Perlawanan Petani Terhadap Kebijakan "Pajak Traktor" di Inggris

https://www.pexels.com/id-id/

Lebih dari 10.000 petani turun ke jalanan London sebagai bentuk protes terhadap kebijakan baru pemerintah Inggris terkait pajak warisan. Demonstrasi ini berlangsung di Istana Westminster, kantor parlemen Inggris di London, dan menjadi salah satu aksi terbesar dalam beberapa tahun terakhir terkait isu perpajakan. Aksi tersebut merupakan bentuk nyata dari kekhawatiran para petani terhadap keberlangsungan sektor pertanian di Inggris yang terancam oleh kebijakan “Tractor Tax”.

Apa Itu Pajak Warisan?

Pajak warisan atau Inheritance Tax (IHT) adalah kebijakan yang mengenakan pajak pada aset-aset warisan. Mulai April 2026, properti pertanian yang bernilai lebih dari £1 juta akan dibebani pajak sebesar 20%. Sebelumnya, properti pertanian sepenuhnya bebas pajak berkat keringanan pajak yang berlaku sejak tahun 1984. Namun, kebijakan baru ini mencabut pembebasan penuh dan menggantinya dengan bantuan terbatas yang memiliki syarat lebih ketat.

Kekhawatiran Petani

Kebijakan ini memicu polemik serius bagi kaum petani dan pemilik lahan pertanian. Menurut Asosiasi Tanah dan Bisnis Negara (Country Land and Business Association), ada sekitar 70.000 peternakan di Inggris yang memiliki nilai properti lebih dari £1 juta. Para petani mengeluhkan bahwa meskipun mereka memiliki aset dan mesin pertanian dengan nilai tinggi, margin keuntungan mereka relatif rendah. Akibatnya, generasi penerus mereka terpaksa harus menjual aset pertanian demi mendapatkan uang untuk membayar pajak ini.

Tom Bradshaw, Presiden Serikat Petani Nasional (National Farmers’ Union), berpendapat bahwa kebijakan ini bersifat destruktif dan tidak memenuhi prinsip keadilan. Dalam pidatonya di depan parlemen, Bradshaw menyebut perubahan tersebut sebagai “jerat yang mematahkan punggung unta” karena komoditas produksi yang mahal tidak memberikan ruang untuk membuat margin yang cukup guna menutupi pajak warisan. Ia menambahkan bahwa peningkatan biaya produksi, seperti pakan, bahan bakar, dan pupuk sejak Brexit, telah memperburuk situasi. Sementara itu, subsidi untuk petani terus menurun, sehingga beban mereka semakin berat.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan yang lahir tanpa partisipasi langsung masyarakat bisa menghasilkan implikasi negatif bagi masyarakat itu sendiri. Ironisnya, kebijakan ini lahir dari negara yang kini dikuasai oleh partai sosialis yang secara ideologis seharusnya memperjuangkan suara atau hak kaum kelas menengah ke bawah, termasuk para petani.

Para petani sebenarnya tidak keberatan jika harus membayar pajak lebih tinggi kepada pemerintah, asalkan pemerintah bisa memberikan jaminan bahwa margin usaha mereka mendapat harga yang pantas. Selama hal ini belum terjadi, kaum petani akan terus memprotes dan berdemonstrasi menentang kebijakan baru ini.

Jika kita menilik dampak jangka panjang dari regulasi ini, tanpa adanya subsidi bahan produksi pertanian dan bantuan lainnya yang dapat meningkatkan margin keuntungan petani, kebijakan ini dapat berdampak destruktif bagi para petani di Inggris. Generasi penerus mereka terancam kehilangan properti pertanian sedikit demi sedikit, bahkan berpotensi habis, hanya untuk membayar pajak warisan.

Saya pikir kedua pihak dalam kasus ini harus mencari titik tengah dari kepentingan masing-masing, baik pemerintah maupun para petani itu sendiri. Agar hal ini dapat terjadi, harus ada dialog langsung yang intens antara representasi pemerintah dan para petani.

Daftar Pustaka

- Mason, C. (2024, November 20). What the farmers' protest tells us about their argument with the government. BBC News. https://www.bbc.com/news/articles/c62jdz61j3yo

- Young, S. (2024, November 20). Thousands of British farmers protest against 'tractor tax' on inheritance. Reuters. https://www.reuters.com/world/uk/british-farmers-protest-against-tractor-tax-london-2024-11-19/