Kemunculan Multilateral Development Bank (MDBs) dari Dunia Selatan

Ilustrasi Pembangunan Infrastruktur (pexels.com)

New Development Bank (NDB) dan Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB): Apakah Suatu Wujud Kegagalan Institusi Keuangan yang Dominan?

Tingginya Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur di Asia

Adanya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur di Asia Pasifik terhadap dana yang dimiliki oleh World Bank menjadi salah satu faktor utama pendorong berdirinya NDB dan AIIB. Sebagai salah satu wilayah yang menunjukkan tanda positif dalam aspek pembangunan, Asian Development Bank memperkirakan negara-negara Asia utamanya negara berkembang memerlukan dana sekitar $22,6 triliun hingga tahun 2030. Dengan jumlah dana terbatas pada angka $252 miliar, tentu dapat dipastikan World Bank akan kewalahan dalam memfasilitasi keperluan pembangunan infrastruktur di Asia. Untuk mengisi kesenjangan inilah NDB dan AIIB hadir.

Representasi Minim Negara Berkembang dalam Institusi Keuangan Internasional

Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 yang diadakan dengan harapan mampu membantu mengatasi dampak ekonomi pasca Perang Dunia II menghasilkan dua institusi keuangan internasional yaitu International Monetary Fund (IMF) dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau yang kemudian lebih dikenal sebagai World Bank. Keberadaan dua institusi hasil Bretton Woods: IMF dan World Bank yang mengutamakan pemungutan suara berdasarkan jumlah kontribusi dana tiap negara memberikan ruang bagi Amerika Serikat untuk memegang kendali lebih besar dibandingkan negara anggota lainnya terutama negara berkembang.

Tujuan awal dibentuknya IMF dan World Bank adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di dunia yang mayoritas terjadi di negara berkembang, namun sayangnya kurangnya keterwakilan negara berkembang yang memerlukan pinjaman membuat keputusan yang dihasilkan sistem keuangan internasional tidak menyasar negara berkembang sesuai dengan keperluan sistem dan fokus bantuan pinjaman yang diperlukan. Hal inilah yang kemudian memicu ketidakpuasan terutama dari negara anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) sebagai negara yang mewakili 40% populasi dunia dan lebih dari seperlima PDB global namun hanya memiliki kurang dari 13% hak suara di World Bank.

Persyaratan Pinjaman yang Memberatkan Emerging Economic Countries

Kebijakan institusi keuangan internasional yang membantu memberikan pinjaman terhadap negara yang sedang mengalami krisis dirasa memberatkan karena adanya persyaratan yang sifatnya mengikat dan adanya paksaan untuk menyelesaikan krisis dalam durasi yang singkat. Konsensus Washington mengatur persyaratan yang harus dilakukan oleh negara peminjam yaitu pemotongan belanja pemerintah, mengurangi pertumbuhan uang untuk mengendalikan inflasi, mengurangi peran monopoli pemerintah di pasar, liberalisasi sektor industri dan perbankan, perubahan pinjaman dari sektor publik ke sektor swasta, mengurangi kontrol pemerintah atas upah dan suku bunga dan mengurangi subsidi, menaikkan suku bunga, menghilangkan hambatan ekspor, pengurangan bea masuk, penghapusan sistem kuota, penghentian pengendalian valuta asing, dan pengendalian nilai tukar, menyimpan cadangan devisa dalam jumlah yang aman dan devaluasi.

Persyaratan untuk menerima dana pinjaman juga dibarengi dengan konsekuensi untuk melaksanakan setiap “nasehat” institusi keuangan hasil bentukan Bretton Woods yang berpengaruh terhadap kebijakan perekonomian di negara peminjam dan condong membawa keuntungan ke AS sebagai pemegang kontribusi terbesar. Hal ini bisa dilihat pada apa yang dilakukan oleh World Bank dengan menginstruksikan langkah-langkah penghematan dan liberalisasi keuangan secara paksa di Thailand dan Indonesia yang dianggap membawa bencana setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1997.

Keruntuhan Bretton Woods memberi kebebasan bagi negara di dunia untuk mengatur mata uang mereka dan pelan-pelan mengurangi hegemoni AS. Krisis keuangan internasional 2008 yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan legitimasi AS sebagai kontributor terbesar dalam World Bank dan IMF juga menjadi pemicu meningkatnya kekuatan negara-negara Selatan untuk membentuk inisiatif keuangan mereka sendiri dengan model bantuan yang menyesuaikan kebutuhan. Kebebasan, keinginan untuk memiliki representasi bagi negara ekonomi berkembang dan kemudahan untuk memperoleh pinjaman bagi negara berkembang mendorong munculnya Multilateral Development Bank (MDBs).

