DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani bersama jajaran pimpinan DPR lainnya, dan seluruh fraksi menyetujui pengesahan tanpa catatan.
Puan menegaskan, pengesahan UU Perampasan Aset hari ini dilakukan tanpa paksaan atau desakan. Menurutnya, seluruh tahapan sudah dilalui sebelum UU disahkan, mulai dari rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), hingga jajak pendapat publik sampai ke akar rumput.
Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang. RUU Perampasan Aset sudah digagas sejak 2008.