Mendikdasmen: Tunjangan Guru Non-ASN Sudah Cair 100 Persen Hari Ini
PerbesarMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan tunjangan profesi guru (TPG) non-ASN yang sebelumnya dilaporkan menunggak selama tiga bulan, kini telah tersalurkan 100 persen per Senin (26/10).
“Per jam 10.30 tadi seluruh tunjangan guru non-ASN sudah terkirim 100 persen,” kata Mu’ti dalam agenda Taklimat Media “2 Tahun Gerak Nyata Pendidikan Bermutu untuk Semua” di Gedung Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/10).
Mu’ti menjelaskan, penyaluran tunjangan itu mencakup pembayaran hingga Oktober 2026.
“Untuk 4 bulan. Untuk sampai Oktober, jadi mulai Juli, Agustus, September. Ya, jadi Juli, Agustus, September itu semuanya sudah terkirim,” jelasnya.
Kata Mu’ti, TPG non-ASN yang disalurkan mencapai Rp 6 juta per guru. Karena itu, ia pun meminta para guru mengecek rekening masing-masing untuk memastikan tunjangan tersebut telah diterima.
“Jadi silakan dicek, berarti masing-masing guru sudah terima Rp 6 juta,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani juga menyampaikan penyaluran TPG guru non-ASN telah rampung per pukul 10.30 WIB pada hari yang sama.
Nunuk berharap keterlambatan pencairan tunjangan tidak kembali terjadi.
“Semoga keterlambatan tidak terulang lagi,” kata Nunuk.
Anggaran TPG Non-ASN Naik Jadi Rp 23,3 Triliun
Dalam kesempatan yang sama, Nunuk menjelaskan anggaran aneka tunjangan bagi guru non-ASN meningkat dari Rp 9,18 triliun menjadi Rp 23,3 triliun.
Namun, kenaikan anggaran itu bukan disebabkan peningkatan nominal tunjangan yang diterima masing-masing guru.
Menurut Nunuk, peningkatan anggaran terjadi karena bertambahnya jumlah guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat sebagai penerima TPG.
“Jadi kalau untuk peningkatan yang ada di buku ini, peningkatan tunjangan itu meningkat jumlah penerima. Jadi ini merupakan salah satu dampak dari keberhasilan penuntasan sertifikasi guru non-ASN,” kata Nunuk.
Ia menjelaskan, sebagian besar guru non-ASN mengikuti program sertifikasi guru atau guru tertentu pada tahap ketiga. Hal itu kemudian berdampak pada bertambahnya jumlah guru bersertifikat pendidik dan alokasi anggaran tunjangan.
“Karena untuk tahap tiga itu sebagian besar yang mengikuti program sertifikasi guru atau guru tertentu itu non-ASN. Sehingga terjadi penambahan jumlah guru yang bersertifikat pendidik, sehingga terjadilah penambahan jumlah alokasi anggaran meningkat,” papar Nunuk.
Sementara untuk nominal TPG non-ASN, Nunuk memastikan, masih sebesar Rp 2 juta per bulan.
Dia menjelaskan, besaran tersebut sebelumnya telah dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta sejak Abdul Mu’ti menjabat sebagai Mendikdasmen.
“Kalau untuk nominalnya masih sama, itu baru saja setelah pak menteri ini menjabat itu dinaikkan dari satu setengah juta menjadi dua juta,” kata dia.
Sedangkan terkait pembahasan mengenai peningkatan nominal tunjangan untuk guru non-ASN, Nunuk menyebut hal itu membutuhkan waktu dan diskusi lebih lanjut.
“Jadi untuk meningkatkan perlu waktu lagi untuk berdiskusi,” kata dia.
Bertambahnya jumlah penerima TPG non-ASN juga tercermin dari data Kemendikdasmen.
Dalam paparannya, Mu’ti menyebut jumlah penerima TPG guru non-ASN pada 2026 mencapai 804.788 orang. Jumlah tersebut melampaui target Kemendikdasmen, yakni 784.321 guru.
Selain itu, penerima tunjangan khusus guru non-ASN tercatat sebanyak 31.131 orang, melampaui target 30.291 guru. Kemendikdasmen juga menaikkan tunjangan insentif guru dari Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu per bulan, dengan target penerima 309.916 guru dan alokasi anggaran Rp 1,5 triliun.
Hingga September 2026, kata Mu’ti, sebanyak Rp 16,64 triliun telah disalurkan kepada 890.280 guru dan tenaga kependidikan non-ASN.
“Sampai September 2026, Rp 16,64 triliun sudah tersalur ke 890.280 guru dan tenaga kependidikan non ASN,” ucap dia.
Ia menyebut penyaluran tunjangan kini dilakukan langsung oleh Kemendikdasmen ke rekening masing-masing guru setiap bulan.
Skema itu merupakan perubahan dari mekanisme sebelumnya, yakni tunjangan ditransfer melalui pemerintah daerah sebelum diteruskan kepada guru.
“Mulai pemerintahan Presiden Prabowo, transfer itu dikirim langsung ke masing-masing rekening guru setiap bulan. Sehingga birokrasi menjadi lebih simpel, bukan birokrasi yang birokratis,” kata dia.