Prabowo dan Musuh dalam Selimut: Saatnya Menata Ulang Lingkaran Kekuasaan

Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Foto: AI Gen.

Terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah petinggi Polri menghadirkan ironi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Presiden yang memiliki kewenangan konstitusional tertinggi dalam pemerintahan justru diduga menjadi sasaran pengawasan oleh orang-orang yang berada dalam struktur institusi negara. Kasus ini bukan sekadar persoalan penyadapan, melainkan membuka pertanyaan lebih mendasar tentang loyalitas, pengendalian organisasi, dan efektivitas manajemen kekuasaan di lingkungan pemerintahan.

Dalam politik, ancaman terhadap seorang pemimpin tidak selalu datang dari oposisi atau kekuatan di luar pemerintahan. Ancaman juga dapat muncul dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri, terutama ketika terdapat kelompok yang memiliki akses terhadap informasi, sumber daya, dan kewenangan strategis, tetapi tidak sepenuhnya bekerja dalam kerangka akuntabilitas institusional. Situasi semacam ini sering disebut sebagai fenomena enemy within atau musuh dalam selimut.

Bagi Prabowo, persoalannya menjadi semakin kompleks. Ia tidak hanya dituntut memastikan proses hukum berjalan transparan, tetapi juga perlu mengevaluasi bagaimana struktur kekuasaan yang dibangunnya bekerja. Apakah kabinet, lembaga keamanan, dan jajaran pejabat strategis telah memiliki kesamaan orientasi dalam menjalankan mandat pemerintahan? Ataukah terdapat pusat-pusat pengaruh yang bekerja dengan kepentingan dan agenda tersendiri?

Dugaan Penyadapan dan Retaknya Kepercayaan

Kasus ini mencuat setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026. Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap dugaan keterlibatan empat perwira tinggi Polri, yakni mantan Kapolri Jenderal LSP, mantan Kadivkum Polri Irjen ASN, mantan Kadiv TIK Polri Irjen SU, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen EHS.

Menurut keterangan Kapolri, dugaan operasi tersebut berlangsung pada periode 2025–2026. Mekanismenya diduga meliputi pemberian perintah penyadapan, memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS), pengambilan dan pengolahan rekaman, pelaporan hasil kepada pejabat tertentu, hingga penghapusan data elektronik pada Oktober 2026.

Yang menjadi persoalan serius adalah dugaan penggunaan jalur informal atau jalur atensi tanpa permohonan penyidik dan dokumen perkara yang dipersyaratkan. Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar penggunaan teknologi penyadapan, melainkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan prosedur dalam penggunaan instrumen pengawasan negara.

ANTARA pada 12 November 2026 memberitakan bahwa LSP diduga memberikan perintah dan menentukan sasaran penyadapan, sementara tiga tersangka lainnya diduga memiliki peran berbeda dalam persetujuan, pelaksanaan, pengolahan, dan penghapusan data. Kapolri juga menyampaikan bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada Presiden, tetapi mencakup pejabat negara, tokoh politik, aktivis, kalangan media, organisasi masyarakat, dan pengusaha.

Informasi tersebut memperlihatkan luasnya persoalan yang sedang diselidiki. Namun, perlu ditegaskan bahwa penetapan tersangka dan pemaparan penyidik bukanlah putusan pengadilan. Peran, motif, serta pertanggungjawaban pidana setiap orang tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil.

Associated Press pada 12 November 2026 juga melaporkan bahwa dugaan operasi pengawasan tersebut menjangkau sejumlah kelompok di luar lingkungan pemerintahan. Sementara itu, Reuters pada 6 November 2026 menyoroti dampak politik kasus tersebut terhadap hubungan antarkelompok elite di sekitar kekuasaan.

Terlepas dari perkembangan penyidikannya, ada satu pertanyaan yang tidak bisa diabaikan: bagaimana mungkin instrumen pengawasan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga dapat dioperasikan melalui mekanisme informal oleh pejabat yang memiliki kewenangan strategis?

Di sinilah persoalan kepercayaan menjadi penting. Presiden membutuhkan informasi yang akurat untuk mengambil keputusan, tetapi informasi yang dihasilkan oleh sistem yang tidak akuntabel justru dapat menjadi sumber ancaman bagi pemerintahan itu sendiri.

Musuh dalam Selimut dan Politik Kekuasaan

Dalam teori organisasi, kekuasaan tidak selalu identik dengan jabatan formal. Jeffrey Pfeffer melalui bukunya Power in Organizations (1981) menjelaskan bahwa pengaruh seseorang dalam organisasi juga ditentukan oleh kemampuannya menguasai sumber daya, informasi, jaringan, dan akses terhadap pengambilan keputusan.

Teori ini relevan untuk memahami dinamika kekuasaan dalam pemerintahan. Pejabat yang menguasai informasi strategis, jaringan komunikasi, dan instrumen keamanan dapat memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan, bahkan ketika kewenangannya secara formal dibatasi oleh struktur organisasi.

