Kolonialisme Inggris dalam Konflik Abadi Muslim Patani Thailand Selatan

Membaca Nestapa Patani Melalui Lensa Post-Colonial Edward Said

Traktat Anglo-Siam 1909 & Konflik Abadi Thailand Selatan (Foto: AI Generated)

Konflik Abadi di Thailand Selatan masih terus berlanjut hingga saat ini seperti api yang tak pernah padam, setidaknya pada Agustus 2026 kembali terjadi serangan pemboman dan pembakaran gedung serta fasilitas di wilayah sipil pada provinsi seperti Pattani, Narathiwat, Yala dan Songkhla. Konflik di wilayah-wilayah ini bukan lah konflik baru, melainkan konflik yang lahir disebabkan histori panjang akibat luka sejarah kolonialisme Inggris pada tahun 1900-an. Tepatnya ketika Traktat Anglo-Siam antara Inggris dan Siam disepakati sebagai garis-garis pemisah pada wilayah Patani yang merupakan bagian dari Kesultanan Melayu yang mayoritas beretnis Melayu-Muslim ke dalam wilayah Siam yang mayoritas beragama Buddha. Tercatat sejak 2004 ketika penyerangan memuncak, lebih dari 7000 orang telah kehilangan nyawa akibat konflik yang disebabkan oleh perlawanan kelompok yang ingin menuntut kemerdekaan atas ketidakadilan yang telah direnggut tanpa persetujuan mereka.

Patani dalam Lensa Post-Colonial

Dalam kacamata Post-Colonial fenomena keterlibatan Inggris pada konflik abadi di Thailand Selatan ini sangat bisa diterjemahkan. Meminjam pemikiran Edward Said melalui karyanya Orientalism (1978) kita bisa melihat bahwa pengaruh kolonialisme bukan hanya pada bagaimana senjata itu ditodongkan, tapi juga pada bagaimana kolonialisme mampu mengendalikan ilmu pengetahuan dan pola pikir koloninya. Konsep imaginative geography yang membiasakan pola pikir pemisah antara kita dan mereka yang “asing”, diterapkan Inggris yang sembarang membuat garis-garis batas geografi tanpa memperdulikan realitas kultural, sejarah, maupun kehendak dari masyarakat Muslim Patani. Edward Said juga menegaskan bahwa kekuatan kolonialisme ada pada bagaimana narasi dibentuk oleh pihak yang berkuasa. Narasi terhadap penghilangan hak atas masyarakat Patani terus dilanggengkan dalam upaya doktrin penyeragaman identitas nasional, sementara identitas Patani terus tergerus.

Catatan Sejarah & Keterlibatan Kolonial

Sebelum ditaklukan oleh Siam, Muslim Patani bukanlah kelompok tanpa identitas dan pemerintahan. Ia merupakan bagian dari Kesultanan Melayu yang memiliki kedaulatannya sendiri ketika berjaya. Patani merupakan pusat perdagangan internasional dan pusat studi Islam di Semenanjung Malaya. Namun, seperti hal nya manusia. Kerajaan juga, lahir, tumbuh, lalu mati. Patani berhasil jatuh ke tangan Kerajaan Siam pada 1786. Kekuasaan otonom Kesultanan Melayu di Patani dilucuti oleh Kerajaan Siam dengan membaginya dalam tujuh wilayah-wilayah kecil. Sementara di sisi lain Inggris telah menguasai wilayah Kesultanan Melayu lainnya.

Karenanya, sebagai strategi, Kerajaan Siam kemudian membuat kesepakatan dengan Inggris agar keduanya sama-sama diuntungkan. Inggris saat itu bersaing dengan Perancis di wilayah Indochina. Sebagai imbalan Siam tak dijajah oleh Eropa. Siam dan Inggris kemudian membagi wilayah Kedah, Perlis, Kelantan, dan Terengganu diserahkan kepada Inggris (menjadi bagian dari Malaysia), sedangkan Patani, Yala, Narathiwat, dan Songkhla diserahkan kepada Siam (menjadi bagian dari Thailand). Masyarakat Muslim Patani sama sekali tidak diajak bicara atau dimintai persetujuan. Hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dirampas. Dalam sekejap, mereka dipisahkan secara paksa dari kerabat, budaya dan agamanya di Malaya, lalu dimasukkan ke dalam wilayah Siam yang asing bagi mereka.

