Biaya Hidup yang Mencekik atau Gengsi Kita yang Ketinggian

Pada selasa pagi, 20 oktober 2026, Fyp tiktok dan X saya mendadak banyak video yang menunjukkan kawasan Monumen Selamat Datang, Bundaran Hl, Jakarta Pusat yang lagi riuh dengan sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia yang membentangkan dua spanduk raksasa berwarna kuning. Salah satu tulisan yang paling tersorot berisi: "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup". Netizen ramai melontarkan komentar satır, terutama menyoroti betapa cepatnya aparat bertindak mencopot bentangan aspirasi tersebut. Namun di luar urusan copat-copot spanduk, ada satu pesan yang gagal diturunkan dari isi kepala netizen, yaitu biaya hidup yang memang sudah sangat mahal.

Sumber: Unsplash

Namun, kalau mau jujur dan melihat ke sekeliling kita, tuntutan 'turunkan biaya hidup' ini terasa ironis sekaligus lucu. Di media sosial, banyak dari kita yang ikut repost video spanduk tersebut dan mengeluh bahwa hidup di Indonesia makin susah. Tapi anehnya, di kehidupan nyata, kebiasaan hedon jalan terus. tiap wekeend kafe-kafe estetik tetap penuh, konser musik dengan tiket jutaan rupiah selalu habis terjual, dan keranjang belanja online masih selalu di checkout. Kita berteriak menuntut sistem berubah, tapi di saat bersamaan, kita sendiri enggan mengerem gaya hidup konsumtif yang sebenarnya bikin dompet makin sekarat.

Kita juga perlu melihat data secara objektif agar tidak sekadar asal mengeluh atau terprovokasi narasi dangkal seolah 'pemerintah tidak bergerak'. Faktanya, naiknya harga pangan di pasar ritel saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal global dan krisis iklim ekstrem seperti dampak lanjutan El Nino yang menurunkan produksi tani secara massal. Belum lagi gangguan rantai pasok global dan konflik geopolitik dunia yang melambungkan harga pupuk serta pangan impor. Di sisi lain, jaring pengaman sosial dari negara sebenarnya tetap berjalan. Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial, seperti Bansos Pangan/BPNT, pasokan beras SPHP, hingga menjalankan ribuan program Gerakan Pangan Murah (GPM) demi menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat biasa.

Jika kita melihat lebih jauh lagi, kontradiksi kenaikan harga ini menyimpan sebuah ironi bagi produsen lokal. Ketika kita sibuk komen karena harga beras, cabai, atau sayuran meroket, bagi jutaan petani di daerah, momen ini justru menjadi berkah yang membuat mereka bahagia karena kesejahteraan mereka naik. Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai rekor tertinggi, membuktikan bahwa hasil panen mereka akhirnya dihargai dengan layak. Menuntut harga pangan murah secara membabi buta demi memanjakan kebiasaan konsumtif, sama saja dengan memaksa para petani kita kembali miskin. Di sinilah letak pentingnya pemahaman makro, istilah biaya hidup dan gaya hidup memang berbeda, namun memiliki keterikatan erat dalam roda ekonomi. Jika pendapatan kita masih ada namun terasa tercekik, barangkali ini saatnya kita menerapkan pola pikir downgrade lifestyle dan menyusun skala prioritas pengeluaran sebagai bentuk adaptasi mandiri terhadap dinamika pasar yang lagi tidak baik-baik saja.

Sebagai penutup, kita harus menerima realitas bahwa tantangan ekonomi akan selalu ada dan menjadi masalah abadi bagi siapa pun pemimpin negaranya, dari masa ke masa. Apalagi saat ini, gelombang krisis biaya hidup dan inflasi global sedang melanda berbagai belahan dunia, memicu gelombang protes besar di berbagai negara maju. Mengharapkan stabilitas pasar yang 100% flat tanpa masalah itu adalah hal yang mustahil. Konten edukatif dan penyajian data real seperti ini sangat penting agar publik tidak panik dan gampang tersulut provokasi sepihak. Baik pemerintah maupun masyarakat harus berjalan beriringan. Negara serius mengontrol daya beli pasar lewat kebijakan, sedangkan kita sebagai konsumen harus memiliki kedewasaan untuk mengerem ego. Mari turunkan gengsi dan gaya hidup terlebih dahulu, agar selaras dengan isi dompet kita.