Dalam konteks negara, penguasaan informasi intelijen dan komunikasi merupakan instrumen strategis yang sangat sensitif. Apabila mekanisme tersebut tidak diawasi secara memadai, terbuka kemungkinan terjadinya konsentrasi kekuasaan informal. Akibatnya, pengambilan keputusan pemerintah dapat dipengaruhi oleh informasi yang tidak lengkap, kepentingan kelompok, atau bahkan manipulasi informasi.

Persoalan ini juga dapat dijelaskan melalui teori Principal-Agent yang dikembangkan Michael C. Jensen dan William H. Meckling dalam karya mereka pada 1976. Teori tersebut membahas potensi konflik kepentingan ketika pihak yang menerima mandat dari pemberi mandat justru menggunakan kewenangannya untuk kepentingan sendiri.

Dalam pemerintahan, rakyat merupakan pemegang kedaulatan, sementara presiden dan seluruh aparatur negara menjalankan mandat berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, loyalitas pejabat tidak boleh berhenti pada hubungan personal dengan pemimpin, tetapi harus berlandaskan kepentingan negara dan hukum.

Dugaan penyadapan terhadap Presiden memperlihatkan kemungkinan terjadinya persoalan agency problem dalam organisasi kekuasaan. Pihak yang memperoleh kewenangan dari institusi negara diduga menggunakan instrumen tersebut di luar mekanisme yang semestinya.

Namun, ada hal yang perlu dibedakan. Tidak setiap pejabat yang memiliki hubungan dekat dengan presiden otomatis memiliki loyalitas institusional yang baik. Sebaliknya, pejabat yang berbeda pandangan dengan presiden tidak serta-merta dapat disebut tidak loyal.

Dalam demokrasi, loyalitas kepada negara justru harus memungkinkan pejabat menyampaikan kritik, memberikan pertimbangan berbeda, dan menolak perintah yang bertentangan dengan hukum.

Karena itu, tantangan Prabowo bukan membangun pemerintahan yang hanya diisi orang-orang yang selalu menyetujui keputusannya. Tantangannya adalah membangun pemerintahan yang profesional, memiliki integritas, dan mampu menjalankan mandat konstitusional tanpa penyalahgunaan kewenangan.

Reshuffle dan Penataan Ulang Lingkaran Kekuasaan

Kasus ini semestinya menjadi momentum bagi Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pemerintahan dan pejabat yang menduduki posisi strategis. Evaluasi tersebut tidak harus dimaknai sebagai reshuffle kabinet secara otomatis, tetapi perlu menjadi bagian dari penataan ulang arsitektur kekuasaan.

Dalam pemerintahan, reshuffle bukan semata-mata instrumen politik untuk mengganti menteri yang dianggap tidak sejalan. Pergantian pejabat seharusnya menjadi bagian dari strategi organisasi untuk meningkatkan efektivitas, memperbaiki koordinasi, dan memastikan setiap posisi diisi oleh orang yang tepat.

Michael D. Watkins dalam The First 90 Days (2013) menekankan pentingnya penyelarasan antara strategi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sistem kepemimpinan. Perubahan organisasi tidak akan efektif apabila hanya mengganti orang tanpa memperbaiki sistem yang melahirkan persoalan.

Perspektif tersebut relevan bagi pemerintahan Prabowo. Jika dugaan penyimpangan kewenangan hanya diselesaikan melalui pergantian sejumlah individu, sementara sistem pengawasan dan koordinasi tetap memiliki kelemahan yang sama, persoalan serupa berpotensi terulang.

Karena itu, evaluasi perlu mencakup beberapa aspek.

Pertama, meninjau kembali pejabat yang memiliki akses terhadap informasi strategis, keamanan, intelijen, dan komunikasi pemerintahan. Penilaian harus didasarkan pada integritas, kompetensi, rekam jejak, dan kepatuhan terhadap hukum.

Kedua, memperjelas pembagian kewenangan antarlembaga. Tidak boleh ada pejabat atau kelompok yang memiliki kewenangan informal untuk menjalankan operasi pengawasan tanpa dasar hukum dan mekanisme pertanggungjawaban.

Ketiga, memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. Setiap penggunaan instrumen intelijen dan penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, prosedur yang dapat diaudit, serta mekanisme pengawasan yang memadai.

Keempat, mengevaluasi efektivitas koordinasi kabinet dan lembaga strategis. Presiden perlu memastikan bahwa para pembantunya bekerja dalam satu kerangka kebijakan, bukan membangun pusat-pusat pengaruh yang berjalan sendiri-sendiri.

Dalam perspektif manajemen strategis, reshuffle harus ditempatkan sebagai instrumen pembenahan organisasi, bukan sekadar respons emosional terhadap konflik politik. Presiden perlu membedakan pejabat yang tidak kompeten, pejabat yang melanggar hukum, dan pejabat yang memiliki perbedaan pandangan kebijakan. Ketiganya membutuhkan pendekatan yang berbeda.

