Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat? Cari Tahu Penjelasannya agar Tidak Salah Paham

Ilustrasi apa itu 17+8 tuntutan rakyat - Sumber: unsplash.com/@flxraf

Apa itu 17+8 Tuntutan Rakyat? Istilah ini muncul setelah serangkaian aksi demonstrasi di sejumlah kota besar. Rangkaian poin aspirasi ini kemudian dirumuskan dan disuarakan sebagai simbol perlawanan serta harapan rakyat terhadap pemerintah.

Dari aksi tersebut, lahirlah sebuah rangkuman aspirasi yang mewakili keresahan banyak orang. Rangkuman aspirasi inilah yang akhirnya dikenal dengan nama 17+8 Tuntutan Rakyat.

Penjelasan Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat dan Poin-Poin Pentingnya

Ilustrasi apa itu 17+8 tuntutan rakyat - Sumber: unsplash.com/@fajargrinanda

Rangkaian demonstrasi berlangsung sejak Senin, 25 Agustus hingga 1 September 2025 di sejumlah kota. Setelah kejadian tersebut, massa akhirnya merumuskan sejumlah poin aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah. Mereka menamakan rangkuman itu sebagai 17+8 Tuntutan Rakyat.

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan kumpulan berbagai aspirasi masyarakat yang ramai diperbincangkan di media sosial. Beberapa figur publik juga turut berperan dalam menghimpun serta menyuarakan tuntutan tersebut.

Rakyat memberikan tugas kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, Ketua Umum Partai Politik, TNI, Polri, dan Kementerian Sektor Ekonomi. Tugas-tugas tersebut dituangkan dalam 17 tuntuan, yaitu:

Menuntut Presiden Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran;
Membentuk Tim Investigasi Independen kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat sepanjang demonstrasi 28-30 Agustus lalu dengan mandat yang jelas dan transparan.
Menuntut DPR untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun.
Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya.
Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk meminta KPK untuk menyelidikinya.
Para Ketua Umum partai politik harus memecah atau menjatuhkan sanksi tegas kepada para kader yang tidak etis dan telah memicu kemarahan publik.
Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah situasi krisis.
Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Gerakan ini mendesak Polri untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan, serta memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Meminta pihak TNI untuk kembali ke barak dan menghentikan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Tegakkan disiplin internal agar prajurit tak mengambil alih tugas Polri.
Berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Gerakan ini menuntut pemastian upah layan bagi seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, ojek online, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online) di seluruh Indonesia.
Mengambil langkah darurat untuk mencegan PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Tujuh belas tuntutan ini memiliki tenggat waktu hingga 5 September 2025.

Kemudian, ditambah dengan 8 tuntutan rakyat yang diberi tenggat waktu hingga 1 tahun lamanya adalah:

Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran
Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif
Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil
Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
Reformasi kepemimpinaan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis
Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan

Indonesia adalah negara demokrasi dengan suara rakyat menjadi poin pentingnya. Menurut BUKU DASAR - DASAR ILMU POLITIK & PEMERINTAHAN, Sriyani, dkk, (2025), dalam sistem ini, pemerintah dipilih oleh rakyat dan seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat.

Itulah mengapa setiap aspirasi, kritik, dan tuntutan masyarakat sangat penting untuk diperhatikan. Alasannya karena semua itu menjadi cerminan kebutuhan dan harapan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Apa itu 17+8 Tuntutan Rakyat adalah refleksi dari keinginan masyarakat untuk perubahan. Apakah gerakan ini akan benar-benar membawa dampak besar, semua tergantung pada langkah selanjutnya yang diambil pemerintah. (DNR)