Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra mengatakan, rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan ke luar negeri pada 14-16 November tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan meski jabatan wakil presiden masih kosong setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
"Kemudian presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri kalau tidak salah sampai tanggal 14 atau 16 begitu dan karena itu memang masih memerlukan waktu bagi presiden untuk mempersiapkan hal ini dan diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini," kata Yusril.
Menurut Yusril, MPR membutuhkan waktu tiga hari untuk mempersiapkan rapat, menyatakan kekosongan jabatan wakil presiden, serta mengirimkan surat kepada presiden agar mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Terkait kekosongan jabatan wakil presiden selama Prabowo berada di luar negeri, Yusril memastikan tidak ada persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan. Ia juga menegaskan kondisi tersebut tidak membuat mekanisme triumvirat berlaku.
"Presiden kan terus menjalankan kekuasaan pemerintahan negara darimanpun meskipun berada di luar negeri. Karena wakil presiden kalaupun ada di dalam negeri dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita," kata Yusril dalam doorstop setelah keterangan pers.
Ia menjelaskan, keputusan pemerintahan tetap merupakan keputusan presiden, meskipun dalam kondisi tertentu penandatanganannya dapat dilakukan oleh wakil presiden atas nama presiden.
Menurut Yusril, perkembangan teknologi komunikasi juga memungkinkan presiden tetap memberikan arahan dan instruksi langsung meski sedang berada di luar negeri.
"Apalagi sekarang presiden kan dekat saja kan ke mana-mana apalagi sekarang komunikasi begitu canggih tidak masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan, beliau bisa memberikan perintah dan instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apapun," ujarnya.
Agenda dinas luar negeri Presiden Prabowo terdekat adalah KTT ASEAN di Filipina dan KTT APEC di China.
