Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut dia, hal tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal.
Dengan pencabutan tersebut, lanjut Yusril, tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut. Yusril menjelaskan, pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan dimaksud.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril berpandangan, persoalan ini juga memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat keterangan penyetaraan tersebut, maka konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus menjadi perhatian serius.
"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril.