Kepergian Inggris: Menagih Hak yang Telah Dirampas

Setelah memisahkan batas-batas wilayah Kesultanan Melayu yang kemudian mengorbankan masyarakat Muslim Patani, Inggris pun meninggalkan wilayah Melayu pasca-Perang Dunia II. Ketika pasca-Perang Dunia II sebenarnya ada celah diplomasi untuk mendiskusikan kembali atas ketidakadilan dari garis perbatasan yang semula telah ditetapkan antara Inggris dan Kerajaan Siam. Tokoh pejuang Patani seperti Tengku Mahmud Mahyiddeen secara aktif melobi Inggris agar wilayah Patani dikembalikan ke dalam Federasi Malaya yang saat itu sedang dipersiapkan untuk merdeka menjadi Malaysia. Namun, Inggris menolak untuk membuka kembali kesepakatan terkait batas yang telah ditetapkan demi menjaga stabilitas hubungan diplomatis dengan pemerintah Thailand. Sementara itu, di tingkat lokal, Haji Sulong Abdul Kadir pada 1947 juga berjuang dalam meminta pengakuan bahasa Melayu di sekolah, peran hukum Islam, dan pejabat dari kalangan Muslim, namun nahas direspons dengan penangkapan pada 1948 dan penghilangan paksa pada 1954.

Ketika Malaysia merdeka pada 1957, batas wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan tetap dipertahankan utuh, menjadi pertanda bahwa masyarakat Patani akan selalu berada di dalam negara Thailand. Muslim Patani sendiri sangat beragam dengan berbagai peran di masyarakat. Ada bangsawan keturunan raja yang banyak berada di pengasingan di Kelantan, ulama dan guru pondok yang menjadi poros kehidupan keagamaan, pedagang, dan petani, di samping komunitas Buddha Thai dan Tionghoa yang hidup berdampingan. Kebijakan nasionalisme budaya Phibun pada akhir 1930-an hingga 1940-an memaksakan satu kategori: orang Melayu Muslim dinamai "Thai Islam", dan bahasa serta pakaian Melayu ditekan.

Lahirnya BRN dan PULO

Perlawanan kemudian tumbuh, terorganisasi hingga menjadi kelompok perlawanan yang berpengaruh dalam konflik abadi di Thailand Selatan setelah jalur damai tak kunjung menemukan jalan pulang. BRN (Barisan Revolusi Nasional) terbentuk pada 1960 dengan akar kuat di jaringan pondok dan guru agama. PULO (Patani United Liberation Organisation) menyusul pada 1968, dengan banyak pemimpin berbasis di luar negeri. Bagi pemerintah Thailand keduanya mungkin dicap sebagai pemberontak. Tapi apabila kita melihat sejarah panjang hingga mengakibatkan kelahiran dari dua kelompok ini, sepertinya kita patut memikirkan kembali mengenai posisi keduanya.

Konflik Abadi yang Belum Terselesaikan

Ada tiga hambatan, dan ketiganya berakar pada warisan kolonial tadi. Pertama, selama Thailand memandang Muslim Patani sebagai masalah keamanan dan terorisme, jawabannya adalah operasi militer, bukan keadilan politik. Tragedi Krue Se dan Tak Bai pada 2004 memperkuat kesan pendudukan. Kedua, perlawanan terfragmentasi, baik BRN, PULO, dan faksi lain tidak selalu sejalan, sehingga tidak ada satu mitra perundingan yang diakui semua pihak. Ketiga, proses damai berjalan tersendat. Dialog yang difasilitasi Malaysia sejak 2013, Mara Patani pada 2015, dan kerangka kesepakatan 2022 sering terhenti oleh pergantian politik di Bangkok.

Kemudian muncul pertanyaan, “Bagaimana jika Inggris tak pernah ikut campur dan memisahkan wilayah?” apakah konflik yang masih terjadi hingga saat ini di Thailand Selatan tidak akan terjadi. Tentu tidak ada jaminan bahwa skenario tersebut bisa memastikan perdamaian akan terjadi di Thailand Selatan. Yang pasti adalah bahwa keputusan yang telah ditetapkan antara Inggris dan Siam telah menghapus kemungkinan masyarakat Patani untuk berbicara atas nama mereka sendiri. Konflik yang hadir bukanlah konflik berlandaskan agama. melainkan keputusan politik yang dibuat tanpa melibatkan mereka.