Golput Melanggar Sila ke Berapa? Inilah Jawabannya

Ilustrasi golput melanggar sila ke berapa. Sumber: unsplash.com/MufidMajnun.

Golput melanggar sila ke berapa? Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia sehingga banyak peristiwa penting kenegaraan yang ditinjau dari sudut pandang pengamalan Pancasila.

Pemilu dan pilkada membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat. Namun golput masih terjadi. Tentu ini akan memengaruhi pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Golput Melanggar Sila ke Berapa dari Pancasila?

Ilustrasi golput melanggar sila ke berapa. Sumber: unsplash.com/RioLecatompessy.

Ada macam-macam alasan mengapa seseorang golput. Pertanyaan tentang golput melanggar sila ke berapa dihubungan dengan pihak-pihak yang sengaja menghambat hak warga dan warga yang sengaja tidak mau berpartisipasi.

Dikutip dari Pendidikan Pancasila untuk SMP dan MTs Kelas VII, Yayat Suryatna (2021:51), sila ke-4 Pancasila bermakna sistem pemerintahan dalam penyelenggaraan negara harus sesuai hakikat rakyat. Karena itu, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, rakyat dijamin penuh untuk bersuara. Pelanggaran atas jaminan tersebut berarti pelanggaran terhadap sila ke-4 Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Berikut adalah hal-hal penting yang mendukung jawaban bahwa golput melanggar sila ke-4 Pancasila.

1. Pentingnya Perwakilan Rakyat

Dalam sila ke-4 Pancasila disebutkan adanya perwakilan. Agar mencerminkan suara rakyat yang sebenarnya, maka rakyat harus berpartisipasi aktif memilih orang-orang yang kompeten di DPRD dan DPR.

Partisipasi tersebut harus diimbangi dengan penyelenggara yang jurdil (jujur dan adil).

2. Pentingnya Menaati Aturan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

Pilkada dan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Penyelenggara dan pemilih harus sama-sama menaati aturan pelaksanaan demokrasi Pancasila.

Penyelenggara harus bisa menjalankan amanat untuk menyelenggarakan pemilihan pemimpin yang sesuai dengan prosedur. Sebaliknya, pemilih juga harus memenuhi undangan pencoblosan sesuai dengan waktu dan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Kewajiban Memenuhi Hak Asasi Warga

Memilih dan mendapatkan pemimpin terbaik adalah hak asasi warga. Penyelenggara Pemilu dan Pilkada wajib menjamin pemenuhan hak asasi tersebut. Sedangkan pemilih secara bersama-sama mewujudkan hak untuk mendapatkan pemimpin terbaik.

Jawaban golput melanggar sila ke berapa di atas menunjukkan pentingnya penyelenggara yang jujur dan peserta Pilkada dan Pemilu yang berpartisipasi aktif. Pemimpin dan perwakilan yang kompeten akan membuat bangsa Indonesia maju dan besar. (lus)

Baca juga: Tugas Pokok dan Fungsi PTPS Pilkada 2024