5 Asas Hukum Tata Negara Indonesia dan Penjelasannya

asas hukum tata negara. Sumber: pexels.com/Cqf Avocat

Hukum Tata Negara atau yang disingkat dengan HTN termasuk hukum publik. Di dalamnya terdapat asas Hukum Tata Negara yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia. Asas tersebut menjelaskan tentang hubungan negara dengan masyarakat.

Salah satu ahli hukum bernama Paul Scholten menjelaskan bahwa Hukum Tata Negara adalah het recht dat regelt de staatsorganisatie. Artinya adalah suatu hukum yang mengatur tentang negara tersebut.

Hukum Tata Negara

asas hukum tata negara. Sumber: pexels.com/Pixabay

Sebelum membahas apa saja terkait asas dalam Hukum Tata Negara, masyarakat perlu mengetahui apa itu HTN.

Mengutip dari buku Hukum Tata Negara, Fajlurrahman Jurdi, (2019:13), Hukum Tata Negara dalam arti sempit disebut dengan hukum tata negara, namun jika diartikan secara luas maka ilmu hukum yang lebih sering dikenal dengan hukum administrasi negara.

Van Vollenhoven berpendapat bahwa Hukum Tata Negara berhak mengatur semua masyarakat dari berbagai kalangan, baik dari kalangan atas maupun bawah.

Selain itu, HTN juga berhak menentukan wilayah lingkungan, dan badan yang berwenang di masyarakat.

Pendapat lain menjelaskan bahwa Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum publik yang mengatur tentang fungsi politik dan organisasi di suatu negara. Berikut ini beberapa tujuan Hukum Tata Negara.

Asas Hukum Tata Negara

asas hukum tata negara. Sumber: pexels.com/Sora Shimazaki

Asas Hukum Tata Negara berfungsi untuk pedoman dalam mengatur urusan banyak orang. Berikut penjelasan selengkapnya.

1. Asas Pancasila

Pancasila adalah sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia dan pembentukan UUD juga berdasarkan dari kelima isi Pancasila.

2. Asas Kedaulatan Rakyat

Kekuasaan tertinggi negara demokrasi seperti Indonesia adalah rakyat. Hanya saja dalam penerapannya, rakyat diwakilkan oleh MPR. Tugas MPR adalah membagi tugas badan negara dan harus patuh terhadap HTN.

3. Asas Negara Hukum

Negara berdiri harus berlandaskan hukum agar bisa memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, sebagai wakil rakyat harus berani menegakkan keadilan demi kesejahteraan bersama.

4. Asas Pembagian Kekuasaan

Berikutnya adalah asas pembagian kekuasaan yang berfokus pada wakil rakyat. Di Indonesia terdapat tiga lembaga kekuasaan utama yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif dengan tugas berbeda-beda.

5. Asas Negara Kesatuan

Terakhir adalah asas negara kesatuan yang berpedoman pada UUD 1945. Asas ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara.

Baca Juga: Perbedaan Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan di Indonesia

Memahami asas Hukum Tata Negara tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang paham hukum saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, masyarakat bisa hidup sejahtera. (GTA)