5 Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945 yang Penting untuk Diketahui

Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945. Foto hanya ilustrasi. Sumber: Pixabay/mufidpwt

Terjadinya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan syarat terlaksananya demokrasi yang baik. Namun, hal tersebut harus melalui proses yang cukup kompleks. Sebab, terdapat kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 yang harus dipahami.

Dikutip dari buku Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Andi Mappetahang Fatwa (2009:2), sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, MPR telah melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 sebanyak empat tahapan perubahan.

Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945

Kesepekatan dasar dalam perubahan UUD 1945. Foto hanya ilustrasi. Sumber: Pexels

Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjasinya pembahasan yang melebar tanpa arah. Setidaknya terdapat 5 kesepakatan dasar yang penting untuk diketahui. Apa saja?

1. Tidak Mengubah Pembukaan UUD 1945

Kesepakatan dasar pertama ialah tidak boleh mengubah pembukaan UUD 1945. Sebab, dalam pembukaan tersebut terdapat dasar ideologi terbentuknya NKRI, dasar negara, hingga cita-cita negara. Selain itu, bagian pembukaan juga menjadi dasar filosofis bagi seluruh pasal UUD.

2. Tetap Mempertahankan NKRI

Mempertahankan NKRI merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan. Sebab, bentuk negara ini telah ditetapkan sejak pertama kali Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sehingga, amandemen UUD 1945 tidak akan mengganggu eksistensi negara.

3. Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan yang bersifat presidensial haruslah dipertegas sebelum melakukan perubahan pada UUD 1945. Hal ini karena sistem tersebut telah ditentukan para pendiri negara pada tahun 1945.

Namun, dengan mempertegas sistem pemerintahan presidensial juga menjadi usaha yang dilakukan untuk menyelenggarakan negara yang demokratis.

4. Penjelasan UUD 1945 yang Memuat Hal Normatif Dimasukkan ke dalam Pasal-pasal

Kesepakatan dasar berikutnya merupakan memasukkan hal yang bersifat normatif pada pasal-pasal. Peniadaan penjelasan UUD 1945 ini berfungsi untuk mencegah kesulitan ketika menjelaskan dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

5. Perubahan Dilakukan dengan Cara Adendum

Adendum merupakan perubahan yang dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945. Sehingga perubahan tersebut dilakukan dengan meletakkan naskah perubahan UUD 1945 pada naskah asli.

Oleh karena itu, naskah UUD 1945 akan memuat naskah sebelum amandemen, amandemen I, amandemen II, amandemen III, dan amandemen IV.

Baca Juga: Apa Isi dari Amandemen ke-4 UUD 1945? Inilah Penjelasannya

Dapat disimpulkan jika kesepatan dasar dalam perubahan UUD 1945 adalah hal yang penting untuk dipahami sebelum melakukan amandemen. Sebab, akan berkaitan dengan keutuhan NKRI yang telah berdiri sejak 1945. Semoga bermanfaat! (NUM)