahan, pendekatan serupa juga bisa digunakan saat pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional. Kemudian kebijakan tersebut dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Namun, persoalan dapat terjadi jika pendekatan top-down dilakukan searah tanpa ada mekanisme umpan balik (feedback) yang memadai.
Pimpinan memang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan, namun pihak yang berada di tingkat pelaksana umumnya lebih mengetahui kondisi nyata di lapangan.
Hal inilah tercermin dalam contoh yang dikutip dari brin.go.id mengenai Satu Data Indonesia (SDI). Ketika BRIN menyebut bahwa tata kelola SDI bersifat top-down, yang menjadi perhatian justru bukan karena keputusan berasal dari pemerintah pusat.
Persoalannya adalah struktur tersebut dinilai belum memiliki mekanisme umpan balik dan akuntabilitas yang tertanam.
Pemerintah pusat membangun berbagai struktur dan kebijakan untuk mengintegrasikan data. Kemudian untuk implementasinya tentu melibatkan banyak pihak.
Termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki kondisi, sistem, sumber daya manusia, dan penguasaan teknis yang berbeda-beda juga.
Sederhananya, top-down adalah keputusan dari atasan yang nantinya dilaksanakan ke bawah. Manajemen yang efektif juga membutuhkan tambahan informasi dari bawah untuk menyesuaikan keputusan dari atas. (Win)
Baca juga: Parkir Paralel adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Melakukannya