Kader Golkar dari Timur Minta Yorrys Dipecat

Polemik pernyataan Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Yorrys Raweyai tentang Ketua Umum Golkar Setya Novanto masih berlanjut. Kali ini protes datang dari Ketua Organisasi Sayap Golkar Erwin Ricardo Silalahi dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur Partai Golkar Aziz Samual.
Keduanya meminta DPP Partai Golkar untuk memberikan sanksi tegas kepada Yorrys karena telah menyebut Novanto hampir pasti jadi tersangka kasus e-KTP.
"Kita perlu memberikan satu respon yang tegas terhadap sikap Yorrys karena kita lihat dia telah melakukan pembangkangan terhadap prinsip dasar dalam kepartaian," ujar Erwin dalam konferensi pers di salah satu rumah makan di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/4).
"Dalam hal ini saudara Yorrys telah melakukan pembangkangan terhadap poin loyalitas dalam AD ART partai," imbuh dia.
Baca juga : DPP Golkar Sudah Minta Klarifikasi Yorrys Raweyai soal Novanto
Senada dengan rekannya, Aziz Samual juga menilai perbuatan Yorrys itu telah merusak muruah (nama baik) Partai Golkar. Dia menegaskan pelanggaran yang dilakukan Yorrys tidak hanya satu kali.
"Semua marah pada Yorrys. Dia (Yorrys) bukan hanya sekali ini melakukan pelanggaran. Di masa yang sebelumnya juga dia melakukan pelanggaran sehingga dipecat," kata Aziz.
"Kami minta kepada DPP untuk melakukan klarifikasi kepada Yorrys dan memberikan sanksi keras, kalau bisa pemecatan langsung," lanjutnya.
Baca juga : Yorrys: Setya Novanto Hampir Pasti Jadi Tersangka Kasus e-KTP
Polemik bermula saat Yorrys dalam sebuah diskusi mengatakan Golkar akan mengadakan konsolidasi internal atas pencekalan Novanto yang sudah hampir pasti menjadi tersangka kasus e-KTP.
"Ini karena memang ketua umum (Novanto) hampir pasti menjadi tersangka dengan kasus ini (e-KTP). Bahkan sudah ada pencekalan. Jadi Golkar mengambil sikap proaktif, demi partai yang perlu diselamatkan," ujar Yorrys di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Senin (24/4).
Pernyataan itulah yang memunculkan kontroversi dari sejumlah orang di internal Partai Golkar karena pernyataan itu dianggap tidak mewakili partai dan hanya sebagai pernyataan pribadi Yorrys.
