Apa Tugas BPK Terkait dengan APBN? Ini Penjelasannya

Ilustrasi apa tugas bpk terkait dengan apbn - Sumber: pixabay.com/stevepb

Apa tugas BPK terkait dengan APBN? Pertanyaan ini sering muncul ketika membahas pengawasan keuangan negara. Sebagai lembaga independen, BPK bertugas mengawasi dan memeriksa keuangan negara, termasuk APBN.

Dengan adanya pengawasan dari BPK, diharapkan setiap rupiah dalam APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan nasional.

Memahami Apa Tugas BPK Terkait dengan APBN

Ilustrasi apa tugas bpk terkait dengan apbn - Sumber: pixabay.com/flyfin

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah lembaga negara di Indonesia yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bersifat independen dan tidak berada di bawah eksekutif, legislatif, atau yudikatif, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara objektif,

Menurut keterangan di situs web www.bpk.go.id, dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara. Peranannya pun perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Lantas, apa tugas BPK terkait dengan APBN? BPK memiliki peran penting dalam pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tugas utama BPK terkait APBN adalah memastikan bahwa keuangan negara digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara lebih rinci, inilah beberapa tugas utama BPK dalam kaitannya dengan APBN.

1. Melakukan Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah

BPK bertugas memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. BPK memeriksa bagaimana pemerintah menggunakan APBN, termasuk pendapatan (pajak, bea cukai, dan lainnya) serta belanja negara (gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, subsidi, dll.).

2. Menilai Kinerja Penggunaan Anggaran

Selain aspek keuangan, BPK juga mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis (prinsip 3E) dalam penggunaan APBN oleh kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah lainnya.

3. Mendeteksi dan Mencegah Penyimpangan Keuangan Negara

BPK memiliki kewenangan untuk mengungkap adanya indikasi korupsi, pemborosan, atau penyalahgunaan anggaran negara dalam pelaksanaan APBN, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

4. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPR

Hasil audit APBN disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah.

5. Memberikan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah

BPK memberikan opini audit seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), atau Disclaimer (TMP) sebagai bentuk penilaian terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Demikian penjelasan mengenai apa tugas BPK terkait dengan APBN. Melalui tugas ini, BPK memastikan bahwa APBN digunakan untuk kepentingan rakyat secara efektif dan bebas dari penyimpangan. (DNR)

Baca Juga: Fungsi Alokasi APBN bagi Negara dan Contoh Alokasi Anggaran