Mencari Alternatif Menu Keringan MBG Saat Ramadhan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang digagas untuk menjamin pemenuhan gizi bagi kelompok rentan, termasuk balita, pelajar, ibu menyusui, hingga anak sekolah menengah. Data terbaru menyebutkan bahwa program ini menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh nusantara melalui jaringan dapur layanan yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025, MBG diposisikan sebagai solusi untuk menekan angka stunting, kekurangan gizi, serta beban ekonomi keluarga kecil. Pemerintah menyusun anggaran per menu sekitar Rp10.000, yang mencakup biaya bahan baku, operasional dan insentif penyelenggara. Namun, seiring berjalannya program, public perception terhadap MBG mulai menunjukkan celah serius.

Kritik Menu Keringan

Tepat memasuki bulan Ramadhan 1447 H (Februari–Maret 2026), publik banyak digegerkan oleh unggahan foto dan video makanan MBG yang disebut “keringan” yang terdiri dari camilan sederhana seperti roti, buah, aneka jajanan atau kudapan ringan lain yang secara visual jauh dari “makan bergizi”. Reaksi netizen tak kalah keras: beberapa menyebut program ini sebagai bentuk maladministrasi bahkan mengaitkannya dengan klaim korupsi dan pemborosan anggaran pemerintah. Tuduhan seperti itu kian diperparah oleh spekulasi kabar viral bahwa menu MBG nilainya lebih rendah dari anggaran semula.

Tak jarang juga netizen melakukan protes di tiap-tiap akun SPPG bahkan di akun Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka menyoroti nilai menu yang lebih rendah dari ekspektasi anggaran hingga tuduhan penyalahgunaan dana. Menanggapi gelombang kritik tersebut, BGN memberikan instruksi kepada SPPG agar mencantumkan label harga dan kandungan gizi pada setiap item menu, sehingga masyarakat bisa melihat komponen makanan beserta harganya secara langsung. Langkah-langkah ini diambil untuk meredam misinformasi sekaligus menunjukkan akuntabilitas program, sekaligus mencegah praktik pengurangan kualitas bahan di lapangan.

Berita terbaru menyebut bahwa 47 SPPG di berbagai wilayah ditangguhkan sementara operasionalnya oleh BGN karena gagal memenuhi standar kualitas makanan, yaitu terdapat temuan mulai dari roti berjamur, buah busuk, hingga telur tidak layak konsumsi. Penangguhan ini menunjukkan bahwa kritik masyarakat telah menjadi refleksi kepada BGN. Otoritas menegaskan bahwa dapur yang disuspend wajib memperbaiki seluruh aspek tata kelola, higiene dan mutu sebelum kembali beroperasi.

Transparansi harga kini menjadi prioritas, namun kepercayaan publik membutuhkan lebih dari sekadar label dan klarifikasi. Tentunya program ini perlu menunjukkan konsistensi dalam kualitas, keterlibatan Masyarakat independen dalam monitoring, serta evaluasi yang responsif terhadap kritik yang berkembang di ruang publik.

Kembali ke Menu Reguler

MBG baru pertama kali dijalankan oleh BGN pada periode Ramadhan kali ini. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menyediakan makanan yang sehat dan bergizi bagi penerima manfaat untuk menemani ketika berbuka dan sahur. Namun, satu hal yang menjadi sorotan publik adalah peluncuran menu keringan sebagai alternatif dari menu utama yang dimasak secara profesional (regular). Sejauh ini, respon terhadap menu keringan dinilai kurang memuaskan.

Tujuan awal menu keringan adalah efisiensi distribusi dan mengurangi biaya operasional, namun menurut pemantauan tingkat kepuasan penerima manfaat di media sosial, mayoritas netizen merasa bahwa menu keringan belum mampu menggantikan pengalaman nutrisi dan kepuasan layaknya makanan yang dimasak secara profesional.

Berdasarkan sudut pandang teori gizi dan perilaku konsumen, hal ini dapat dijelaskan oleh teori kebutuhan fisiologis dasar Maslow yang menyatakan bahwa makanan bukan hanya sekadar pengisi perut, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan kualitas, rasa dan kenyamanan. Selain itu, menurut teori kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dari Oliver (1997), kepuasan konsumen tidak hanya ditentukan oleh apakah suatu kebutuhan dasar terpenuhi, tetapi juga seberapa jauh pengalaman produk atau layanan tersebut sesuai dengan harapan. Dalam hal ini, penerima manfaat merasa bahwa harapan akan makanan yang lebih “nyata” dan memuaskan belum terpenuhi oleh menu keringan.

Kondisi ini membuka dua pilihan penting bagi BGN: apakah program MBG sebaiknya dihentikan selama Ramadhan, atau justru dilanjutkan dengan menu berat reguler yang dimasak secara profesional?

Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, keputusan untuk sepenuhnya menghentikan MBG tampak kurang ideal karena program ini memiliki nilai sosial yang besar dan juga merupakan unggulan presiden Prabowo. Sebaliknya, mempertahankan program dengan perbaikan menu seperti masakan reguler menjadi pilihan yang lebih strategis.

BGN bisa menggandeng dapur UMKM lokal untuk membantu memasak menu berat yang lebih variatif, lalu menciptakan satellite distribution point untuk memudahkan distribusi tanpa meningkatkan biaya besar. Kolaborasi ini juga dapat merangsang perekonomian lokal dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Intinya, daripada berhenti di tengah jalan, BGN perlu mengembalikan MBG ke menu reguler dengan kualitas yang lebih baik di bulan ramadhan, sesuai dengan masukan nyata dari penerima manfaat.