Manajemen Strategis Kekuasaan dan Batas Demokrasi

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana Prabowo membangun sistem kekuasaan yang efektif tanpa menjadikannya terlalu bergantung pada loyalitas personal.

John P. Kotter dalam Leading Change (1996) menjelaskan bahwa perubahan organisasi membutuhkan visi yang jelas, kepemimpinan yang konsisten, koalisi pendukung, dan pelembagaan sistem baru. Perubahan tidak cukup dilakukan melalui pergantian individu, tetapi harus menghasilkan mekanisme kerja yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam konteks pemerintahan, gagasan tersebut dapat diterapkan melalui tiga agenda strategis.

Pertama, membangun sistem kepercayaan berbasis profesionalisme. Presiden harus memiliki pembantu yang dapat dipercaya, tetapi kepercayaan itu perlu dibangun melalui kompetensi, integritas, transparansi, dan rekam jejak, bukan semata-mata kedekatan politik.

Kedua, memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan. Lembaga keamanan dan intelijen harus bekerja berdasarkan mandat hukum, dengan pembatasan kewenangan yang jelas. Pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan hubungan hierarkis, tetapi juga melibatkan mekanisme audit dan pertanggungjawaban yang independen.

Ketiga, membangun keseimbangan kekuasaan. Dalam negara demokrasi, kekuatan presiden tidak boleh diukur hanya dari kemampuannya mengendalikan kabinet dan lembaga negara. Kekuatan pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuannya menghormati hukum, menjaga kebebasan sipil, dan menerima mekanisme pengawasan.

Di sinilah relevansi prinsip checks and balances. Presiden memang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. Namun, kewenangan tersebut tidak menjadikan seluruh lembaga negara berada di bawah kendali personal presiden.

Polri, misalnya, memiliki kedudukan dan tanggung jawab kelembagaan yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembenahan institusi kepolisian tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat, tetapi harus menyentuh profesionalisme, independensi penegakan hukum, dan akuntabilitas kelembagaan.

Hal serupa berlaku bagi lembaga intelijen dan institusi strategis lainnya. Penguatan kendali pemerintahan harus berjalan seiring dengan pembatasan kewenangan agar instrumen negara tidak berubah menjadi alat kepentingan kelompok atau individu.

Prabowo juga perlu memastikan bahwa proses hukum terhadap para tersangka tidak berubah menjadi instrumen persaingan antarkelompok elite. Jika ada dugaan keterlibatan pejabat lain, penyidik harus mengungkapnya berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan kedekatan atau jarak politik dengan presiden.

Dengan demikian, agenda penataan ulang kekuasaan harus menghasilkan dua hal sekaligus: pemerintahan yang lebih efektif dan institusi negara yang lebih akuntabel.

Membersihkan Kekuasaan, Menjaga Konstitusi

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo merupakan ujian serius bagi tata kelola pemerintahan. Persoalannya bukan hanya siapa yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan operasi, atau siapa yang menerima hasilnya. Yang lebih penting adalah memastikan bagaimana kewenangan negara dapat digunakan tanpa melampaui batas hukum.

Prabowo memiliki kesempatan untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap lingkaran kekuasaannya. Bukan dengan membangun pemerintahan yang hanya mengutamakan kesetiaan personal, melainkan dengan memperkuat loyalitas institusional, profesionalisme, dan integritas aparatur negara.

Reshuffle kabinet dapat menjadi salah satu instrumen, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Pembenahan harus menyentuh sistem pengawasan, tata kelola informasi, pembagian kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Tanpa perubahan sistemik, pergantian pejabat hanya akan memindahkan persoalan dari satu lingkaran ke lingkaran lainnya.

Kekuasaan yang sehat tidak dibangun dengan meniadakan kritik atau mencurigai setiap perbedaan pandangan. Sebaliknya, kekuasaan membutuhkan sistem yang memungkinkan kritik berlangsung, penyimpangan terdeteksi, dan setiap pejabat mempertanggungjawabkan kewenangannya.

Prabowo perlu membuktikan bahwa pemerintahannya tidak hanya kuat dalam konsolidasi politik, tetapi juga kokoh dalam tata kelola kelembagaan. Sebab, musuh terbesar sebuah pemerintahan bukan selalu mereka yang berada di luar kekuasaan, melainkan ketika kewenangan di dalamnya tidak lagi berjalan sesuai mandat konstitusi.

Ukuran keberhasilan seorang presiden bukan seberapa jauh ia mampu mengendalikan orang-orang di sekelilingnya, melainkan seberapa kuat ia membangun sistem yang tetap bekerja secara benar, bahkan ketika kepercayaan personal tidak lagi menjadi jaminan.

Kekuasaan dapat dibangun melalui koalisi, tetapi legitimasi dan keberlanjutannya hanya dapat dijaga melalui integritas, hukum, dan kepercayaan publik.