New Development Bank, Asia Infrastructure Investment Bank dan Kepentingan Tiongkok

New Development Bank (NDB) adalah lembaga keuangan multilateral yang didirikan oleh negara anggota BRICS atas inisiasi India pada tahun 2015. Tujuannya adalah untuk mendanai infrastruktur dan berkelanjutan proyek pembangunan di BRICS dan ekonomi pasar berkembang lainnya serta negara berkembang. Pendirian NDB yang diinisiasi oleh India disepakati pada pertemuan KTT BRICS yang kelima pada tanggal 27 Maret 2013 di Durban, Afrika Selatan. Kemudian pada KKT keenam di Fortaleza, Brazil tanggal 15 Juli 2014, negara-negara anggota BRICS menandatangani dokumen pembentukan BRICS Development Bank senilai $100 miliar dan cadangan mata uang tambahan senilai $100 miliar yang merupakan hasil kontribusi tiap negara anggota dengan nominal yang sama per negara.

Sama seperti World Bank yang memiliki “sibling institution” IMF, NDB juga memiliki Contingency Reserve Arrangement (CRA) yang merupakan kontribusi BRICS terhadap global financial safety net dengan memperkuat perekonomian BRICS sehingga lebih stabil dalam menghadapi fluktuasi kebijakan AS terhadap mata uangnya. CRA memiliki anggaran total $100 miliar dimana Tiongkok menyumbang $41 miliar, Brasil, Rusia, dan India masing-masing menyumbang $18 miliar, dan Afrika Selatan menyumbang $5 miliar (Bank, 2015).

Pada awalnya keanggotaan NDB hanya terbatas untuk anggota BRICS namun beriringan dengan tujuan awal dibentuk yaitu menjadi lembaga keuangan yang memberi pinjaman dengan jangkauan dan dampak secara global, keanggotaannya pun terbuka untuk semua negara anggota PBB dengan tetap menjunjung tinggi kesetaraan dalam kepemilikan hak suara dan kontribusi tetapi pangsa modal BRICS tidak boleh di bawah 55 persen. Berkantor pusat di Shanghai, kepemimpinan NDB utamanya sebagai Presiden, Ketua dewan Direktur dan Ketua Dewan Gubernur akan dipilih dari masing- masing negara anggota secara bergantian.

NDB dan CRA berkeinginan untuk menjadi pilihan alternatif dari persyaratan pinjaman yang sarat akan unsur politik serta mengarah ke liberalisasi dan privatisasi seperti yang tercantum dalam Konsensus Washington. Alur peminjaman NDB juga akan diupayakan untuk efisien dan fleksibel menyesuaikan spesifikasi proyek dan preferensi dari negara peminjam.

Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) adalah lembaga keuangan inisiatif pemerintah China yang bertujuan mendorong pembangunan transportasi, energi dan insfrastruktur telekomunikasi di negara-negara Asia. Pembentukan AIIB diinisiasi oleh Tiongkok yang diumumkan oleh Presiden Xi Jinping pada Oktober 2013 dan berkantor pusat di Beijing. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Nota Kesepahaman di Beijing pada 24 Oktober 2014 oleh 21 negara. Pendirian AIIB secara resmi ditandai dengan penandatanganan Article of Agreement oleh 57 negara prospective founding members pada 29 Juni 2015. Hingga saat ini anggota AIIB berjumlah 93 negara yang tidak hanya di Asia tetapi juga tersebar diseluruh dunia. Modal awal US$ 100 miliar merupakan hasil kontribusi bersama negara anggota. Dalam AIIB juga terdapat perbedaan dalam hak suara dimana Tiongkok memiliki hak veto dalam pengambilan keputusan yang termasuk dalam isu-isu penting. Keberadaan AIIB dapat dilihat sebagai pergeseran kekuatan ekonomi dari Amerika Utara ke Asia.

Bagi Tiongkok, AIIB memiliki peranan penting karena mendukung kebijakan Belt and Road Initiative yang salah satu programnya adalah pembangunan infrastruktur di tingkat internasional secara masif. Pemberian bantuan pendanaan juga secara tidak langsung meningkatkan kemitraan dengan negara di Afrika, Eropa, Timur Tengah dan Amerika Latin.

NDB dan AIIB: Mekanisme Alternatif untuk Emerging Economic Countries

Keberadaan NDB dan AIIB memberi opsi bagi negara berkembang ketika mereka kesusahan dalam menghadapi krisis. Alih-alih menyebut institusi keuangan yang dominan adalah kegagalan dan bertindak sebagai kompetitor, NDB dan AIIB menempatkan posisinya sebagai pelengkap upaya lembaga keuangan multilateral yang sudah ada sembari terus berinovasi untuk kemajuan anggotanya.

Keinginan Tiongkok untuk ambil kendali dalam perbaikan dunia menuju ke arah yang lebih baik melalui pembentukan institusi keuangan dalam hal ini menjadi salah satu aktor yang memiliki peranan penting dalam inisiasi AIIB dan NDB dapat dilihat sebagai upaya representasi negara ekonomi berkembang. Hal ini juga menjadi tantangan bagi negara anggota lainnya mengingat posisi Tiongkok yang saat ini masih dalam zona abu-abu antara tatanan ekonomi internasional liberal yang ada dan dunia alternatif kerjasama Selatan-Selatan. Hal ini juga bertujuan agar dibentuknya NDB dan AIIB sejalan dengan tujuan awalnya yaitu untuk berkontribusi menjadi sarana keuangan yang efektif serta mendorong investasi ekonomi yang berkelanjutan.