5 Contoh Penerapan Kedaulatan Rakyat dan Penjelasannya

Ragam Info
Akun yang membahas berbagai informasi bermanfaat untuk pembaca.
Konten dari Pengguna
1 Mei 2024 15:14 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Ragam Info tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi contoh penerapan kedaulatan rakyat. Sumber: www.unsplash.com
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi contoh penerapan kedaulatan rakyat. Sumber: www.unsplash.com
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kedaulatan rakyat menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Agar lebih jelas, diperlukan contoh penerapan kedaulatan rakyat yang memberikan pemahaman bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara harus berasal dari rakyat.
ADVERTISEMENT
Menurut buku Kewenangan Menteri Keuangan Dan Pejabat Di Bawahnya, Werdha Candratrilaksita (2023:39), kedaulatan rakyat hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Teori kedaulatan rakyat selanjutnya diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Rakyat merupakan pembentuk negara. Kedaulatan rakyat diterapkan pada negara-negara demokratis.

Contoh Penerapan Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Ilustrasi contoh penerapan kedaulatan rakyat. Sumber: www.unsplash.com
Konsep ini memegang peranan penting dalam mengatur dan menjalankan negara, serta menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Di Indonesia, penerapan kedaulatan rakyat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Berikut adalah lima contoh penerapan kedaulatan rakyat dan penjelasannya.

1. Pemilihan Umum

Salah satu contoh paling jelas dari penerapan kedaulatan rakyat adalah melalui proses pemilihan umum. Di Indonesia, setiap beberapa tahun sekali, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka di tingkat lokal maupun nasional.
ADVERTISEMENT
Dalam pemilihan umum, setiap warga negara memiliki suara yang sama untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Proses ini menjadikan rakyat sebagai pihak yang memiliki kontrol langsung dalam menentukan arah negara.

2. Referendum

Referendum adalah mekanisme lain di mana kedaulatan rakyat diwujudkan. Dalam referendum, rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung memberikan suara mereka mengenai suatu isu atau keputusan penting yang akan memengaruhi negara atau wilayah mereka.
Contohnya adalah referendum yang diadakan di beberapa daerah untuk menentukan status otonomi atau kemerdekaan.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan

Kedaulatan rakyat juga tercermin melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Di Indonesia, terdapat berbagai mekanisme partisipatif, seperti rapat umum, forum diskusi, dan mekanisme konsultasi publik, yang memungkinkan rakyat untuk turut serta dalam proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah.
ADVERTISEMENT

4. Kontrol terhadap Pemerintah

Salah satu aspek penting dari kedaulatan rakyat adalah kontrol yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah. Ini dapat terwujud melalui berbagai mekanisme, termasuk pengawasan oleh lembaga legislatif, media massa yang independen, dan organisasi masyarakat sipil.
Kontrol ini memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik.

5. Pendidikan Politik dan Kesadaran Masyarakat

Penerapan kedaulatan rakyat juga melibatkan pendidikan politik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak politik mereka. Melalui pendidikan politik, rakyat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik, hak-hak mereka, dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokratis.
Kesadaran masyarakat yang tinggi akan memperkuat kedaulatan rakyat dan menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
ADVERTISEMENT
Dengan adanya contoh penerapan kedaulatan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, Indonesia terus berusaha untuk membangun sistem demokrasi yang kuat dan inklusif. Hal ini menjadikan kepentingan rakyat menjadi fokus utama dalam pembangunan negara. (VAN)