8 Contoh Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara oleh Pemerintah

Foto hanya ilustrasi. Contoh bentuk pelanggaran hak warga negara oleh pemerintah. Sumber: Pixabay / Sasint

Dalam kehidupan negara, hak dan kewajiban merupakan 2 hal yang tidak terpisahkan. Hak akan didapatkan dengan adanya pemenuhan kewajiban. Dalam pemenuhan hak, ada beberapa contoh bentuk pelanggaran hak warga negara oleh pemerintah.

Hal ini menjadi perhatian besar bagi pemerintah dan warga negara. Karena setiap warga harus mendapatkan hak. Dalam proses pemenuhan haknya, perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak terkait.

Contoh Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara oleh Pemerintah

Foto hanya ilustrasi. Contoh bentuk pelanggaran hak warga negara oleh pemerintah. Sumber: Pixabay / Bones64

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, Damri dan Fauzi Eka Putra (2020:95), hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan dari pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Hak ini menjadi hal penting untuk ditunaikan oleh negara. Karena negara harus menyejahterakan dan memenuhi hak masyarakat demi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan. Namun dalam konsep kenegaraan, hak dapat diperoleh secara maksimal dengan adanya pemenuhan kewajiban oleh warga negara.

Hak menjadi segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih dalam kandungan. Namun, hak tetap berjalan sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara.

Dalam prosesnya, hak warga negara sering tidak didapatkan secara utuh dan penuh. Banyak bidang yang sama sekali atau minim dalam pemenuhannya oleh pemerintah.

Tentunya ini tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara yang terbebani dengan kewajiban tersebut.

Berikut ini contoh bentuk pelanggaran hak warga negara oleh pemerintah.

Baca juga: 4 Contoh Pelanggaran Hak Warga Negara di Indonesia

Demikian tadi mengenai contoh bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Semoga menjadi referensi dan bermanfaat.

(RFL)