5 Contoh Penerapan Wawasan Nusantara dalam Bidang Politik
Ragam Info
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Ragam Info tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarContoh penerapan wawasan nusantara dalam bidang politik bisa tercermin dalam berbagai kebijakan dan praktik. Penerapan ini mengutamakan kedaulatan, keutuhan, dan kepentingan nasional sebagai negara kepulauan.
Penerapan wawasan nusantara adalah upaya untuk memahami, menghargai, dan memanfaatkan potensi serta kekayaan alam. Selain itu, wawasan ini juga bermanfaat bagi potensi sosial, budaya, dan strategis yang dimiliki oleh wilayah kepulauan Indonesia.
Kumpulan Contoh Penerapan Wawasan Nusantara dalam Bidang Politik
Penerapan wawasan nusantara ini berfungsi secara holistik dan berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang geografi fisik, tetapi juga nilai-nilai budaya, sejarah, dan geopolitik yang terkandung di dalamnya.
Dikutip dari buku Wawasan Nusantara, Sri Widayanti (2020: 46), penerapan konsep Wawasan Nusantara dalam bidang politik membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Baik itu pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya.
Tujuannya adalah untuk bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama dalam memajukan Indonesia dan menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah negara. Berikut adalah beberapa contoh penerapan wawasan nusantara dalam bidang politik.
Kebijakan Luar Negeri Berbasis Nusantara: Negara Indonesia dapat menggunakan konsep Wawasan Nusantara sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Hal ini mencakup memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga di kawasan, mempromosikan kerja sama regional yang berkelanjutan, serta mempertahankan kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia.
Pembangunan Wilayah Terdepan: Konsep Wawasan Nusantara juga dapat diaplikasikan dalam pembangunan wilayah terdepan, seperti pulau-pulau terluar Indonesia. Pemerintah dapat memberikan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan memperkuat kedaulatan negara.
Kerjasama Regional: Dalam konteks ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Indonesia dapat menggunakan konsep Wawasan Nusantara sebagai dasar dalam membangun kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan antara negara-negara anggota. Hal ini termasuk dalam menghadapi isu-isu keamanan regional, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan di wilayah Asia Tenggara.
Penyelesaian Konflik Secara Damai: Prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan yang mendasari konsep Wawasan Nusantara dapat menjadi pijakan dalam menyelesaikan konflik politik baik di tingkat nasional maupun regional. Dengan memperhatikan kepentingan bersama dan mencari solusi secara diplomatis, negara-negara di kawasan dapat mencapai perdamaian dan stabilitas politik yang berkelanjutan.
Perlindungan Maritim: Konsep Wawasan Nusantara menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dalam bidang politik, hal ini mencakup pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia guna melindungi sumber daya alam, mencegah illegal fishing, dan mengatasi isu-isu keamanan maritim.
Baca juga: 3 Tujuan Wawasan Nusantara dan Asasnya dalam Membangun Persatuan di Indonesia
Demikianlah beberapa contoh penerapan wawasan nusantara dalam bidang politik bisa tercermin dalam berbagai kebijakan dan praktik yang mengutamakan kedaulatan, keutuhan, dan kepentingan nasional sebagai negara kepulauan. (Msr)