Ketimpangan Pendidikan Kota dan Desa: Bukan Cuma Soal Jarak, tapi Modal Keluarga

Aktivitas pergi ke sekolah yang berbeda dengan di perkotaan, menjadi kesenjangan yang nampak pada pendidikan. Foto on Pexels, oleh Quang Nguyen Vinh.

Setiap pagi, tiga siswa SD di Kampung Kalibarang, Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci, Pangkep, Sulawesi Selatan, harus berjalan kaki menempuh 10 kilometer menuju sekolah mereka, SD 16. Berangkat butuh sekitar satu setengah jam karena jalurnya menurun, tapi pulangnya bisa sampai lima jam karena mereka harus mendaki bukit yang tinggi. Ketiganya selalu berangkat bersamaan, jika satu anak tidak bisa sekolah karena sakit, dua yang lain juga memilih tinggal di rumah, sebab mereka takut ada hewan buas kalau berjalan sendirian di jalur itu.

Bandingkan dengan anak-anak di kota yang cukup duduk di mobil antar-jemput, lengkap dengan bimbingan belajar tambahan setelah kelas usai. Inilah wajah nyata ketimpangan pendidikan kota dan desa di Indonesia, dua anak, satu negara, tapi dua dunia pendidikan yang jauh berbeda.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menegaskan gambaran ini bukan sekedar anekdot. Rata-rata lama sekolah penduduk di wilayah perkotaan mencapai 10,5 tahun, sementara di pedesaan hanya 7,5 tahun. Hanya sekitar 1 persen penduduk usia produktif di kota yang tidak pernah mengenyam pendidikan, dibanding 5 persen di desa.

Guru yang Hilang, Skor yang Tertinggal

Persoalan tidak berhenti di angka putus sekolah. Laporan Kompasiana tahun 2025 mencatat, ada kekurangan lebih dari 47 ribu guru di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Dampaknya terlihat jelas pada skor literasi sains PISA 2022 paling rendah tercatat pada sekolah-sekolah di geografi desa dan dusun, menurut The Conversation.

Kasus serupa juga terjadi di Desa Pattuku, Bone, Sulawesi Selatan, tempat anak-anak harus berjalan kaki sekitar dua kilometer melewati jalan berlumpur, menuruni perbukitan, hingga menyeberangi sungai, hanya untuk sampai ke sekolah setiap harinya.

Bukan Soal Jarak, Tapi Soal Modal

Mengapa ketimpangan ini sulit diputus?, padahal program pemerataan sudah cukup lama berjalan?. Sosiolog Pierre Bourdieu punya jawaban lewat teori modalnya: modal ekonomi (daya beli fasilitas belajar), modal budaya (kebiasaan belajar yang diwariskan keluarga), dan modal sosial (jaringan relasi). Keluarga di kota umumnya punya ketiganya lebig besar, sehingga sekolah yang tampak netral justru cenderung menguntungkan mereka yang sudah punya modal terlebih dahulu, fenomena ini yang Bourdieu sebut reproduksi sosial.

Inilah yang menjelaskan mengapa kebijakan hanya membenahi sisi kelembagaan sekolah, seperti pembangunan gedung atau distribusi buku, belum banyak mengubah keadaan selama kesenjangan modal ekonomi keluarga dibiarkan begitu saja. Sejumlah langkah yang lebih menyasar akar masalah mulai diusulkan, dari subsidi akses internet bagi keluarga desa, rumah belajar berbasis komunitas sebagai pengganti bimbingan berbayar, hingga prograam literasi keluarga agar orangtua bisa lebih mendukung anak belajar di rumah.

Kebijakan yang Belum Menyentuh Akar Masalah

Pemerintah sebenarnya sudah menjalankan sejumlah program pemerataan. Program Indonesia Pintar (PIP) memberi bantuan tunai Rp450 ribu per tahun untuk siswa SD, Rp750 ribu untuk SMP, dan hingga Rp1,8 juta untuk siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu. Ada pula Program Sekolah Penggerak yang mendampingi sekolah selama tiga tahun ajaran untuk memperkuat kompetensi kepala sekolah, guru, dan pengawas.

Namun program-program ini lebih banyak menyentuh sisi kelembagaan sekolah dan bantuan tunai jangka pendek, belum menjangkau akar persoalan berupa kesenjangan modal ekonomi dan budaya di tingkat keluarga. Bantuan PIP misalnya, tidak serta-merta menghilangkan jarak 10 kilometer yang harus ditempuh anak-anak Pangkep setiap hari, atau mengganti peran orang tua yang belum bisa mendampingi anak belajar di rumah karena mereka sendiri putus sekolah.

Pendidikan Adalah Hidup Itu Sendiri

Seperti kata John Dewey,"pendidikan bukan sekedar persiapan untuk hidup, melainkan hidup itu sendiri". Ketimpangan akses pendidikan bukan hanya soal statistik yang timpang, tapi soal jutaan anak yang hidupnya ditentukan di mana mereka lahir, bukan oleh seberapa besar potensi yang mereka miliki.

Penulis : Muhammad Farhan Qois